DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 109 Tahun 2003

Nomor: 109
Tahun: 2003
Ditetapkan: 31 Desember 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hasil perhitungan Dana Alokasi Umum tersebut pada huruf a, dan dengan memperhatikan Hasil Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2004 pada tanggal 6 November 2003, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9.Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2004.

BAB I

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 1

(1)Dana Alokasi Umum terdiri dari :
1. a.Dana Alokasi Umum untuk Provinsi;
2. b.Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota.
(2)Besarnya Dana Alokasi Umum untuk Tahun Anggaran 2004 ditetapkan 25,5% (dua puluh lima koma lima persen) dari penerimaan Dalam Negeri Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 setelah dikurangi dengan penerimaan Negara yang dibagihasilkan kepada Daerah berupa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari Dana Reboisasi.
(3)Besaran Dana Alokasi Umum untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Untuk Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2);
2. b.Untuk Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2).

BAB II

PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 2

(1)Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001.
(2)Penghitungan Dana Alokasi Umum suatu Daerah juga mempertimbangkan Faktor Penyeimbang dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang menjadi tanggung jawab Daerah.
(3)Faktor Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas Alokasi Minimum kepada Daerah yang diperhitungkan dalam bentuk lumpsum dan berdasarkan proporsi belanja pegawai negeri sipil yang menjadi beban Daerah.
(4)Khusus untuk daerah Kabupaten/Kota baru hasil pemekaran yang baru pertama kali menerima Dana Alokasi Umum, perhitungan Dana Alokasi Umum dihitung secara proporsional berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan belanja pegawai dari Daerah induknya.

Pasal 3

(1)Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
(2)Besarnya Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 terinci dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh Daerah sesuai dengan prioritas kebutuhan Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah.

Pasal 6

(1)Gubernur menyampaikan laporan penggunaan Dana Alokasi Umum setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
(2)Bupati/Walikota menyampaikan laporan penggunaan Dana Alokasi Umum setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri serta ditembuskan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 160 Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 109 TAHUN 2003 TANGGAL : 31 DESEMBER 2003 RINCIAN DANA ALOKASI UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2004 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAU 2004 (miliar rupiah) 1 2 3 I Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 76.124 1 Kab. Aceh Barat 115.732 2 Kab. Aceh Besar 192.200 3 Kab. Aceh Selatan 126.339 4 Kab. Aceh Singkil 106.034 5 Kab. Aceh Tengah 158.675 6 Kab. Aceh Tenggara 117.296 7 Kab. Aceh Timur 143.900 8 Kab. Aceh Utara 199.896 9 Kab. Bireuen 159.116 10 Kab. Aceh Pidie 233.016 11 Kab. Simeuleu 90.043 12 Kota Banda Aceh 145.114 13 Kota Sabang 80.258 14 Kota Langsa 85.498 15 Kota Lhokseumawe 95.473 16 Kab. Nagan Raya 94.900 17 Kab. Aceh Jaya 77.699 18 Kab. Aceh Barat Daya 80.452 19 Kab. Gayo Lues 85.734 20 Kab. Aceh Tamiang 92.011 Jumlah Se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2.555.510 II Provinsi Sumatera Utara 302.047 1 Kab. Asahan 274.447 2 Kab. Dairi 131.494 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAU 2004 (miliar rupiah) 1 2 3 3 Kab. Deli Serdang 485.416 4 Kab. Tanah Karo 179.845 5 Kab. Labuhan Batu 268.127 6 Kab. Langkat 273.583 7 Kab. Mandailing Natal 168.144 8 Kab. Nias 155.786 9 Kab. Simalungun 299.970 10 Kab. Tapanuli Selatan 252.889 11 Kab. Tapanuli Tengah 134.817 12 Kab. Tapanuli Utara 139.276 13 Kab. Toba Samosir 159.848 14 Kota Binjai 132.050 15 Kota Medan 404.990 16 Kota Pematang Siantar 140.229 17 Kota Sibolga 93.121 18 Kota Tanjung Balai 103.860 19 Kota Tebing Tinggi 110.041 20 Kota Padang Sidempuan 110.115 21 Kab. Pakpak Bharat 25.942 22 Kab. Nias Selatan 66.466 23 Kab. Humbang Hasundutan 71.368 Jumlah Se-Provinsi Sumatera Utara 4.483.871 III Provinsi Sumatera Barat 234.249 1 Kab. Limapuluh Kota 167.840 2 Kab. Agam 190.470 3 Kab. Kepulauan Mentawai 99.249 4 Kab. Padang Pariaman 182.504 5 Kab. Pasaman 210.897 6 Kab. Pesisir Selatan 193.016 7 Kab. Sawahlunto Sijunjung 167.030 8 Kab. Solok 202.064 9 Kab. Tanah Datar 173.264 10 Kota Bukit Tinggi 103.859 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAU 2004 (miliar rupiah) 1 2 3 11 Kota Padang Panjang 85.713 12 Kota Padang 272.154 13 Kota Payakumbuh 119.970 14 Kota Sawahlunto 81.802 15 Kota Solok 90.622 16 Kota Pariaman 70.578 Jumlah Se-Provinsi Sumatera Barat 2.645.281 IV Provinsi Riau 61.628 1 Kab. Bengkalis 206.723 2 Kab. Indragiri Hilir 203.823 3 Kab. Indragiri Hulu 162.264 4 Kab. Kampar 185.109 5 Kab. Kuantan Singingi 118.228 6 Kab. Pelalawan 109.947 7 Kab. Rokan Hilir 91.848 8 Kab. Rokan Hulu 104.146 9 Kab. Siak 95.609 10 Kota Dumai 93.479 11 Kota Pekanbaru 164.752 Jumlah Se-Provinsi R i a u 1.597.556 V Provinsi Jambi 223.347 1 Kab. Batanghari 140.880 2 Kab. Bungo 147.824 3 Kab. Kerinci 177.753 4 Kab. Merangin 152.489 5 Kab. Muaro Jambi 128.074 6 Kab. Sarolangun 128.630 7 Kab. Tanjung Jabung Barat 119.273 8 Kab. Tanjung Jabung Timur 113.797 9 Kab. Tebo 128.758 10 Kota Jambi 186.780 Jumlah Se-Provinsi Jambi 1.647.605 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAU 2004 (miliar rupiah) 1 2 3 VI Provinsi Sumatera Selatan 224.874 1 Kab. Lahat 193.320 2 Kab. Musi Banyuasin 145.336 3 Kab. Musi Rawas 187.256 4 Kab. Muara Enim 179.580 5 Kab. Ogan Komering Ilir 315.688 6 Kab. Ogan Komering Ulu 323.697 7 Kota Palembang 343.376 8 Kota Pagar Alam 85.810 9 Kota Lubuk Linggau 92.817 10 Kota Prabumulih 76.103 11 Kab. Banyuasin 165.377 Jumlah Se-Provinsi Sumatera Selatan 2.333.234 VII Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 168.285 1 Kab. Bangka 80.421 2 Kab. Belitung 78.190 3 Kota Pangkal Pinang 95.876 4 Kab. Bangka Selatan 41.210 5 Kab. Bangka Tengah 33.853 6 Kab. Bangka Barat 42.217 7 Kab. Belitung Timur 45.810 Jumlah Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 585.862 VIII Provinsi Bengkulu 222.618 1 Kab. Bengkulu Selatan 87.323 2 Kab. Bengkulu Utara 158.011 3 Kab. Rejang Lebong 198.967 4 Kota Bengkulu 156.083 5 Kab. Kaur 49.962 6 Kab. Seluma 73.672 7 Kab. Mukomuko 60.311 Jumlah Se-Provinsi Bengkulu 1.006.947 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAU 2004 (miliar rupiah) 1 2 3 IX Provinsi Lampung 275.506 1 Kab. Lampung Barat 149.384 2 Kab. Lampung Selatan 312.592 3 Kab. Lampung Tengah 308.268 4 Kab. Lampung Utara 215.610 5 Kab. Lampung Timur 257.028 6 Kab. Tanggamus 261.163 7 Kab. Tulang Bawang 203.812 8 Kab. Way Kanan 136.824 9 Kota Bandar Lampung 243.044 10 Kota Metro 116.050 Jumlah Se-Provinsi Lampung 2.479.281 X Provinsi DKI Jakarta 743.531 Jumlah Se-Provinsi DKI Jakarta 743.531 XI Provinsi Jawa Barat 467.764 1 Kab. Bandung 757.285 2 Kab. Bekasi 248.161 3 Kab. Bogor 556.963 4 Kab. Ciamis 409.150 5 Kab. Cianjur 411.220 6 Kab. Cirebon 407.416 7 Kab. Garut 490.611 8 Kab. Indramayu 333.712 9 Kab. Karawang 327.960 10 Kab. Kuningan 293.534 11 Kab. Majalengka 308.162 12 Kab. Purwakarta 196.907 13 Kab. Subang 313.196 14 Kab. Sukabumi 418.183 15 Kab. Sumedang 301.089 16 Kab. Tasikmalaya 387.801 17 Kota Bandung 434.502 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAU 2004 (miliar rupiah) 1 2 3 18 Kota Bekasi 275.762 19 Kota Bogor 201.108 20 Kota Cirebon 139.431 21 Kota Depok 227.627 22 Kota Sukabumi 126.824 23 Kota Cimahi 145.802 24 Kota Tasikmalaya 192.839 25 Kota Banjar 42.501 Jumlah Se-Provinsi Jawa Barat 8.415.510 XII Provinsi Banten 187.863 1 Kab. Lebak 264.401 2 Kab. Pandeglang 284.431 3 Kab. Serang 346.946 4 Kab. Tangerang 401.159 5 Kota Cilegon 95.542 6 Kota Tangerang 201.020 Jumlah Se-Provinsi Banten 1.781.362 XIII Provinsi Jawa Tengah 553.064 1 Kab. Banjarnegara 260.996 2 Kab. Banyumas 374.867 3 Kab. Batang 211.879 4 Kab. Blora 285.250 5 Kab. Boyolali 300.183 6 Kab. Brebes 375.146 7 Kab. Cilacap 378.021 8 Kab. Demak 258.928 9 Kab. Grobogan 331.415 10 Kab. Jepara 258.973 11 Kab. Karanganyar 277.906 12 Kab. Kebumen 339.716 13 Kab. Kendal 286.808 14 Kab. Klaten 382.345 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAU 2004 (miliar rupiah) 1 2 3 15 Kab. Kudus 217.441 16 Kab. Magelang 304.621 17 Kab. Pati 312.712 18 Kab. Pekalongan 233.319 19 Kab. Pemalang 312.264 20 Kab. Purbalingga 246.694 21 Kab. Purworejo 275.194 22 Kab. Rembang 196.642 23 Kab. Semarang 268.217 24 Kab. Sragen 283.621 25 Kab. Sukoharjo 263.304 26 Kab. Tegal 323.652 27 Kab. Temanggung 228.086 28 Kab. Wonogiri 326.104 29 Kab. Wonosobo 231.629 30 Kota Magelang 122.298 31 Kota Pekalongan 125.408 32 Kota Salatiga 107.734 33 Kota Semarang 310.736 34 Kota Surakarta 218.045 35 Kota Tegal 178.273 Jumlah Se-Provinsi Jawa Tengah 9.961.491 XIV Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 248.049 1 Kab. Bantul 292.700 2 Kab. Gunung Kidul 255.642 3 Kab. Kulon Progo 215.470 4 Kab. Sleman 307.331 5 Kota Yogyakarta 197.787 Jumlah Se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1.516.979 XV Provinsi Jawa Timur 463.328 1 Kab. Bangkalan 246.209 2 Kab. Banyuwangi 372.023 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAU 2004 (miliar rupiah) 1 2 3 3 Kab. Blitar 308.854 4 Kab. Bojonegoro 303.395 5 Kab. Bondowoso 251.718 6 Kab. Gresik 247.500 7 Kab. Jember 472.427 8 Kab. Jombang 292.095 9 Kab. Kediri 358.233 10 Kab. Lamongan 298.570 11 Kab. Lumajang 265.664 12 Kab. Madiun 230.124 13 Kab. Magetan 253.135 14 Kab. Malang 484.995 15 Kab. Mojokerto 257.944 16 Kab. Nganjuk 300.448 17 Kab. Ngawi 272.526 18 Kab. Pacitan 211.332 19 Kab. Pamekasan 230.952 20 Kab. Pasuruan 378.252 21 Kab. Ponorogo 278.567 22 Kab. Probolinggo 262.256 23 Kab. Sampang 214.531 24 Kab. Sidoarjo 343.075 25 Kab. Situbondo 206.730 26 Kab. Sumenep 363.407 27 Kab. Trenggalek 252.004 28 Kab. Tuban 278.098 29 Kab. Tulungagung 309.024 30 Kota Blitar 113.603 31 Kota Kediri 119.259 32 Kota Madiun 207.320 33 Kota Malang 211.628 34 Kota Mojokerto 109.540 35 Kota Pasuruan 125.070 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAU 2004 (miliar rupiah) 1 2 3 36 Kota Probollinggo 111.589 37 Kota Surabaya 342.168 38 Kota Batu 99.344 Jumlah Se-Provinsi Jawa Timur 10.446.937 XVI Provinsi Kalimantan Barat 294.411 1 Kab. Bengkayang 124.563 2 Kab. Landak 160.018 3 Kab. Kapuas Hulu 202.240 4 Kab. Ketapang 254.434 5 Kab. Pontianak 245.525 6 Kab. Sambas 207.729 7 Kab. Sanggau 235.937 8 Kab. Sintang 256.174 9 Kota Pontianak 176.000 10 Kota Singkawang 118.734 Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Barat 2.275.765 XVII Provinsi Kalimantan Tengah 274.597 1 Kab. Barito Selatan 125.580 2 Kab. Barito Utara 121.148 3 Kab. Kapuas 200.263 4 Kab. Kotawaringin Barat 135.089 5 Kab. Kotawaringin Timur 180.176 6 Kota Palangkaraya 145.999 7 Kab. Barito Timur 93.427 8 Kab. Murung Raya 124.622 9 Kab. Pulang Pisau 110.316 10 Kab. Gunung Mas 106.885 11 Kab. Lamandau 78.121 12 Kab. Sukamara 68.389 13 Kab. Katingan 133.338 14 Kab. Seruyan 117.206 Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Tengah 2.015.156 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAU 2004 (miliar rupiah) 1 2 3 XVIII Provinsi Kalimantan Selatan 200.276 1 Kab. Banjar 174.963 2 Kab. Barito Kuala 135.246 3 Kab. Hulu Sungai Selatan 139.608 4 Kab. Hulu Sungai Tengah 139.260 5 Kab. Hulu Sungai Utara 79.174 6 Kab. Kota Baru 112.773 7 Kab. Tabalong 118.373 8 Kab. Tanah Laut 116.653 9 Kab. Tapin 116.531 10 Kota Banjar Baru 102.424 11 Kota Banjarmasin 194.081 12 Kab. Balangan 57.387 13 Kab. Tanah Bumbu 57.795 Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Selatan 1.744.544 XIX Provinsi Kalimantan Timur 66.139 1 Kab. Berau 123.949 2 Kab. Bulungan 170.177 3 Kab. Kutai 297.814 4 Kab. Kutai Barat 116.624 5 Kab. Kutai Timur 103.060 6 Kab. Malinau 104.034 7 Kab. Nunukan 81.629 8 Kab. Pasir 116.584 9 Kota Balikpapan 135.092 10 Kota Bontang 75.718 11 Kota Samarinda 194.482 12 Kota Tarakan 72.991 13 Kab. Penajam Paser Utara 31.970 Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Timur 1.690.263 XX Provinsi Sulawesi Utara 220.626 1 Kab. Bolaang Mongondow 219.319 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAU 2004 (miliar rupiah) 1 2 3 2 Kab. Minahasa 210.510 3 Kab. Sangihe Talaud 141.699 4 Kota Bitung 119.755 5 Kota Manado 183.903 6 Kab. Kepulauan Talaud 87.918 7 Kab. Minahasa Selatan 125.425 8 Kota Tomohon 29.732 Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Utara 1.338.887 XXI Provinsi Gorontalo 209.175 1 Kab. Bualemo 68.120 2 Kab. Gorontalo 170.681 3 Kota Gorontalo 134.877 4 Kab. Pohuwato 67.577 5 Kab. Bone Bolango 66.421 Jumlah Se-Provinsi Gorontalo 716.851 XXII Provinsi Sulawesi Tengah 258.145 1 Kab. Banggai 184.176 2 Kab. Banggai Kepulauan 131.080 3 Kab. Buol 112.587 4 Kab. Buol Toli Toli 136.256 5 Kab. Donggala 212.320 6 Kab. Morowali 149.257 7 Kab. Poso 206.871 8 Kota Palu 163.831 9 Kab. Parigi Moutong 139.159 Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Tengah 1.693.682 XXIII Provinsi Sulawesi Selatan 313.614 1 Kab. Bantaeng 109.648 2 Kab. Barru 125.409 3 Kab. Bone 262.319 4 Kab. Bulukumba 179.259 5 Kab. Enrekang 131.060 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAU 2004 (miliar rupiah) 1 2 3 6 Kab. G o w a 211.368 7 Kab. Jeneponto 146.600 8 Kab. Luwu 152.792 9 Kab. Luwu Utara 107.732 10 Kab. Majene 116.114 11 Kab. Mamuju 133.210 12 Kab. M a r o s 151.906 13 Kab. Pangkajene Kepulauan 154.392 14 Kab. Pinrang 157.245 15 Kab. Polewali Mamasa 152.051 16 Kab. Selayar 108.368 17 Kab. Sidenreng Rappang 147.830 18 Kab. Sinjai 137.118 19 Kab. Soppeng 151.039 20 Kab. Takalar 138.354 21 Kab. Tana Toraja 201.814 22 Kab. Wajo 166.130 23 Kota Pare-pare 121.837 24 Kota Makassar 308.158 25 Kota Palopo 87.825 26 Kab. Mamasa 93.321 27 Kab. Luwu Timur 74.192 28 Kab. Mamuju Utara 34.868 Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Selatan 4.375.573 XXIV Provinsi Sulawesi Tenggara 235.259 1 Kab. Buton 217.011 2 Kab. Kendari 174.747 3 Kab. Kolaka 186.083 4 Kab. Muna 191.451 5 Kota Kendari 145.150 6 Kota Bau-bau 110.997 7 Kab. Konawe Selatan 91.950 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAU 2004 (miliar rupiah) 1 2 3 Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Tenggara 1.352.648 XXV Provinsi Bali 192.806 1 Kab. Badung 155.845 2 Kab. Bangli 126.374 3 Kab. Buleleng 248.515 4 Kab. Gianyar 193.933 5 Kab. Jembrana 144.661 6 Kab. Karangasem 170.302 7 Kab. Klungkung 124.218 8 Kab. Tabanan 209.132 9 Kota Denpasar 176.990 Jumlah Se-Provinsi Bali 1.742.776 XXVI Provinsi Nusa Tenggara Barat 231.537 1 Kab. Bima 176.678 2 Kab. Dompu 124.567 3 Kab. Lombok Barat 224.421 4 Kab. Lombok Tengah 243.035 5 Kab. Lombok Timur 291.019 6 Kab. Sumbawa 184.992 7 Kota Mataram 152.623 8 Kota Bima 88.624 Jumlah Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat 1.717.496 XXVII Provinsi Nusa Tenggara Timur 305.474 1 Kab. Alor 153.700 2 Kab. Belu 186.697 3 Kab. Ende 165.323 4 Kab. Flores Timur 150.222 5 Kab. Kupang 200.756 6 Kab. Lembata 121.234 7 Kab. Manggarai 173.147 8 Kab. Ngada 158.237 9 Kab. Sikka 153.290 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAU 2004 (miliar rupiah) 1 2 3 10 Kab. Sumba Barat 182.594 11 Kab. Sumba Timur 162.358 12 Kab. Timor Tengah Selatan 204.905 13 Kab. Timor Tengah Utara 157.163 14 Kota Kupang 148.440 15 Kab. Rote Ndao 88.907 16 Kab. Manggarai Barat 65.846 Jumlah Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur 2.778.293 XXVIII Provinsi Maluku 272.418 1 Kab. Maluku Tenggara Barat 170.484 2 Kab. Maluku Tengah 310.579 3 Kab. Maluku Tenggara 174.855 4 Kab. Pulau Buru 142.277 5 Kota Ambon 177.830 Jumlah Se-Provinsi Maluku 1.248.443 XXIX Provinsi Maluku Utara 212.240 1 Kab. Halmahera Tengah 58.324 2 Kab. Halmahera Barat 93.864 3 Kota Ternate 126.042 4 Kab. Halmahera Timur 48.694 5 Kota Tidore Kepulauan 64.480 6 Kab. Kepulauan Sula 49.708 7 Kab. Halmahera Selatan 70.805 8 Kab. Halmahera Utara 59.790 Jumlah Se-Provinsi Maluku Utara 783.947 XXX Provinsi Papua 369.930 1 Kab. Biak Numfor 191.243 2 Kab. Jayapura 169.791 3 Kab. Jayawijaya 147.997 4 Kab. Merauke 216.085 5 Kab. Mimika 155.156 6 Kab. Nabire 225.313 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAU 2004 (miliar rupiah) 1 2 3 7 Kab. Paniai 209.656 8 Kab. Puncak Jaya 195.570 9 Kab. Yapen Waropen 110.838 10 Kota Jayapura 170.389 11 Kab. Sarmi 106.441 12 Kab. Keerom 57.135 13 Kab. Yahukimo 89.489 14 Kab. Pegunungan Bintang 67.350 15 Kab. Tolikara 57.442 16 Kab. Boven Digoel 87.798 17 Kab. Mappi 87.934 18 Kab. Asmat 108.705 19 Kab. Waropen 101.909 Jumlah Se-Provinsi Papua 2.926.171 XXXI Provinsi Kepulauan Riau 2.713 1 Kab. Kepulauan Riau 95.510 2 Kab. Natuna 147.584 3 Kab. Karimun 117.649 4 Kota Batam 104.201 5 Kota Tanjung Pinang 59.818 Jumlah Se-Provinsi Kepulauan Riau 527.475 XXXII Provinsi Irian Jaya Barat 101.457 1 Kab. Sorong 120.285 2 Kab. Manokwari 167.411 3 Kab. Fak Fak 130.733 4 Kota Sorong 152.401 5 Kab. Sorong Selatan 97.671 6 Kab. Raja Ampat 37.231 7 Kab. Teluk Bintuni 77.863 8 Kab. Teluk Wondama 27.895 9 Kab. Kaimana 89.066 Jumlah Se-Provinsi Irian Jaya Barat 1.002.013 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAU 2004 (miliar rupiah) 1 2 3 Total Provinsi 8.213.094 Total Kabupaten/Kota 73.917.846 Total Nasional 82.130.940 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hasil perhitungan Dana Alokasi Umum tersebut pada huruf a, dan dengan memperhatikan Hasil Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2004 pada tanggal 6 November 2003, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9.Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2004.

BAB I

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 1

(1)Dana Alokasi Umum terdiri dari :
1. a.Dana Alokasi Umum untuk Provinsi;
2. b.Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota.
(2)Besarnya Dana Alokasi Umum untuk Tahun Anggaran 2004 ditetapkan 25,5% (dua puluh lima koma lima persen) dari penerimaan Dalam Negeri Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 setelah dikurangi dengan penerimaan Negara yang dibagihasilkan kepada Daerah berupa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari Dana Reboisasi.
(3)Besaran Dana Alokasi Umum untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Untuk Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2);
2. b.Untuk Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2).

BAB II

PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 2

(1)Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001.
(2)Penghitungan Dana Alokasi Umum suatu Daerah juga mempertimbangkan Faktor Penyeimbang dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang menjadi tanggung jawab Daerah.
(3)Faktor Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas Alokasi Minimum kepada Daerah yang diperhitungkan dalam bentuk lumpsum dan berdasarkan proporsi belanja pegawai negeri sipil yang menjadi beban Daerah.
(4)Khusus untuk daerah Kabupaten/Kota baru hasil pemekaran yang baru pertama kali menerima Dana Alokasi Umum, perhitungan Dana Alokasi Umum dihitung secara proporsional berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan belanja pegawai dari Daerah induknya.

Pasal 3

(1)Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
(2)Besarnya Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 terinci dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Gubernur menyampaikan laporan penggunaan Dana Alokasi Umum setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
(2)Bupati/Walikota menyampaikan laporan penggunaan Dana Alokasi Umum setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri serta ditembuskan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 104 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 151 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 49 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 104 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 151 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 49 Tahun 2000