Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2001
- Nomor
- 84
- Tahun
- 2001
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2000 TENTANG DANA PERIMBANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, diubah sebagai berikut :
(4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 17 … "Pasal 17
a.Kebutuhan WilayahOtonomi Daerah;
“Pasal 18 … "Pasal 18
"Pasal 18A
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 157. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2000 TENTANG DANA PERIMBANGAN UMUM Dana Alokasi Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi Daerah, luas Daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di Daerah, sehingga perbedaan antara Daerah yang maju dengan Daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Namun dalam pelaksanaannya, formula penetapan Dana Alokasi Umum dan mekanisme pelaporannya ternyata belum dapat mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah, transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, formula Dana Alokasi Umum dan mekanisme pelaporannya dipandang perlu untuk disempurnakan. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan dalam mempercepat pencapaian tujuan pemerataan dimaksud. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat (1) Dana Alokasi Umum baik untuk Daerah Propinsi maupun untuk Daerah Kabupaten/Kota dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut : (Jumlah Dana … / Jumlah Dana Alokasi \ (Bobot Daerah yang bersangkutan) | Umum untuk | X ________________________________ \ Daerah / (Jumlah bobot dari seluruh Daerah) Ayat (2) Kebutuhan Wilayah Otonomi Daerah disebut juga Kebutuhan Fiskal Daerah. Potensi Ekonomi Daerah disebut juga Kapasitas Fiskal Daerah. Ayat (3) Kebutuhan Wilayah Otonomi Daerah dihitung dengan rumus : Pengeluran Daerah rata-rata X 1 Indeks penduduk + 2 Indeks Luas Wilayah + 3 Indeks Kemiskinan Relatif + 4 Indeks Harga Bobot 1, 2, 3, dan 4 ditentukan melalui perhitungan ekonometri (regresi sederhana) atau secara proporsional. Dengan penjelasan sebagai berikut: Pengeluaran Daerah rata-rata = Jumlah Pengeluaran seluruh Daerah ______________________________ Jumlah Daerah Indeks Penduduk i = Populasi Daerah i ____________________________________ Rata-rata Populasi Daerah secara nasional Indeks Luas Daerah i = Luas Daerah i ______________________________________ Rata-rata Luas Daerah nasional Indeks kemiskinan Relatif = Jumlah penduduk miskin Daerah ______________________________________ Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin Daerah Indeks … Indeks Harga i = Indeks Konstruksi Daerah i _____________________________________ Rata-rata Indeks Konstruksi Daerah Ayat (4) Potensi Ekonomi Daerah dihitung berdasarkan rumus : PÀD + PBB + BPHTB + BHSDA + PPh Dengan penjelasan sebagai berikut : PAD diperkirakan dari faktor penyesuaian PDRB sektor Industri Jasa berdasarkan rumus : (PDRB Industri Jasa) i Indeks Industri Daerah i = (Rata-rata PDRB Industri Jasa Nasional) berdasarkan perhitungan Indeks Industri tersebut diperoleh rumus PAD perkiraan sebagai berikut : PAD (perkiraan) = PDRB Jasa Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) … Ayat (8) Faktor Penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab Daerah. Angka 2
Cukup jelas Angka 3 Pasal 18 A Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4165
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)