DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 104 Tahun 2000

Nomor: 104
Tahun: 2000
Ditetapkan: 10 November 2000
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
4.Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
5.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36); MEMUTUSKAN: … MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DANA PERIMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Otonom, selanjutnya disebur Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
3.Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
4.Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
5.Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah salah satu Sekretariat dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penerimaan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6.Menteri Teknis adalah Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang teknis tertentu.

BAB II

BAGIAN DAERAH DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, DAN PENERIMAAN DARI SUMBER DAYA ALAM

Pasal 2

(1)Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Penerimaan Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah.
(2)Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
1. a.16,2% (enam belas koma dua persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi;
2. b.64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
3. c.9% (sembilan persen) untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Negara dan kas Daerah.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyalurannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1)Bagian Pemerintah Pusat dari Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota.
(2)Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Tahun Anggaran berjalan.
(3)Besarnya alokasi pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur sebagai berikut:
1. a.65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota;
2. b.35% (tiga …
3. b.35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada Kabupaten dan Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan perkotaan berhasil melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran sebelumnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota dan penyalurannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1)Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
(2)Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi;
2. b.64% (enam puluh empat persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian hasil penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penyalurannya diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Bagian Pemerintah Pusat dari penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
(2)Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak ATas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran berjalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Ketentuan …
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam (1) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor Pertambangan Umum, dan sektor Perikanan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

Pasal 9

(1)Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan;
2. b.Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan;
(2)Bagian Daerah dari penerimaan negara Iuran Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dibagi dengan perincian:
1. a.16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;
2. b.64% (enam puluh empat persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil;
(3)Bagian Daerah dari penerimaan negara Provisi Sumber Daya Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dibagi dengan perincian:
1. a.16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;
2. b.32% (tiga puluh dua persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil;
3. c.32% (tiga puluh dua persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan.
(4)Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 10

…

Pasal 10

(1)Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent);
2. b.Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty).
(2)Bagian Daerah dari penerimaan negara Iuran Tetap (Land-rent); sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dibagi dengan perincian:
1. a.16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;
2. b.64% (enam puluh empat persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil;
(3)Bagian Daerah dari penerimaan negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dibagi dengan perincian:
1. a.16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;
2. b.32% (tiga puluh dua persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil;
3. c.32% (tiga puluh dua persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan.
(4)Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
4.Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
5.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36); MEMUTUSKAN: … MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DANA PERIMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Otonom, selanjutnya disebur Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
3.Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
4.Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
5.Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah salah satu Sekretariat dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penerimaan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6.Menteri Teknis adalah Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang teknis tertentu.

BAB II

BAGIAN DAERAH DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, DAN PENERIMAAN DARI SUMBER DAYA ALAM

Pasal 2

(1)Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Penerimaan Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah.
(2)Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
1. a.16,2% (enam belas koma dua persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi;
2. b.64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
3. c.9% (sembilan persen) untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Negara dan kas Daerah.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyalurannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1)Bagian Pemerintah Pusat dari Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota.
(2)Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Tahun Anggaran berjalan.
(3)Besarnya alokasi pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur sebagai berikut:
1. a.65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota;
2. b.35% (tiga …
3. b.35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada Kabupaten dan Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan perkotaan berhasil melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran sebelumnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota dan penyalurannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1)Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
(2)Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi;
2. b.64% (enam puluh empat persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Bagian Pemerintah Pusat dari penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
(2)Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak ATas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran berjalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Ketentuan …
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam (1) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan;
2. b.Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan;
(2)Bagian Daerah dari penerimaan negara Iuran Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dibagi dengan perincian:
1. a.16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;
2. b.64% (enam puluh empat persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil;
(3)Bagian Daerah dari penerimaan negara Provisi Sumber Daya Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dibagi dengan perincian:
1. a.16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;
2. b.32% (tiga puluh dua persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil;
3. c.32% (tiga puluh dua persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan.
(4)Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 10

…

Pasal 10

(1)Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent);
2. b.Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty).
(2)Bagian Daerah dari penerimaan negara Iuran Tetap (Land-rent); sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dibagi dengan perincian:
1. a.16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;
2. b.64% (enam puluh empat persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil;
(3)Bagian Daerah dari penerimaan negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dibagi dengan perincian:
1. a.16% (enam belas persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;
2. b.32% (tiga puluh dua persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil;
3. c.32% (tiga puluh dua persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi yang bersangkutan.
(4)Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10

Peraturan turunan (11)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 131 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 1A Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 10

Peraturan turunan (11)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 131 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 1A Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2016