Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1966
- Nomor
- 6
- Tahun
- 1966
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat : 1. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, No. II/MPRS/1960 dan No. XXIV/MPRS/1966;
menetapkan Undang-undang Darurat No. 26 Tahun 1957 tentang anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela sebagai Undang-undang;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong. MEMUTUSKAN : Dengan mencabut segala ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang ini; Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA. BAB I… BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:
BAB II
Militer yang menerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan yang tercantum dalam Undang-undang ini harus memenuhi segala kewajiban yang akan diatur berdasarkan Undang-undang ini. Pasal 12. Hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau tunjangan seperti tersebut dalam pasal 2, 3 dan 4 menjadi hapus apabila yang bersangkutan:
BAB IX. PEMINDAHAN HAK PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN. Pasal 13.
BAB X…. BAB X. ATURAN PERALIHAN Pasal 14.
BAB XI. PENUTUP. Pasal 15.
Pasal 16. Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan Tunjangan Militer Sukarela, dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 1966 SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 33 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No.6 TAHUN 1966 TENTANG PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA.
Undang-undang No. 2 Tahun 1959 yang mengatur pemberian pensiun dan onderstand kepada anggota tentara Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, tidak sesuai lagi dengan persyaratan dalam bidang kepegawaian. Dengan mendasarkan kepada landasan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan- ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, II/MPRS/1960, No. XXIV/MPRS/ 66 dan mengingat keadaan yang sudah sangat mendesak, maka Undang-undang ini dikeluarkan untuk merobah/menambah Undang-undang No. 2 Tahun 1959 agar lebih sesuai dan selaras dengan perkembangan keadaan sebagai jaminan sosial Pemerintah. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Ketentuan umum ini menandaskan peristilahan yang lazim berlaku di dalam Angkatan yang juga digunakan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1959 tentang pemberian pensiun dan onderstand bagi anggota tentara Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Usia pensiun minimum dan usia tunjangan bersifat pensiun minimum dalam pasal ini adalah berturut-turut sesuai dengan usia pensiun dan usia onderstand dalam Undang- undang No. 2 Tahun 1959, yakni didasarkan atas masa kerja dalam dinas militer, dimana banyak dipergunakan tenaga fisik, sehingga untuk dapat, dipertahankan dalam dinas militer sampai mencapai usia pensiun maksimum atau tunjangan bersifat pensiun maksimum baik bagi Bintara atau Tamtama maupun Perwira perlu diadakan seleksi sesuai dengan persyaratan kesehatan jasmaniah/rohaniah. Walaupun… Walaupun bagi Pama ke atas telah ditentukan batas usia pensiun maksimum 55 tahun, dalam hal-hal luar biasa seorang Perwira Tinggi yang tenaganya sangat diperlukan oleh Negara dapat dipertahankan dalam dinas militer sampai mencapai usia setinggi-tingginya 60 tahun. Pasal 2. Ayat (1) : Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1959 yang mengharuskan seorang Militer yang diberhentikan dengan hormat dari dinas militer mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak pensiunnya, maka dalam Undang-undang ini pensiun diberikan secara otomatis, (dengan sendirinya) setelah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer.
Untuk memberikan penghargaan dan jaminan dihari-tua terhadap kesetiaan dan bhakti dharma yang mereka berikan untuk Negara, kepada mereka diberikan hak pensiun dengan perhitungan untuk tiap tahun masa kerja diberikan 21/2 gaji pokok terakhir. Ketentuan ini sesuai pula dengan Undang-undang No. 2 tahun 1959.
Hal ini didasarkan atas tugas militer yang tidak terbatas waktunya dan yang banyak mempergunakan tenaga fisik, sehingga karenanya untuk dapat dipertahankan dalam dinas militer sampai mencapai usia pensiun maksimum, perlu diadakan seleksi untuk memenuhi norma persyaratan kesehatan. Ketentuan ini sesuai pula dengan Undang-undang No. 2 tahun 1959.
Berbeda dengan Undang-undang No. 2 tahun 1959, maka dalam Undang- undang ini Militer yang cacat berat jasmaniah atau rohaniah, yang didapat didalam dan oleh karena dinas, diberi pensiun :
Ayat (2) : Cukup jelas. Pasal 3. Ayat (I) a dan b : Selaras dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) a dan b di atas, hanya yang dimaksud disini adalah mencapai usia tunjangan bersifat pensiun minimum dan masa kerja sekurang- kurangnya 10 tahun dan sebanyak-banyaknya 14 tahun (huruf a), dan/atau belum mencapai usia tunjangan bersifat pensiun minimum, akan tetapi mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 15 tahun dan sebanyak- banyaknya 19 tahun (huruf b), yang untuk tiap tahun masa kerja diberikan 21/.2% gaji pokok terakhir. Ketentuan ini adalah sama dengan Undang-undang No. 2 tahun 1959 yang mempergunakan istilah onderstand terus- menerus.
Oleh karena itu perlu adanya peryataan resmi dari Komandan/ Kepala serta Majelis penguji Badan Militer yang bersangkutan. Bagi Militer yang cacat dimaksud disini mendapat perlakuan sebagai berikut :
Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4. Ayat (1) Yang dimaksud dengan pemberhentian seorang Militer oleh karena sesuatu sebab ialah pemberhentian berdasarkan pasal 19 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958, yang berbunyi sebagai berikut:
Ayat (2) : Cukup jelas. Pasal 5. Cukup jelas. Pasal 6. Yang dimaksudkan dengan Pemerintah yang berkuasa diwilayah Indonesia sebelum Pemerintah Republik Indonesia ialah Pemerintah Hindia Belanda, Pemerintah pendudukan Jepang dan Pemerintah pendudukan Belanda (1945 - 1950). Pasal 7. Cukup jelas. Pasal 8. Cukup jelas, Pasal 9. Pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu akan diatur tersendiri dengan peraturan Pemerintah. Pasal 10…. Pasal 10. Ketentuan ini sesuai pula dengan Undang-undang No. 2 tahun 1959. Pasal 11. Kewajiban yang dimaksud disini ialah antara lain, kewajiban sebagai Militer Cadangan menurut Undang-undang No. 66 tahun 1958. Pasal 12. Cukup jelas. Pasal 13. Cukup jelas. Pasal 14. Cukup jelas. Pasal 15. Ayat (1) : Dalam merealisir integrasi ke-empat Angkatan Bersenjata sebagai ditetapkan oleh MPRS dengan ketetapannya No. XXIV/MPRS/ 66 perlu diusahakan ketentuan-ketentuan pembinaan yang sama kepada anggota Angkatan Bersenjata. Dalam hubungannya dengan pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan, maka sudah sewajarnya kalau ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara juga dinyatakan berlaku bagi anggota Angkatan Kepolisian. Adapun karena Undang-undang ini mengatur ketentuan pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan khusus kepada Militer Sukarela, ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya bagi Angkatan Kepolisian diperlakukan terhadap anggota- anggotanya, yang dianggap mempunyai status yang sama dengan Militer Sukarela. Karena… Karena ketentuan tentang anggota Angkatan Kepolisian yang menentukan status yang sama dengan Militer Sukarela belum ada, maka oleh Pemerintah c.q. Menteri Utama Bidang Pertahanan/Keamanan akan dikeluarkan keputusan mengenai soal ini. Ayat (2) Ketentuan ini membuka kemungkinan untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini. Pasal 16. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2812
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)