DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu m enetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaim ana telah diubah beberapa kali dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaim ana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 6623);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pem bentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 150).
11.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 201). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO dan BUPATI POHUWATO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 164, Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 150) sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 201), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 ditam bahkan 3 (tiga) angka yakni angka 26, angka 27, dan angka 28 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai b e rik u t:

Pasal 1

26.Corona Virus D isesase 2019 yang selanjutnya disingkat COVID- 19 adalah penyakit m enular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
27.Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Pohuwato adalah Satuan Tugas Penanganan Corona Virus D isease (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato atas an tar pem erintahan daerah, badan usaha, akademisi, m asyarakat dan media.
28.Tertib kesehatan adalah m elakukan sem ua ketentuan yang ditetapkan u n tu k m ewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, m ental, spiritual m aupun sosial yang m em ungkinkan setiap orang un tu k hidup produktif secara sosial ekonomi.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai b e rik u t:

Pasal 5

(1)Pemilihan kepala Desa secara serentak dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
(2)Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Bagi anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengajukan permohonan pengunduran diri kepada pimpinan BPD pada saat ditetapkan sebagai calon kepala desa.

4.Ketentuan Pasal 33 ayat (3a) dan ayat (3d) diubah, sehingga Pasal 33 ayat (3a) dan ayat (3d) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(3a)Pegawai Negeri Sipil yang m encalonkan diri sebagai Kepala Desa selain h aru s m em enuhi persyaratan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 31 juga h aru s m endapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, se telah m endapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan.
(3d)Bagi anggota BPD yang m encalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa diberhentikan dari keanggotan BPD pada saat ditetapkan sebagai calon kepala desa.

5.Ketentuan Pasal 67a ditam bahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 67a berbunyi sebagai b e rik u t: Pasal 67a

(1)Kepala Desa yang berhenti d a n /a ta u diberhentikan dengan sisa m asa jab atan lebih dari satu tahun, Bupati m engangkat PNS dari pem erintah daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa an tar waktu hasil m usyawarah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lam a 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
(3)Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui m usyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sam pai dengan habis sisa m asa jab atan kepala Desa yang diberhentikan.
(4)Dalam hal Kepala Desa berhenti karena meninggal dunia d a n /a ta u diberhentikan karena berakhir m asa jabatannya diberikan uang kompensasi d a n /a ta u uang duka.
(5)Ketentuan pemberian uang kom pensasi d a n /a ta u uang duka bagi Kepala Desa sebagaim ana dim aksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Diantara BAB III dan BAB IV, disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA dan diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 68A, sehingga BAB IIIA dan Pasal 68A berbunyi sebagai b e rik u t: BAB IIIA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI WABAH DAN BENCANA NON ALAM LAINNYA

Pasal 68A

(1)Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dimulai dari tahapan persiapan hingga pelantikan dalam kondisi wabah dan bencana non alam lainnya dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
(2)Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan u n su r lain wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
(3)Dalam hal penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus berkaitan dengan penanggulangan COVID-19, meliputi:
1. a.melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 (Tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
2. b.menggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan m ulut hingga dagu d a n /a tau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi pemilihan dan pemilih;
3. c.penyediaan tempat sam pah tertutup di TPS Pembuangan sarung tangan sekali pakai;
4. d.tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) atau 2 (dua) meter;
5. e.menghindari kerum unan baik didalam m aupun diluar ruangan;
6. f.penyediaan tem pat cuci tangan dan sabun dengan air mengalir serta menyediakan hand sanitezer ditempat penyelengara;
7. g.panitia pemilihan dan pemilih membawa alat tubs masing masing;
8. h.melakukan penyemprotan disenfektan pada tempat penyelenggara sebelum dan setelah pelaksana kegiatan;
9. i.penuyusunan tata tem pat duduk dengan penerpan jaga jarak; dan
10. j.penyediaan sum ber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, pembekalan kesehatan, d a n /a ta u personel yang memiliki kemam puan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan COVID-19 Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang m engetahuinya, m em erintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato. Ditetapkan di Marisa pada tanggal, 13 Septem ber 2022 BUPATI POHUWATO Diundangkan di Marisa SEKRETARIS DAER BUPATEN POHUWATO ISKANDAR DATAU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR 243 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO ( 4 / 19 /2022 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA I. UMUM Pengaturan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa m erupakan pedoman bagi desa dalam memilih seorang pimpinan yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimpin rakyatnya yang dipilih secara langsung dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Seorang Kepala Desa, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pem erintahan desa. Bersama BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa, m erupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Pohuwato. Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan desa sehingga nantinya akan diangkat seorang Kepala Desa yang terpilih berdasarkan aspirasi m asyarakat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR .?.°3 PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO SEKRETARIAT DAERAH Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo Kel. Botu Kec. Kota Timur Provinsi Gorontalo Telp (0435) 821277 Menindaklanjuti Surat Nomor: 800/SEK-HUKUM/1773 tanggal 5 September 2022 Perihal Permohonan Nomor Register Perda, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, telah sesuai dengan hasil Fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat hasil fasilitasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 180/Hukum/2142 tanggal 18 Agustus 2022 Perihal Fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Kab Pjohuwato dan diberikan Nomor Register sebagai berikut : NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO : ( 4 / 1 9 / 2 0 2 2 ) Nomor Register ini agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Perda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf B Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Demikian atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Nomor 180/H ukum / 2362/2022 Lampiran : Perihal : Pemberian Noreg Gorontalo. 12 September 2022 Peraturan Daerah Kepada Yth, Bupati Pohuwato di - M a r i s a. NIP. 196412121991031011 Tembusan :

1.Pj. Gubemur Gorontalo (sebagai laporan)
2.Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pohuwato PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO SEKRETARIAT DAERAH Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya Gorontalo Nomor : 180/H u k u m /2 142 Gorontalo, 18 Agustus 2022 Lamp : Perihal : Fasilitasi Rancangan Kepada Peraturan Daerah Kab. Pohuwato Yth, Bupati Pohuwato di - M a r i s a . Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor: 009/SEK-HUKUM/1674 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Permohonan Fasilitasi Peraturan Daerah, dengan hormat disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemillihan Kepala Desa, telah dilakukan pengkajian berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan; Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1.Konsideran menimbang huruf b, disesuaikan menjadi :

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
1. 2.Dasar Hukum pada konsideran mengingat angka 9, disesuaikan, menjadi : 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
2. 3.Pasal I, redaksinya disesuaikan, menjadi : Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 201) diubah sebagai berikut : 1 5 . 6 . 7. 8 . 9. Pasal 5 ayat (2), redaksinya disesuaikan menjadi :

Pasal 5

(2)Ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

a ayat (5), redaksinya disesuaikan menjadi :

Pasal 67

(5)Ketentuan pemberian uang kompensasi dan/atau uang duka bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bahwa diharapkan kiranya terhadap teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato terkait dengan perubahan sebuah Rancangan Peraturan Daerah, kiranya dapat menyesuaikan dengan teknis penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan perubahannya. Bahwa pada prinsipnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dapat disetujui untuk ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa setelah Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan terhadap Peraturan Bupati yang menjadi pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, kiranya menjadi perhatian untuk mendapatkan prioritas dalam penyelesaiannya; Selanjutnya diharapkan Bupati Pohuwato segera menindak lanjuti dan menyesuaikan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan hasil faslitasi Gubemur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan mendapatkan nomor register terlebih dahulu serta menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato kepada Gubernur setelah diundangkan. Demikian atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Tembusan :

1.Pj. Gubemur Gorontalo (sebagai laporan);
2.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato;
3.Arsip.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 30

Pasal 33

Pasal 68A

Pasal 5

Pasal 67

Pasal 67

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 30

Pasal 33

Pasal 68A

Pasal 5

Pasal 67

Pasal 67

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018