DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 Tahun 2016

Nomor: 05/M-DAG/PER/1/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya ekspor dan impor hewan dan produk hewan;
b.bahwa ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/6/2015 dinilai sudah tidak relevan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/6/2015 dan mengatur kembali ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan; MENTER!PERDAGANGANREPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA Menimbang PERATURANMENTER!PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR05/M-DAG/PER/ 1/2016 TENTANG KETENTUANEKSPOR DANIMPOR HEWANDAN PRODUK HEWAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817};
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 ten tang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 ten tang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan; Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
12.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; kali terakhir Tahun 2015 Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa dengan Undang-Undang Nomor 9 (Lembaran Negara Republik
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916};
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Pasal 1

1.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
2.Bibit hewan, yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
3.Benih hewan, yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, oval, telur tertunas dan embrio. KETENTUANEKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN. TENTANG MEMUTUSKAN: MENTER! PERDAGANGANMenetapkan : PERATURAN 70/M-DAG/PER/9/2015 lmportir; Perdagangan Nomor tentang Angka Pengenal Menteri17. Peraturan 48/M-DAG/PER/7 /2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor; NomorPerdaganganMenteri16. Peraturan 57 M-DAG/PER/8/2012;
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan; 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor NomorPerdaganganMenteri13. Peraturan ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
5.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/ atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/ atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
6.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
7.Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
8.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
9.Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
10.Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat inforrnasi tentang produk dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya, yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian Kemasan.
11.Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu Kemasan pangan aman digunakan untuk pangan.
12.Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu Kemasan pangan dapat didaur ulang.
13.Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/ at.au membungkus Produk Hewan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak dengan Produk Hewan. ruminansiaternakBak al an4. yang ternak pedaging, adalahBakalandisebutselanjutnya
14.Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Hewan dan Produk Hewan.
15.Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Hewan dan Produk Hewan.
16.Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan persyaratan diterbitkannya Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor.
17.Harga Referensi adalah harga acuan penjualan di tingkat pengecer yang ditetapkan oleh Tim Pemantau Harga Daging Sapi.
18.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMNadalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
19.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMDadalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
21.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
22.Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I, yang selanjutnya disingkat UPTP I ad.alah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.
23.Koordinator Pelaksana UPTP I adalah pejabat yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan UPTPI.

Pasal 5

(1)Untuk mendapatk:an Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTPI dengan melampirkan:
1. a.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)atau surat izin usaha di bidang petemakan clan kesehatan hewan;
2. b.Tanda Daftar Perusahaan (TOP);dan
3. c.Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.
(2)Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor paling lama 2 (dua)

Pasal 4

( 1) Ekspor Hewan dan/ atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri.

(2)Menteri mernberikan mandat penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} kepada Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 3

(1)Ekspor Hewan dan Produk Hewan dibatasi.
(2)Jenis Hewan dan Produk Hewan yang dibatasi ekspornya sebagairnana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Ekspor Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan Benih, Bibit, dan/ atau Bakalan Hewan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian temak lokal terjamin.

Pasal 2

Benih, Bibit, dan/ atau Ba.kalan dalam Peraturan Menteri ini dikelompokkan ke dalam kategori Hewan.

Pasal 8

(1)Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini hanya dapat dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi harga. danpenelitiand. memenuhi keperluan pengembangan.

Pasal 7

(1)Hewan dan Produk Hewan dapat diimpor.
(2)Jenis Hewan dan Produk Hewan yang dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Impor Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk:
1. a.meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
2. b.mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.mengatasi kekurangan Benih, Bibit, dan/ atau Bakalan di dalam negeri; dan/ atau

Pasal 6

Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi. hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar.

(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menolak untuk menerbitkan Persetujuan Ekspor.
(4)Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perusahaan dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

Pasal 10

(1)Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), BUMN dan/atau BUMD harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan:

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya ekspor dan impor hewan dan produk hewan;
b.bahwa ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/6/2015 dinilai sudah tidak relevan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/6/2015 dan mengatur kembali ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan; MENTER!PERDAGANGANREPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA Menimbang PERATURANMENTER!PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR05/M-DAG/PER/ 1/2016 TENTANG KETENTUANEKSPOR DANIMPOR HEWANDAN PRODUK HEWAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817};
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 ten tang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 ten tang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan; Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
12.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; kali terakhir Tahun 2015 Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa dengan Undang-Undang Nomor 9 (Lembaran Negara Republik
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916};
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Pasal 1

1.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
2.Bibit hewan, yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
3.Benih hewan, yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, oval, telur tertunas dan embrio. KETENTUANEKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN. TENTANG MEMUTUSKAN: MENTER! PERDAGANGANMenetapkan : PERATURAN 70/M-DAG/PER/9/2015 lmportir; Perdagangan Nomor tentang Angka Pengenal Menteri17. Peraturan 48/M-DAG/PER/7 /2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor; NomorPerdaganganMenteri16. Peraturan 57 M-DAG/PER/8/2012;
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan; 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor NomorPerdaganganMenteri13. Peraturan ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
5.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/ atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/ atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
6.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
7.Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
8.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
9.Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
10.Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat inforrnasi tentang produk dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya, yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian Kemasan.
11.Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu Kemasan pangan aman digunakan untuk pangan.
12.Kode Daur Ulang adalah penandaan yang menunjukkan bahwa suatu Kemasan pangan dapat didaur ulang.
13.Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/ at.au membungkus Produk Hewan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak dengan Produk Hewan. ruminansiaternakBak al an4. yang ternak pedaging, adalahBakalandisebutselanjutnya
14.Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Hewan dan Produk Hewan.
15.Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Hewan dan Produk Hewan.
16.Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan persyaratan diterbitkannya Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor.
17.Harga Referensi adalah harga acuan penjualan di tingkat pengecer yang ditetapkan oleh Tim Pemantau Harga Daging Sapi.
18.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMNadalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
19.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMDadalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
21.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
22.Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I, yang selanjutnya disingkat UPTP I ad.alah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.
23.Koordinator Pelaksana UPTP I adalah pejabat yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan UPTPI.

Pasal 5

(1)Untuk mendapatk:an Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTPI dengan melampirkan:
1. a.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)atau surat izin usaha di bidang petemakan clan kesehatan hewan;
2. b.Tanda Daftar Perusahaan (TOP);dan
3. c.Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.
(2)Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor paling lama 2 (dua)

Pasal 4

( 1) Ekspor Hewan dan/ atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri.

(2)Menteri mernberikan mandat penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} kepada Koordinator Pelaksana UPTP I.

Pasal 3

(1)Ekspor Hewan dan Produk Hewan dibatasi.
(2)Jenis Hewan dan Produk Hewan yang dibatasi ekspornya sebagairnana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Ekspor Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan Benih, Bibit, dan/ atau Bakalan Hewan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian temak lokal terjamin.

Pasal 2

Benih, Bibit, dan/ atau Ba.kalan dalam Peraturan Menteri ini dikelompokkan ke dalam kategori Hewan.

Pasal 8

(1)Impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini hanya dapat dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi harga. danpenelitiand. memenuhi keperluan pengembangan.

Pasal 7

(1)Hewan dan Produk Hewan dapat diimpor.
(2)Jenis Hewan dan Produk Hewan yang dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Impor Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk:
1. a.meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
2. b.mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.mengatasi kekurangan Benih, Bibit, dan/ atau Bakalan di dalam negeri; dan/ atau

Pasal 6

(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Koordinator Pelaksana UPTP I atas nama Menteri menolak untuk menerbitkan Persetujuan Ekspor.
(4)Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perusahaan dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

Pasal 10

(1)Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), BUMN dan/atau BUMD harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan Rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan melampirkan:

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006