DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2003

Nomor: 1
Tahun: 2003
Ditetapkan: 6 Januari 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hasil perhitungan Dana Alokasi Umum tersebut pada huruf a dan dengan memperhatikan hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 pada tanggal 21 November 2002, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4.Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9.Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2003.

BAB I

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 1

(1)Dana Alokasi Umum terdiri dari :
1. a.Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi;
2. b.Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Besarnya Dana Alokasi Umum untuk Tahun Anggaran 2003 ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen) dari penerimaan Dalam Negeri APBN Tahun Anggaran 2003 setelah dikurangi dengan penerimaan Negara yang dibagihasilkan kepada Daerah.
(3)Besaran Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Untuk Daerah Provinsi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2);
2. b.Untuk Daerah Kabupaten/Kota sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2).
(1)

BAB II

PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 2

Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001.

(2)Penghitungan Dana Alokasi Umum suatu Daerah juga mempertimbangkan Faktor Penyeimbang dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang menjadi tanggung jawab Daerah.
(3)Faktor Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas Alokasi Minimum kepada Daerah yang diperhitungkan dalam bentuk lumpsum dan berdasarkan proporsi beban belanja pegawai negeri sipil Daerah Tahun Anggaran 2002.\
(1)

Pasal 3

Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

(2)Rincian Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada masing-masing Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Gubernur melaporkan penggunaan Dana Alokasi Umum setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(2)Bupati/Walikota melaporkan penggunaan Dana Alokasi Umum setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR : 1 TAHUN 2003 TANGGAL : 6 JANUARI 2003 RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2003 NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAU 2003 (miliar rupiah)

1.Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 76,12 1.1 Kabupaten Aceh Barat 76,30 1.2 Kabupaten Aceh Besar 192,20 1.3 Kabupaten Aceh Selatan 114,25 1.4 Kabupaten Aceh Singkil 93,25 1.5 Kabupaten Aceh Tengah 149,68 1.6 Kabupaten Aceh Tenggara 89,10 1.7 Kabupaten Aceh Timur 139,03 1.8 Kabupaten Aceh Utara 149,12 1.9 Kabupaten Bireuen 153,95 1.10 Kabupaten Pidie 221,77 1.11 Kabupaten Simeuleu 79,66 1.12 Kabupaten Aceh Jaya 41,92 1.13 Kabupaten Nagan Raya 64,87 1.14 Kabupaten Aceh Barat Daya 47,56 1.15 Kabupaten Gayo Lues 58,93 1.16 Kabupaten Aceh Tamiang 52,52 1.17 Kota Banda Aceh 134,47 1.18 Kota Sabang 77,76 1.19 Kota Langsa 62,64 1.20 Kota Loksumawe 87,34 Jumlah Se-Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 2.162,46
2.Provinsi Sumatera Utara 301,75 2.1 Kabupaten Asahan 271,03 2.2 Kabupaten Dairi 151,43 2.3 Kabupaten Deli Serdang 470,67 2.4 Kabupaten Tanah Karo 173,46 2.5 Kabupaten Labuhan Batu 263,30 2.6 Kabupaten Langkat 269,48 2.7 Kabupaten Mandailing Natal 165,89 2.8 Kabupaten Nias 216,76 2.9 Kabupaten Simalungun 299,97 2.10 Kabupaten Tapanuli Selatan 243,62 2.11 Kabupaten Tapanuli Tengah 129,09 2.12 Kabupaten Tapanuli Utara 208,64 2.13 Kabupaten Toba Samosir 156,55 2.14 Kota Binjai 132,05 2.15 Kota Medan 396,67 2.16 Kota Pematang Siantar 135,73 2.17 Kota Sibolga 89,28 2.18 Kota Tanjung Balai 103,86 2.19 Kota Tebing Tinggi 106,36 2.20 Kota Padang Sidempuan 101,66 Jumlah Se-Provinsi Sumatera Utara 4.387,24
3.Provinsi Sumatera Barat 227,63 3.1 Kabupaten 50 Kota 160,47 3.2 Kabupaten Agam 186,69 3.3 Kabupaten Kepulauan Mentawai 93,47 3.4 Kabupaten Padang Pariaman 171,87 3.5 Kabupaten Pasaman 203,42 3.6 Kabupaten Pesisir Selatan 185,37 3.7 Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung 159,88 3.8 Kabupaten Solok 194,37 3.9 Kabupaten Tanah Datar 168,66 3.10 Kota Bukit Tinggi 101,30 3.11 Kota Padang Panjang 81,13 3.12 Kota Padang 265,54 3.13 Kota Payakumbuh 119,97 3.14 Kota Sawahlunto 79,07 3.15 Kota Solok 88,36 3.16 Kota Pariaman 30,12 Jumlah Se-Provinsi Sumatera Barat 2.517,33
4.Provinsi Riau 74,21 4.1 Kabupaten Bengkalis 148,63 4.2 Kabupaten Indragiri Hilir 185,89 4.3 Kabupaten Indragiri Hulu 130,66 4.4 Kabupaten Kampar 147,42 4.5 Kabupaten Karimun 87,72 4.6 Kabupaten Riau. Kepulauan 89,10 4.7 Kabupaten Kuantan Singingi 114,52 4.8 Kabupaten Natuna 96,66 4.9 Kabupaten Pelalawan 91,46 4.10 Kabupaten Rokan Hilir 67,38 4.11 Kabupaten Rokan Hulu 93,89 4.12 Kabupaten Siak 67,06 4.13 Kota Batam 86,22 4.14 Kota Dumai 83,23 4.15 Kota Pekanbaru 161,80 4.16 Kota Tanjung Pinang 57,38 Jumlah Se-Provinsi Riau 1.783,23
5.Provinsi Jambi 209,25 5.1 Kabupaten Batanghari 140,88 5.2 Kabupaten Bungo 140,52 5.3 Kabupaten Kerinci 172,45 5.4 Kabupaten Merangin 147,64 5.5 Kabupaten Muaro Jambi 124,42 5.6 Kabupaten Sarolangun 128,63 5.7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 112,72 5.8 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 104,91 5.9 Kabupaten Tebo 123,04 5.10 Kota Jambi 178,31 Jumlah Se-Provinsi Jambi 1.582,76
6.Provinsi Sumatera Selatan 231,93 6.l Kabupaten Lahat 186,92 6.2 Kabupaten Musi Banyuasin 136,10 6.3 Kabupaten Musi Rawas 181,95 6.4 Kabupaten Muara Enim 177,27 6.5 Kabupaten Ogan Kemiling Ilir 303,05 6.6 Kabupaten Ogan Kemiling Ulu 314,04 6.7 Kabupaten Banyuasin 104,58 6.8 Kota Palembang 342,66 6.9 Kota Prabumulih 68,02 6.10 Kota Pagar Alam 85,81 6.11 Kota Lubuk Linggau 87,02 Jumlah Se-Provinsi Sumatera Selatan 2.219,35
7.Provinsi Bangka Belitung 162,49 7.1 Kabupaten Bangka 181,39 7.2 Kabupaten Belitung 116,72 7.3 Kota Pangkal Pinang 90,85 Jumlah Se-Provinsi Bangka Belitung 551,44
8.Provinsi Bengkulu 208,84 8.1 Kabupaten Bengkulu Selatan 205,26 8.2 Kabupaten Bengkulu Utara 213,23 8.3 Kabupaten Rejang Lebong 194,20 8.4 Kota Bengkulu 152,27 Jumlah Se-Provinsi Bengkulu 973,80
9.Provinsi Lampung 252,78 9.1 Kabupaten Lampung Barat 144,69 9.2 Kabupaten Lampung Selatan 298,17 9.3 Kabupaten Lampung Tengah 296,05 9.4 Kabupaten Lampung Utara 215,61 9.5 Kabupaten Lampung Timur 241,02 9.6 Kabupaten Tanggamus 252,63 9.7 Kabupaten Tulang Bawang 195,91 9.8 Kabupaten Way Kanan 129,60 9.9 Kota Bandar Lampung 233,55 9.10 Kota Metro 116,05 Jumlah Se-Provinsi Lampung 2.376,06
10.Provinsi DKI Jakarta 734,89
11.Provinsi Jawa Barat 429,57 11.1 Kabupaten Bandung 726,24 11.2 Kabupaten Bekasi 231,24 11.3 Kabupaten Bogor 517,07 11.4 Kabupaten Ciamis 438,20 11.5 Kabupaten Cianjur 389,85 11.6 Kabupaten Cirebon 384,66 11.7 Kabupaten Garut 468,17 11.8 Kabupaten Indramayu 320,80 11.9 Kabupaten Karawang 327,96 11.10 Kabupaten Kuningan 282,60 11.11 Kabupaten Majalengka 295,27 11.12 Kabupaten Purwakarta 188,57 11.13 Kabupaten Subang 307,32 11.14 Kabupaten Sukabumi 394,89 11.15 Kabupaten Sumedang 291,22 11.16 Kabupaten Tasikmalaya 375,63 11.17 Kota Bandung 416,68 11.18 Kota Bekasi 256,49 11.19 Kota Bogor 197,42 11.20 Kota Cirebon 138,02 11.21 Kota Depok 209,55 11.22 Kota Sukabumi 124,63 11.23 Kota Tasikmalaya 189,17 11.24 Kota Cimahi 131,89 Jumlah Se-Provinsi Jawa Barat 8.033,11
12.Provinsi Banten 171,86 12.1 Kabupaten Lebak 247,27 12.2 Kabupaten Pandeglang 268,90 12.3 Kabupaten Serang 327,76 12.4 Kabupaten Tangerang 367,01 12.5 Kota Cilegon 94,11 12.6 Kota Tangerang 186,10 Jumlah Se-Provinsi Banten 1.663,00
13.Provinsi Jawa Tengah 509,87 13.1 Kabupaten Banjarnegara 248,82 13.2 Kabupaten Banyumas 353,88 13.3 Kabupaten Batang 205,69 13.4 Kabupaten Blora 270,14 13.5 Kabupaten Boyolali 292,07 13.6 Kabupaten Brebes 357,38 13.7 Kabupaten Cilacap 368,27 13.8 Kabupaten Demak 245,94 13.9 Kabupaten Grobogan 315,97 13.10 Kabupaten Jepara 248,66 13.11 Kabupaten Karanganyar 266,55 13.12 Kabupaten Kebumen 315,40 13.13 Kabupaten Kendal 270,56 13.14 Kabupaten Klaten 374,12 13.15 Kabupaten Kudus 212,68 13.16 Kabupaten Magelang 280,25 13.17 Kabupaten Pati 300,90 13.18 Kabupaten Pekalongan 222,58 13.19 Kabupaten Pemalang 297,36 13.20 Kabupaten Purbalingga 236,80 13.21 Kabupaten Purworejo 269,17 13.22 Kabupaten Rembang 188,93 13.23 Kabupaten Semarang 255,84 13.24 Kabupaten Sragen 271,94 13.25 Kabupaten Sukoharjo 253,71 13.26 Kabupaten Tegal 309,63 13.27 Kabupaten Temanggung 221,66 13.28 Kabupaten Wonogiri 311,09 13.29 Kabupaten Wonosobo 220,99 13.30 Kota Magelang 119,98 13.31 Kota Pekalongan 122,17 13.32 Kota Salatiga 105,69 13.33 Kota Semarang 308,71 13.34 Kota Surakarta 215,28 13.35 Kota Tegal 151,65 Jumlah Se-Provinsi Jawa Tengah 9.520,32
14.Provinsi DI Jogyakarta 201,96 14.1 Kabupaten Bantul 292,70 14.2 Kabupaten Gunung Kidul 251,34 14.3 Kabupaten Kulon Progo 215,47 14.4 Kabupaten Sleman 304,78 14.5 Kota Jogyakarta 196,10 Jumlah Se-Provinsi DI Jogyakarta 1.462,36
15.Provinsi Jawa Timur 414,32 15.1 Kabupaten Bangkalan 236,14 15.2 Kabupaten Banyuwangi 356,26 15.3 Kabupaten Blitar 293,16 15.4 Kabupaten Bojonegoro 292,25 15.5 Kabupaten Bondowoso 234,02 15.6 Kabupaten Gresik 235,13 15.7 Kabupaten Jember 456,80 15.8 Kabupaten Jombang 280,87 15.9 Kabupaten Kediri 347,73 15.10 Kabupaten Lamongan 296,74 15.11 Kabupaten Lumajang 256,50 15.12 Kabupaten Madiun 223,03 15.13 Kabupaten Magetan 242,98 15.14 Kabupaten Malang 464,36 15.15 Kabupaten Mojokerto 250,38 15.16 Kabupaten Nganjuk 290,90 15.17 Kabupaten Ngawi 262,49 15.18 Kabupaten Pacitan 204,94 15.19 Kabupaten Pamekasan 220,13 15.20 Kabupaten Pasuruan 343,13 15.21 Kabupaten Ponorogo 268,35 15.22 Kabupaten Probolinggo 254,50 15.23 Kabupaten Sampang 202,35 15.24 Kabupaten Sidoarjo 330,93 15.25 Kabupaten Situbondo 203,56 15.26 Kabupaten Sumenep 312,23 15.27 Kabupaten Trenggalek 247,66 15.28 Kabupaten Tuban 269,14 15.29 Kabupaten Tulungagung 300,15 15.30 Kota Blitar 111,77 15.31 Kota Kediri 118,74 15.32 Kota Madiun 168,29 15.33 Kota Malang 204,79 15.34 Kota Mojokerto 109,54 15.35 Kota Pasuruan 120,82 15.36 Kota Probolinggo 108,51 15.37 Kota Surabaya 331,57 15.38 Kota Batu 87,42 Jumlah Se-Provinsi Jawa Timur 9.952,63
16.Provinsi Kalimantan Barat 272,91 16.1 Kabupaten Bengkayang 117,11 16.2 Kabupaten Landak 148,85 16.3 Kabupaten Kapuas Hulu 187,95 16.4 Kabupaten Ketapang 238,94 16.5 Kabupaten Pontianak 237,65 16.6 Kabupaten Sambas 201,81 16.7 Kabupaten Sanggau 231,61 16.8 Kabupaten Sintang 243,52 16.9 Kota Pontianak 174,78 16.10 Kota Singkawang 110,33 Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Barat 2.165,46
17.Provinsi Kalimantan Tengah 253,60 17.1 Kabupaten Barito Selatan 102,55 17.2 Kabupaten Barito Utara 102,36 17.3 Kabupaten Kapuas 171,53 17.4 Kabupaten Kotawaringin Barat 106,91 17.5 Kabupaten Kotawaringin Timur 147,18 17.6 Kabupaten Barito Timur 61,91 17.7 Kabupaten Murung Raya 88,20 17.8 Kabupaten Gunung Mas 66,79 17.9 Kabupaten Pulang Pisau 74,02 17.10 Kabupaten Sukamara 29,91 17.11 Kabupaten Lamandau 36,88 17.12 Kabupaten Katingan 86,46 17.13 Kabupaten Seruyan 72,37 17.14 Kota Palangka Raya 142,00 Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Tengah 1.542,67
18.Provinsi Kalimantan Selatan 201,09 18.1 Kabupaten Banjar 167,32 18.2 Kabupaten Barito Kuala 133,03 18.3 Kabupaten Hulu Sungai Selatan 137,66 18.4 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 139,26 18.5 Kabupaten Hulu Sungai Utara 134,79 18.6 Kabupaten Kota Baru 162,35 18.7 Kabupaten Tabalong 113,74 18.8 Kabupaten Tanah Laut 110,59 18.9 Kabupaten Tapin 116,13 18.10 Kota Banjar Baru 97,85 18.11 Kota Banjarmasin 190,30 Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Selatan 1.704,12
19.Provinsi Kalimantan Timur 76,41 19.1 Kabupaten Berau 97,32 19.2 Kabupaten Bulungan 116,56 19.3 Kabupaten Kutai 227,53 19.4 Kabupaten Kutai Barat 95,71 19.5 Kabupaten Kutai Timur 68,97 19.6 Kabupaten Malinau 92,36 19.7 Kabupaten Nunukan 60,45 19.8 Kabupaten Pasir 73,53 19.9 Kabupaten Penajam Paser Utara 31,97 19.10 Kota Balikpapan 103,24 19.11 Kota Bontang 50,03 19.12 Kota Samarinda 152,61 19.13 Kota Tarakan 52,14 Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Timur 1.298,82
20.Provinsi Sulawesi Utara 206,65 20.1 Kabupaten Bolaang Mangondow 213,62 20.2 Kabupaten Minahasa 361,34 20.3 Kabupaten Sangihe Talaud 113,48 20.4 Kabupaten Kepulauan Talaud 54,28 20.5 Kota Bitung 114,15 20.6 Kota Manado 177,38 Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Utara 1.240,91
21.Provinsi Gorontalo 177,13 21.1 Kabupaten Boalemo 124,58 21.2 Kabupaten Gorontalo 229,43 21.3 Kota Gorontalo 133,02 Jumlah Se-Provinsi Gorontalo 664,17
22.Provinsi Sulawesi Tengah 240,70 22.1 Kabupaten Banggai 176,73 22.2 Kabupaten Banggai Kepulauan 118,04 22.3 Kabupaten Buol 104,59 22.4 Kabupaten Toli-Toli 129,65 22.5 Kabupaten Donggala 184,56 22.6 Kabupaten Morowali 143,05 22.7 Kabupaten Poso 201,95 22.8 Kabupaten Parigi Moutong 112,04 22.9 Kota Palu 163,70 Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Tengah 1.575,01
23.Provinsi Sulawesi Selatan 299,05 23.1 Kabupaten Bantaeng 106,33 23.2 Kabupaten Barru 120,81 23.3 Kabupaten Bone 256,48 23.4 Kabupaten Bulukumba 172,00 23.5 Kabupaten Enrekang 124,25 23.6 Kabupaten Gowa 202,11 23.7 Kabupaten Jeneponto 141,78 23.8 Kabupaten Luwu 141,54 23.9 Kabupaten Luwu Utara 175,21 23.10 Kabupaten Majene 115,67 23.11 Kabupaten Mamuju 160,84 23.12 Kabupaten Maros 147,55 23.13 Kabupaten Pangkep 151,26 23.14 Kabupaten Pinrang 152,08 23.15 Kabupaten Polewali Mamasa 124,14 23.16 Kabupaten Selayar 105,30 23.17 Kabupaten Sidrap 147,83 23.18 Kabupaten Sinjai 132,82 23.19 Kabupaten Soppeng 147,03 23.20 Kabupaten Takalar 136,89 23.21 Kabupaten Tana Toraja 196,79 23.22 Kabupaten Wajo 166,13 23.23 Kabupaten Mamasa 69,01 23.24 Kota Pare-Pare 116,32 23.25 Kota Makasar 308,14 23.26 Kota Palopo 45,59 Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Selatan 4.162,96
24.Provinsi Sulawesi Tenggara 226,43 24.1 Kabupaten Buton 215,78 24.2 Kabupaten Kendari 258,23 24.3 Kabupaten Kolaka 179,85 24.4 Kabupaten Muna 186,90 24.5 Kota Kendari 140,33 24.6 Kota Bau-Bau 103,97 Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Tenggara 1.311,49
25.Provinsi Bali 184,87 25.1 Kabupaten Badung 147,38 25.2 Kabupaten Bangli 122,39 25.3 Kabupaten Buleleng 237,61 25.4 Kabupaten Gianyar 189,20 25.5 Kabupaten Jembrana 137,83 25.6 Kabupaten Karangasem 163,26 25.7 Kabupaten Klungkung 120,62 25.8 Kabupaten Tabanan 203,70 25.9 Kota Denpasar 176,99 Jumlah Se-Provinsi Bali 1.683,85
26.Provinsi Nusa Tenggara Barat 223,95 26.1 Kabupaten Bima 164,65 26.2 Kabupaten Dompu 123,73 26.3 Kabupaten Lombok Barat 219,53 26.4 Kabupaten Lombok Tengah 238,96 26.5 Kabupaten Lombok Timur 278,32 26.6 Kabupaten Sumbawa 182,53 26.7 Kota Mataram 146,07 26.8 Kota Bima 59,70 Jumlah Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.637,46
27.Provinsi Nusa Tenggara Timur 283,04 27.1 Kabupaten Alor 153,70 27.2 Kabupaten Belu 180,52 27.3 Kabupaten Ende 160,66 27.4 Kabupaten Flores Timur 146,69 27.5 Kabupaten Kupang 189,11 27.6 Kabupaten Lembata 111,55 27.7 Kabupaten Manggarai 233,48 27.8 Kabupaten Ngada 156,62 27.9 Kabupaten Sikka 146,48 27.10 Kabupaten Sumba Barat 174,02 27.11 Kabupaten Sumba Timur 155,44 27.12 Kabupaten Timor Tengah Selatan 203,03 27.13 Kabupaten Timor Tengah Utara 149,78 27.14 Kabupaten Rote-Ndao 39,85 27.15 Kota Kupang 148,44 Jumlah Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur 2.632,42
28.Provinsi Maluku 248,37 28.1 Kabupaten Maluku Tenggara Barat 161,61 28.2 Kabupaten Maluku Tengah 277,68 28.3 Kabupaten Maluku Tenggara 165,06 28.4 Kabupaten Pulau Buru 126,70 28.5 Kota Ambon 170,52 Jumlah Se-Provinsi Maluku 1.149,93
29.Provinsi Maluku Utara 200,96 29.1 Kabupaten Halmahera Tengah 159,92 29.2 Kabupaten Maluku Utara 250,35 29.3 Kota Ternate 121,41 Jumlah Se-Provinsi Maluku Utara 732,64
30.Provinsi Papua 395,16 30.1 Kabupaten Biak Numfor 171,60 30.2 Kabupaten Fak-Fak 202,75 30.3 Kabupaten Jayapura 307,52 30.4 Kabupaten Jayawijaya 335,91 30.5 Kabupaten Manokwari 247,19 30.6 Kabupaten Merauke 456,76 30.7 Kabupaten Mimika 143,76 30.8 Kabupaten Nabire 207,28 30.9 Kabupaten Paniai 189,96 30.10 Kabupaten Puncak Jaya 173,62 30.11 Kabupaten Sorong 232,51 30.12 Kabupaten Yapen Waropen 192,44 30.13 Kota Jayapura 160,07 30.14 Kota Sorong 139,57 Jumlah Se-Provinsi Papua 3.556,10 JUMLAH SELURUH INDONESIA 76.978,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hasil perhitungan Dana Alokasi Umum tersebut pada huruf a dan dengan memperhatikan hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 pada tanggal 21 November 2002, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4.Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9.Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2003.

BAB I

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 1

(1)Dana Alokasi Umum terdiri dari :
1. a.Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi;
2. b.Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Besarnya Dana Alokasi Umum untuk Tahun Anggaran 2003 ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen) dari penerimaan Dalam Negeri APBN Tahun Anggaran 2003 setelah dikurangi dengan penerimaan Negara yang dibagihasilkan kepada Daerah.
(3)Besaran Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Untuk Daerah Provinsi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2);
2. b.Untuk Daerah Kabupaten/Kota sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2).
(1)

BAB II

PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 2

(2)Penghitungan Dana Alokasi Umum suatu Daerah juga mempertimbangkan Faktor Penyeimbang dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang menjadi tanggung jawab Daerah.
(3)Faktor Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas Alokasi Minimum kepada Daerah yang diperhitungkan dalam bentuk lumpsum dan berdasarkan proporsi beban belanja pegawai negeri sipil Daerah Tahun Anggaran 2002.\
(1)

Pasal 3

Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

(2)Rincian Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Pasal 5

Gubernur melaporkan penggunaan Dana Alokasi Umum setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(2)Bupati/Walikota melaporkan penggunaan Dana Alokasi Umum setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah.

Pasal 6

1.Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 76,12 1.1 Kabupaten Aceh Barat 76,30 1.2 Kabupaten Aceh Besar 192,20 1.3 Kabupaten Aceh Selatan 114,25 1.4 Kabupaten Aceh Singkil 93,25 1.5 Kabupaten Aceh Tengah 149,68 1.6 Kabupaten Aceh Tenggara 89,10 1.7 Kabupaten Aceh Timur 139,03 1.8 Kabupaten Aceh Utara 149,12 1.9 Kabupaten Bireuen 153,95 1.10 Kabupaten Pidie 221,77 1.11 Kabupaten Simeuleu 79,66 1.12 Kabupaten Aceh Jaya 41,92 1.13 Kabupaten Nagan Raya 64,87 1.14 Kabupaten Aceh Barat Daya 47,56 1.15 Kabupaten Gayo Lues 58,93 1.16 Kabupaten Aceh Tamiang 52,52 1.17 Kota Banda Aceh 134,47 1.18 Kota Sabang 77,76 1.19 Kota Langsa 62,64 1.20 Kota Loksumawe 87,34 Jumlah Se-Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 2.162,46
2.Provinsi Sumatera Utara 301,75 2.1 Kabupaten Asahan 271,03 2.2 Kabupaten Dairi 151,43 2.3 Kabupaten Deli Serdang 470,67 2.4 Kabupaten Tanah Karo 173,46 2.5 Kabupaten Labuhan Batu 263,30 2.6 Kabupaten Langkat 269,48 2.7 Kabupaten Mandailing Natal 165,89 2.8 Kabupaten Nias 216,76 2.9 Kabupaten Simalungun 299,97 2.10 Kabupaten Tapanuli Selatan 243,62 2.11 Kabupaten Tapanuli Tengah 129,09 2.12 Kabupaten Tapanuli Utara 208,64 2.13 Kabupaten Toba Samosir 156,55 2.14 Kota Binjai 132,05 2.15 Kota Medan 396,67 2.16 Kota Pematang Siantar 135,73 2.17 Kota Sibolga 89,28 2.18 Kota Tanjung Balai 103,86 2.19 Kota Tebing Tinggi 106,36 2.20 Kota Padang Sidempuan 101,66 Jumlah Se-Provinsi Sumatera Utara 4.387,24
3.Provinsi Sumatera Barat 227,63 3.1 Kabupaten 50 Kota 160,47 3.2 Kabupaten Agam 186,69 3.3 Kabupaten Kepulauan Mentawai 93,47 3.4 Kabupaten Padang Pariaman 171,87 3.5 Kabupaten Pasaman 203,42 3.6 Kabupaten Pesisir Selatan 185,37 3.7 Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung 159,88 3.8 Kabupaten Solok 194,37 3.9 Kabupaten Tanah Datar 168,66 3.10 Kota Bukit Tinggi 101,30 3.11 Kota Padang Panjang 81,13 3.12 Kota Padang 265,54 3.13 Kota Payakumbuh 119,97 3.14 Kota Sawahlunto 79,07 3.15 Kota Solok 88,36 3.16 Kota Pariaman 30,12 Jumlah Se-Provinsi Sumatera Barat 2.517,33
4.Provinsi Riau 74,21 4.1 Kabupaten Bengkalis 148,63 4.2 Kabupaten Indragiri Hilir 185,89 4.3 Kabupaten Indragiri Hulu 130,66 4.4 Kabupaten Kampar 147,42 4.5 Kabupaten Karimun 87,72 4.6 Kabupaten Riau. Kepulauan 89,10 4.7 Kabupaten Kuantan Singingi 114,52 4.8 Kabupaten Natuna 96,66 4.9 Kabupaten Pelalawan 91,46 4.10 Kabupaten Rokan Hilir 67,38 4.11 Kabupaten Rokan Hulu 93,89 4.12 Kabupaten Siak 67,06 4.13 Kota Batam 86,22 4.14 Kota Dumai 83,23 4.15 Kota Pekanbaru 161,80 4.16 Kota Tanjung Pinang 57,38 Jumlah Se-Provinsi Riau 1.783,23
5.Provinsi Jambi 209,25 5.1 Kabupaten Batanghari 140,88 5.2 Kabupaten Bungo 140,52 5.3 Kabupaten Kerinci 172,45 5.4 Kabupaten Merangin 147,64 5.5 Kabupaten Muaro Jambi 124,42 5.6 Kabupaten Sarolangun 128,63 5.7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 112,72 5.8 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 104,91 5.9 Kabupaten Tebo 123,04 5.10 Kota Jambi 178,31 Jumlah Se-Provinsi Jambi 1.582,76
6.Provinsi Sumatera Selatan 231,93 6.l Kabupaten Lahat 186,92 6.2 Kabupaten Musi Banyuasin 136,10 6.3 Kabupaten Musi Rawas 181,95 6.4 Kabupaten Muara Enim 177,27 6.5 Kabupaten Ogan Kemiling Ilir 303,05 6.6 Kabupaten Ogan Kemiling Ulu 314,04 6.7 Kabupaten Banyuasin 104,58 6.8 Kota Palembang 342,66 6.9 Kota Prabumulih 68,02 6.10 Kota Pagar Alam 85,81 6.11 Kota Lubuk Linggau 87,02 Jumlah Se-Provinsi Sumatera Selatan 2.219,35
7.Provinsi Bangka Belitung 162,49 7.1 Kabupaten Bangka 181,39 7.2 Kabupaten Belitung 116,72 7.3 Kota Pangkal Pinang 90,85 Jumlah Se-Provinsi Bangka Belitung 551,44
8.Provinsi Bengkulu 208,84 8.1 Kabupaten Bengkulu Selatan 205,26 8.2 Kabupaten Bengkulu Utara 213,23 8.3 Kabupaten Rejang Lebong 194,20 8.4 Kota Bengkulu 152,27 Jumlah Se-Provinsi Bengkulu 973,80
9.Provinsi Lampung 252,78 9.1 Kabupaten Lampung Barat 144,69 9.2 Kabupaten Lampung Selatan 298,17 9.3 Kabupaten Lampung Tengah 296,05 9.4 Kabupaten Lampung Utara 215,61 9.5 Kabupaten Lampung Timur 241,02 9.6 Kabupaten Tanggamus 252,63 9.7 Kabupaten Tulang Bawang 195,91 9.8 Kabupaten Way Kanan 129,60 9.9 Kota Bandar Lampung 233,55 9.10 Kota Metro 116,05 Jumlah Se-Provinsi Lampung 2.376,06
10.Provinsi DKI Jakarta 734,89
11.Provinsi Jawa Barat 429,57 11.1 Kabupaten Bandung 726,24 11.2 Kabupaten Bekasi 231,24 11.3 Kabupaten Bogor 517,07 11.4 Kabupaten Ciamis 438,20 11.5 Kabupaten Cianjur 389,85 11.6 Kabupaten Cirebon 384,66 11.7 Kabupaten Garut 468,17 11.8 Kabupaten Indramayu 320,80 11.9 Kabupaten Karawang 327,96 11.10 Kabupaten Kuningan 282,60 11.11 Kabupaten Majalengka 295,27 11.12 Kabupaten Purwakarta 188,57 11.13 Kabupaten Subang 307,32 11.14 Kabupaten Sukabumi 394,89 11.15 Kabupaten Sumedang 291,22 11.16 Kabupaten Tasikmalaya 375,63 11.17 Kota Bandung 416,68 11.18 Kota Bekasi 256,49 11.19 Kota Bogor 197,42 11.20 Kota Cirebon 138,02 11.21 Kota Depok 209,55 11.22 Kota Sukabumi 124,63 11.23 Kota Tasikmalaya 189,17 11.24 Kota Cimahi 131,89 Jumlah Se-Provinsi Jawa Barat 8.033,11
12.Provinsi Banten 171,86 12.1 Kabupaten Lebak 247,27 12.2 Kabupaten Pandeglang 268,90 12.3 Kabupaten Serang 327,76 12.4 Kabupaten Tangerang 367,01 12.5 Kota Cilegon 94,11 12.6 Kota Tangerang 186,10 Jumlah Se-Provinsi Banten 1.663,00
13.Provinsi Jawa Tengah 509,87 13.1 Kabupaten Banjarnegara 248,82 13.2 Kabupaten Banyumas 353,88 13.3 Kabupaten Batang 205,69 13.4 Kabupaten Blora 270,14 13.5 Kabupaten Boyolali 292,07 13.6 Kabupaten Brebes 357,38 13.7 Kabupaten Cilacap 368,27 13.8 Kabupaten Demak 245,94 13.9 Kabupaten Grobogan 315,97 13.10 Kabupaten Jepara 248,66 13.11 Kabupaten Karanganyar 266,55 13.12 Kabupaten Kebumen 315,40 13.13 Kabupaten Kendal 270,56 13.14 Kabupaten Klaten 374,12 13.15 Kabupaten Kudus 212,68 13.16 Kabupaten Magelang 280,25 13.17 Kabupaten Pati 300,90 13.18 Kabupaten Pekalongan 222,58 13.19 Kabupaten Pemalang 297,36 13.20 Kabupaten Purbalingga 236,80 13.21 Kabupaten Purworejo 269,17 13.22 Kabupaten Rembang 188,93 13.23 Kabupaten Semarang 255,84 13.24 Kabupaten Sragen 271,94 13.25 Kabupaten Sukoharjo 253,71 13.26 Kabupaten Tegal 309,63 13.27 Kabupaten Temanggung 221,66 13.28 Kabupaten Wonogiri 311,09 13.29 Kabupaten Wonosobo 220,99 13.30 Kota Magelang 119,98 13.31 Kota Pekalongan 122,17 13.32 Kota Salatiga 105,69 13.33 Kota Semarang 308,71 13.34 Kota Surakarta 215,28 13.35 Kota Tegal 151,65 Jumlah Se-Provinsi Jawa Tengah 9.520,32
14.Provinsi DI Jogyakarta 201,96 14.1 Kabupaten Bantul 292,70 14.2 Kabupaten Gunung Kidul 251,34 14.3 Kabupaten Kulon Progo 215,47 14.4 Kabupaten Sleman 304,78 14.5 Kota Jogyakarta 196,10 Jumlah Se-Provinsi DI Jogyakarta 1.462,36
15.Provinsi Jawa Timur 414,32 15.1 Kabupaten Bangkalan 236,14 15.2 Kabupaten Banyuwangi 356,26 15.3 Kabupaten Blitar 293,16 15.4 Kabupaten Bojonegoro 292,25 15.5 Kabupaten Bondowoso 234,02 15.6 Kabupaten Gresik 235,13 15.7 Kabupaten Jember 456,80 15.8 Kabupaten Jombang 280,87 15.9 Kabupaten Kediri 347,73 15.10 Kabupaten Lamongan 296,74 15.11 Kabupaten Lumajang 256,50 15.12 Kabupaten Madiun 223,03 15.13 Kabupaten Magetan 242,98 15.14 Kabupaten Malang 464,36 15.15 Kabupaten Mojokerto 250,38 15.16 Kabupaten Nganjuk 290,90 15.17 Kabupaten Ngawi 262,49 15.18 Kabupaten Pacitan 204,94 15.19 Kabupaten Pamekasan 220,13 15.20 Kabupaten Pasuruan 343,13 15.21 Kabupaten Ponorogo 268,35 15.22 Kabupaten Probolinggo 254,50 15.23 Kabupaten Sampang 202,35 15.24 Kabupaten Sidoarjo 330,93 15.25 Kabupaten Situbondo 203,56 15.26 Kabupaten Sumenep 312,23 15.27 Kabupaten Trenggalek 247,66 15.28 Kabupaten Tuban 269,14 15.29 Kabupaten Tulungagung 300,15 15.30 Kota Blitar 111,77 15.31 Kota Kediri 118,74 15.32 Kota Madiun 168,29 15.33 Kota Malang 204,79 15.34 Kota Mojokerto 109,54 15.35 Kota Pasuruan 120,82 15.36 Kota Probolinggo 108,51 15.37 Kota Surabaya 331,57 15.38 Kota Batu 87,42 Jumlah Se-Provinsi Jawa Timur 9.952,63
16.Provinsi Kalimantan Barat 272,91 16.1 Kabupaten Bengkayang 117,11 16.2 Kabupaten Landak 148,85 16.3 Kabupaten Kapuas Hulu 187,95 16.4 Kabupaten Ketapang 238,94 16.5 Kabupaten Pontianak 237,65 16.6 Kabupaten Sambas 201,81 16.7 Kabupaten Sanggau 231,61 16.8 Kabupaten Sintang 243,52 16.9 Kota Pontianak 174,78 16.10 Kota Singkawang 110,33 Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Barat 2.165,46
17.Provinsi Kalimantan Tengah 253,60 17.1 Kabupaten Barito Selatan 102,55 17.2 Kabupaten Barito Utara 102,36 17.3 Kabupaten Kapuas 171,53 17.4 Kabupaten Kotawaringin Barat 106,91 17.5 Kabupaten Kotawaringin Timur 147,18 17.6 Kabupaten Barito Timur 61,91 17.7 Kabupaten Murung Raya 88,20 17.8 Kabupaten Gunung Mas 66,79 17.9 Kabupaten Pulang Pisau 74,02 17.10 Kabupaten Sukamara 29,91 17.11 Kabupaten Lamandau 36,88 17.12 Kabupaten Katingan 86,46 17.13 Kabupaten Seruyan 72,37 17.14 Kota Palangka Raya 142,00 Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Tengah 1.542,67
18.Provinsi Kalimantan Selatan 201,09 18.1 Kabupaten Banjar 167,32 18.2 Kabupaten Barito Kuala 133,03 18.3 Kabupaten Hulu Sungai Selatan 137,66 18.4 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 139,26 18.5 Kabupaten Hulu Sungai Utara 134,79 18.6 Kabupaten Kota Baru 162,35 18.7 Kabupaten Tabalong 113,74 18.8 Kabupaten Tanah Laut 110,59 18.9 Kabupaten Tapin 116,13 18.10 Kota Banjar Baru 97,85 18.11 Kota Banjarmasin 190,30 Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Selatan 1.704,12
19.Provinsi Kalimantan Timur 76,41 19.1 Kabupaten Berau 97,32 19.2 Kabupaten Bulungan 116,56 19.3 Kabupaten Kutai 227,53 19.4 Kabupaten Kutai Barat 95,71 19.5 Kabupaten Kutai Timur 68,97 19.6 Kabupaten Malinau 92,36 19.7 Kabupaten Nunukan 60,45 19.8 Kabupaten Pasir 73,53 19.9 Kabupaten Penajam Paser Utara 31,97 19.10 Kota Balikpapan 103,24 19.11 Kota Bontang 50,03 19.12 Kota Samarinda 152,61 19.13 Kota Tarakan 52,14 Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Timur 1.298,82
20.Provinsi Sulawesi Utara 206,65 20.1 Kabupaten Bolaang Mangondow 213,62 20.2 Kabupaten Minahasa 361,34 20.3 Kabupaten Sangihe Talaud 113,48 20.4 Kabupaten Kepulauan Talaud 54,28 20.5 Kota Bitung 114,15 20.6 Kota Manado 177,38 Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Utara 1.240,91
21.Provinsi Gorontalo 177,13 21.1 Kabupaten Boalemo 124,58 21.2 Kabupaten Gorontalo 229,43 21.3 Kota Gorontalo 133,02 Jumlah Se-Provinsi Gorontalo 664,17
22.Provinsi Sulawesi Tengah 240,70 22.1 Kabupaten Banggai 176,73 22.2 Kabupaten Banggai Kepulauan 118,04 22.3 Kabupaten Buol 104,59 22.4 Kabupaten Toli-Toli 129,65 22.5 Kabupaten Donggala 184,56 22.6 Kabupaten Morowali 143,05 22.7 Kabupaten Poso 201,95 22.8 Kabupaten Parigi Moutong 112,04 22.9 Kota Palu 163,70 Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Tengah 1.575,01
23.Provinsi Sulawesi Selatan 299,05 23.1 Kabupaten Bantaeng 106,33 23.2 Kabupaten Barru 120,81 23.3 Kabupaten Bone 256,48 23.4 Kabupaten Bulukumba 172,00 23.5 Kabupaten Enrekang 124,25 23.6 Kabupaten Gowa 202,11 23.7 Kabupaten Jeneponto 141,78 23.8 Kabupaten Luwu 141,54 23.9 Kabupaten Luwu Utara 175,21 23.10 Kabupaten Majene 115,67 23.11 Kabupaten Mamuju 160,84 23.12 Kabupaten Maros 147,55 23.13 Kabupaten Pangkep 151,26 23.14 Kabupaten Pinrang 152,08 23.15 Kabupaten Polewali Mamasa 124,14 23.16 Kabupaten Selayar 105,30 23.17 Kabupaten Sidrap 147,83 23.18 Kabupaten Sinjai 132,82 23.19 Kabupaten Soppeng 147,03 23.20 Kabupaten Takalar 136,89 23.21 Kabupaten Tana Toraja 196,79 23.22 Kabupaten Wajo 166,13 23.23 Kabupaten Mamasa 69,01 23.24 Kota Pare-Pare 116,32 23.25 Kota Makasar 308,14 23.26 Kota Palopo 45,59 Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Selatan 4.162,96
24.Provinsi Sulawesi Tenggara 226,43 24.1 Kabupaten Buton 215,78 24.2 Kabupaten Kendari 258,23 24.3 Kabupaten Kolaka 179,85 24.4 Kabupaten Muna 186,90 24.5 Kota Kendari 140,33 24.6 Kota Bau-Bau 103,97 Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Tenggara 1.311,49
25.Provinsi Bali 184,87 25.1 Kabupaten Badung 147,38 25.2 Kabupaten Bangli 122,39 25.3 Kabupaten Buleleng 237,61 25.4 Kabupaten Gianyar 189,20 25.5 Kabupaten Jembrana 137,83 25.6 Kabupaten Karangasem 163,26 25.7 Kabupaten Klungkung 120,62 25.8 Kabupaten Tabanan 203,70 25.9 Kota Denpasar 176,99 Jumlah Se-Provinsi Bali 1.683,85
26.Provinsi Nusa Tenggara Barat 223,95 26.1 Kabupaten Bima 164,65 26.2 Kabupaten Dompu 123,73 26.3 Kabupaten Lombok Barat 219,53 26.4 Kabupaten Lombok Tengah 238,96 26.5 Kabupaten Lombok Timur 278,32 26.6 Kabupaten Sumbawa 182,53 26.7 Kota Mataram 146,07 26.8 Kota Bima 59,70 Jumlah Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.637,46
27.Provinsi Nusa Tenggara Timur 283,04 27.1 Kabupaten Alor 153,70 27.2 Kabupaten Belu 180,52 27.3 Kabupaten Ende 160,66 27.4 Kabupaten Flores Timur 146,69 27.5 Kabupaten Kupang 189,11 27.6 Kabupaten Lembata 111,55 27.7 Kabupaten Manggarai 233,48 27.8 Kabupaten Ngada 156,62 27.9 Kabupaten Sikka 146,48 27.10 Kabupaten Sumba Barat 174,02 27.11 Kabupaten Sumba Timur 155,44 27.12 Kabupaten Timor Tengah Selatan 203,03 27.13 Kabupaten Timor Tengah Utara 149,78 27.14 Kabupaten Rote-Ndao 39,85 27.15 Kota Kupang 148,44 Jumlah Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur 2.632,42
28.Provinsi Maluku 248,37 28.1 Kabupaten Maluku Tenggara Barat 161,61 28.2 Kabupaten Maluku Tengah 277,68 28.3 Kabupaten Maluku Tenggara 165,06 28.4 Kabupaten Pulau Buru 126,70 28.5 Kota Ambon 170,52 Jumlah Se-Provinsi Maluku 1.149,93
29.Provinsi Maluku Utara 200,96 29.1 Kabupaten Halmahera Tengah 159,92 29.2 Kabupaten Maluku Utara 250,35 29.3 Kota Ternate 121,41 Jumlah Se-Provinsi Maluku Utara 732,64
30.Provinsi Papua 395,16 30.1 Kabupaten Biak Numfor 171,60 30.2 Kabupaten Fak-Fak 202,75 30.3 Kabupaten Jayapura 307,52 30.4 Kabupaten Jayawijaya 335,91 30.5 Kabupaten Manokwari 247,19 30.6 Kabupaten Merauke 456,76 30.7 Kabupaten Mimika 143,76 30.8 Kabupaten Nabire 207,28 30.9 Kabupaten Paniai 189,96 30.10 Kabupaten Puncak Jaya 173,62 30.11 Kabupaten Sorong 232,51 30.12 Kabupaten Yapen Waropen 192,44 30.13 Kota Jayapura 160,07 30.14 Kota Sorong 139,57 Jumlah Se-Provinsi Papua 3.556,10 JUMLAH SELURUH INDONESIA 76.978,00 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 104 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 151 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 49 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 104 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 151 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 49 Tahun 2000