menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Intemasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia;
1.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang .Kepabeanan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3612);
2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nornor 76, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3.Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
4.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pernbebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nornor 389/KMK.04/2003;
MENTER! KEUANGAN MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA. Pasal I Mengubah Lampiran I butir VI Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 dengan menambah 1 (satu) nomor, yaitu nomor 25 sehingga keseluruhan butir VI berbunyi sebagai berikut : "VI. ORGANISASI SWASTA INTERNASIONAL :
1.Asian Foundation
2.The British Council
3.CARE (Cooperation for America Relief Everywhere in Corporation)
4.CCF (Christian Children's Fund)
5.CRS (Chatholic Relief Service)
6.The Ford Foundation
7.FES (Friedrich Ebert Stiftung)
8.FNS (Friedrich Neumann Stiftung)
9.IECS (International Executive Service Cooperation)
10.IRRI (International Rice Research Institute)
11.Leprosy Mission International
12.OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief)
13.Rockfeller Foundation
14.WE (World Education Incooperated, USA)
15.NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)
16.HSF (Hans Seidel Foundation)
17.DAAD (Deutcher Achademischer Austaushdienst)
18.IBF (The Inverso Baglivo Foundation)
19.WCS (The Wildlife Conservation Society)
20.BORDA (The Bremen Overseas Research and DPvelopment Association)
21.Yayasan Al-Haramain Islamic Foundation
22.IMC (International Medical Corps)
23.The Sub Regional Office Of CIRDAP In Southeast Asia (SOCSEA)
24.International Islamic Relief Organization (IIRO)
25.The Nature Cor>servancy (TNC)." MENTER! KEUANGAN Pasal II Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktoher 2003 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd,- BOEDIONO '