menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempatbelas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/ 2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.4643 Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
4.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/ KMK.04/ 2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPATBELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/ 2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA. Pasal I Mengubah butir 22 Angka Romawi II pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan:
1.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2003;
2.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389/PMK.04/2003;
3.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 458/PMK.04/2003;
4.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/PMK.04/2003;
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.04/2005;
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2005;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2005; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.464 4
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.04/2006;
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2006;
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2006;
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.04/2006;
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2009; dan
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2011, sehingga Angka Romawi II menjadi sebagai berikut: II. BADAN INTERNASIONAL DALAM RANGKA KERJASAMA TEKNIK BILATERAL
1.Kerjasama Teknik Australia – Republik Indonesia (Australia- Indonesia Partnership)
2.Kerjasama Teknik Amerika Serikat – Republik Indonesia (USAID: United States Agency for International Development)
3.Kerjasama Ekonomi dan Teknik Kerajaan Arab Saudi – Republik Indonesia
4.Kerjasama Kebudayaan Austria – Republik Indonesia
5.Kerjasama Teknik Belanda – Republik Indonesia
6.Kerjasama Teknik Belgia - Republik Indonesia
7.Kerjasama Teknik Brunei Darussalam - Republik Indonesia
8.Kerjasama Teknik Denmark - Republik Indonesia
9.Kerjasama Teknik Finlandia - Republik Indonesia
10.Kerjasama Teknik Filipina - Republik Indonesia
11.Kerjasama Teknik Inggris - Republik Indonesia
12.The British Council
13.Kerjasama Teknik India - Republik Indonesia
14.Kerjasama Teknik Italia - Republik Indonesia
15.Kerjasama Teknik dan Kebudayaan Iran - Republik Indonesia
16.Kerjasama Teknik Jepang - Republik Indonesia
17.Japan International Cooperation Agency (JICA)
18.Japan Bank for International Cooperation (JBIC) www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.4645
19.The Japan Foundation
20.NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)
21.Kerjasama Teknik Jerman - Republik Indonesia
22.Deutsche Gesellschaft für Internationale Zussammenarbeit (GIZ)
23.DAAD (Deutscher Akademischer Austranschdienst)
24.Kerjasama Teknik Kanada - Republik Indonesia (CIDA: Canadian International Development Agency)
25.Kerjasama Ekonomi, Teknik, dan Perdagangan Republik Korea -
26.Korea International Cooperation Agency (KOICA)
27.Kerjasama Ekonomi dan Teknik Malaysia - Republik Indonesia
28.Kerjasama Ekonomi dan Teknik Mesir - Republik Indonesia
29.Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknik Meksiko – Republik Indonesia
30.Kerjasama Teknik Norwegia - Republik Indonesia (NORAD: Norwegian Agency for International Development)
31.Kerjasama Teknik Pakistan - Republik Indonesia
32.Kerjasama Teknik Polandia - Republik Indonesia
33.Kerjasama Teknik Prancis - Republik Indonesia
34.CIRAD (Le Centre De Cooperation International en Recherche Agronomique Pour Le Development)
35.Kerjasama Ekonomi, Perdagangan, dan Teknik Republik Rakyat China
36.Kerjasama Teknik Rusia - Republik Indonesia
37.Kerjasama Teknik Selandia Baru - Republik Indonesia
38.Kerjasama Teknik Swiss - Republik Indonesia
39.Kerjasama Ekonomi dan Teknik Singapura – Republik Indonesia
40.Kerjasama Ekonomi dan Teknik Thailand - Republik Indonesia
41.Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik Vietnam - www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.464 6 Pasal II Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2011 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id