KebijakanPengaturanBerjalan28 Okt 20262024

Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pemerintah menetapkan pensiun pokok bagi purnawirawan Polri serta tunjangan bagi warakawuri/duda, anak yatim/piatu, dan orang tua anggota Polri. Pembayaran diberikan berdasarkan status penerima dan data administrasi yang telah diverifikasi.

1 lembagaDiperbarui 3 minggu lalu

Deskripsi

Pemerintah menetapkan pensiun pokok bagi purnawirawan Polri serta tunjangan bagi warakawuri/duda, anak yatim/piatu, dan orang tua anggota Polri. Pembayaran diberikan berdasarkan status penerima dan data administrasi yang telah diverifikasi.

Penjelasan

Negara bertanggung jawab memberikan perlindungan penghasilan kepada purnawirawan Polri dan keluarga yang berhak sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian serta kesinambungan jaminan sosial setelah masa dinas atau ketika anggota meninggal dunia.

Apabila penetapan dan pembayaran tidak berjalan baik, penerima dapat mengalami keterlambatan penghasilan, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, atau ketidakpastian hak. Data yang tidak akurat juga dapat menyebabkan perbedaan pembayaran dan menghambat akses keluarga yang berhak.

Dasar pengaturan kebijakan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024. Peraturan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dan lembaga pengelola pensiun untuk menetapkan serta menyalurkan hak sesuai kategori penerima.

Intervensi dilakukan dengan membedakan penerima menjadi purnawirawan, warakawuri/duda, anak yatim/piatu, dan orang tua anggota Polri. Status dan hak masing-masing penerima ditentukan melalui pemeriksaan data kedinasan, hubungan keluarga, dan catatan pensiun yang berlaku.

Besaran pensiun pokok atau tunjangan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024. Pengurusan administrasi dilakukan melalui layanan kepegawaian atau pensiun Polri dan badan pengelola pembayaran pensiun sesuai kewenangannya, tanpa mengubah hak yang telah ditetapkan dalam peraturan.

Penerima memperoleh manfaat setelah statusnya tercatat dan dokumen pendukungnya diverifikasi oleh pengelola layanan pensiun. Apabila terdapat data yang belum lengkap atau perubahan status keluarga, penerima atau ahli hak perlu memperbarui data melalui layanan terkait agar pembayaran dapat disalurkan melalui kanal yang ditetapkan.

Dasar Hukum & Dokumen