DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001

Nomor: 49
Tahun: 2001
Ditetapkan: 7 Desember 2001
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun Nomor 6 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
6.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
7.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.03/2001 tentang tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemrintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati/Walikota bagi Daerah Kabupaten/Kota .
3.Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) adalah suatu sistem aplikasi dalam rangka pengelolaan, inventarisasi barang-barang milik daerah dengan menampilkan bentuk dan format-format laporan standar yagn telah dibakukan serta mudah dilaksanakan.
4.Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
5.Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penunetuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
6.Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian.
7.Buku Induk Inventaris selanjutnya disingkat BII adalah gabungan/kompilasi buku-buku inventarisyang memuat seluruh Barang Daerah.
8.Buku Inventaris selanjutnya disingkat BI adalah himpunan data teknis dan administratif yagn diperoleh dari catatan kartu-kartu inventaris barang sebagai hasil Sensus Barang Daerah di tiap-tiap Unit/Satuan Kerja yang dilaksanakan secara serempak pada waktu tertentu.
9.Kartu Inventaris Ruangan selanjutnya disingkat KIR adalah Kartu untuk mencatata barang-barang inventaris yang ada dalam ruang kerja.
10.Kartu Inventari Barang (KIB) adalah kartu pencatatan barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektip yang dilengkapi dengan data asal, volume, kapasitas, merk, type dan nilai/harga.
11.Laporan Mutasi Barang adalah laporan daftar barang yang berkurang atau bertambah selama per semester dan per tahun .
12.Laporan Rekapitulasi Barang adalah laporan jumlah barang berdasarkan bidang barang yang mencakup jumlah barang dan harga sehingga jumlah barang secara keseluruhan dapat diketahui.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah yaitu untuk mempercepat perolehan informasi mengenai inventarisasi Barang Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah adalah untuk mendapatkan data barang Daerah yagn benar dan akurat.

BAB III

INVENTARISASI

Pasal 4

(1)Inventarisasi Barang Daerah dilaksanakan dengan menggunakan system dan mekanisme administrasi barang Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Sistem dan mekanisme administrasi Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perangkat komputer dengan aplikasi program SIMBADA.
(3)Pelaksanaan aplikasi program SIMBADA dapat dilaksanakan dengan Swakelola atau Kerja sama dengan Pihak Konsultan

Pasal 5

Aplikasi Program SIMBADA menggunakan:

a.Buku Induk Inventaris;
b.Buku Inventaris;
c.Kartu Inventaris Barang A, B, C dan D;
d.Kartu Inventaris Ruangan;
e.Laporan Mutasi Barang;
f.Laporan Rekapitulasi Barang dan
g.Laporan Perbaikan/Perawatan Barang.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

(1)Rekapitulasi Buku Inventaris dan Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
(2)Rekapitulasi Buku Inventaris dan Rekapitulasi Daftar Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang berlaku terhadap Barang Daerah.
(3)Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan sebagai bahan penyusunan Neraca Kekayaan Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan aplikasi Program SIMBADA dibebankan pada APBD masing-masing Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota .

Pasal 8

(1)Palign lambat pada Tahun 2004 Daerah sudah melaksanakan pengelolaan administrasi barang Daerah dengan menggunakan Program SIMBAD.
(2)Kegiatan Aplikasi Program SIMBADA dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan evaluasi.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Administrasi Barang Daerah dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun Nomor 6 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
6.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
7.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.03/2001 tentang tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemrintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati/Walikota bagi Daerah Kabupaten/Kota .
3.Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) adalah suatu sistem aplikasi dalam rangka pengelolaan, inventarisasi barang-barang milik daerah dengan menampilkan bentuk dan format-format laporan standar yagn telah dibakukan serta mudah dilaksanakan.
4.Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
5.Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penunetuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
6.Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian.
7.Buku Induk Inventaris selanjutnya disingkat BII adalah gabungan/kompilasi buku-buku inventarisyang memuat seluruh Barang Daerah.
8.Buku Inventaris selanjutnya disingkat BI adalah himpunan data teknis dan administratif yagn diperoleh dari catatan kartu-kartu inventaris barang sebagai hasil Sensus Barang Daerah di tiap-tiap Unit/Satuan Kerja yang dilaksanakan secara serempak pada waktu tertentu.
9.Kartu Inventaris Ruangan selanjutnya disingkat KIR adalah Kartu untuk mencatata barang-barang inventaris yang ada dalam ruang kerja.
10.Kartu Inventari Barang (KIB) adalah kartu pencatatan barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektip yang dilengkapi dengan data asal, volume, kapasitas, merk, type dan nilai/harga.
11.Laporan Mutasi Barang adalah laporan daftar barang yang berkurang atau bertambah selama per semester dan per tahun .
12.Laporan Rekapitulasi Barang adalah laporan jumlah barang berdasarkan bidang barang yang mencakup jumlah barang dan harga sehingga jumlah barang secara keseluruhan dapat diketahui.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah yaitu untuk mempercepat perolehan informasi mengenai inventarisasi Barang Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah adalah untuk mendapatkan data barang Daerah yagn benar dan akurat.

BAB III

INVENTARISASI

Pasal 4

(1)Inventarisasi Barang Daerah dilaksanakan dengan menggunakan system dan mekanisme administrasi barang Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Sistem dan mekanisme administrasi Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perangkat komputer dengan aplikasi program SIMBADA.
(3)Pelaksanaan aplikasi program SIMBADA dapat dilaksanakan dengan Swakelola atau Kerja sama dengan Pihak Konsultan

Pasal 5

Aplikasi Program SIMBADA menggunakan:

a.Buku Induk Inventaris;
b.Buku Inventaris;
c.Kartu Inventaris Barang A, B, C dan D;
d.Kartu Inventaris Ruangan;
e.Laporan Mutasi Barang;
f.Laporan Rekapitulasi Barang dan
g.Laporan Perbaikan/Perawatan Barang.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

(1)Rekapitulasi Buku Inventaris dan Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
(2)Rekapitulasi Buku Inventaris dan Rekapitulasi Daftar Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang berlaku terhadap Barang Daerah.
(3)Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan sebagai bahan penyusunan Neraca Kekayaan Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan aplikasi Program SIMBADA dibebankan pada APBD masing-masing Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota .

Pasal 8

(1)Palign lambat pada Tahun 2004 Daerah sudah melaksanakan pengelolaan administrasi barang Daerah dengan menggunakan Program SIMBAD.
(2)Kegiatan Aplikasi Program SIMBADA dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.03/2001

Peraturan turunan (2)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.03/2001

Peraturan turunan (2)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2015