DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 139 Tahun 1998

Nomor: 139
Tahun: 1998
Ditetapkan: 11 September 1998
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan pada dewasa ini memikul beban pengusahaan dan penyelenggaraan tenaga listrik yang berat dan pelik, sehingga perlu dilakukan berbagai tindakan untuk membantu upaya penyehatan melalui restrukturisasi dan rehabilitasi perusahaan;
c.bahwa sehubungan dengan itu dan untuk mendukung Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT (Persero) Perusahaan listrik Negara, dipandang perlu membentuk dengan Keputusan Presiden restrukturisasi dan rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Milik Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3.Undang- …
3.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
4.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal 1

Untuk lebih mendukung pelaksanaan fungsi selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara, dalam rangka penyehatan perusahaan dan penataan kembali kegiatan usaha, dibentuk Tim Rekonstruksi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi. Tim … Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertugas:

a.Menetapkan dan meninjau kembali kebijakan strategis perusahaan yang meliputi aspek pengusahaan dan kegiatan usaha PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara;
b.Mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara, dalam kegiatan usahanya, khususnya yang berkaitan dengan hubungan hukum antara PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara dengan pihak ketiga;
c.Menetapkan langkah-langkah penyehatan perusahaan baik yang menyangkut aspek organisasi maupun keuangan dalam arti seluas-luasnya;
d.Memberikan arahan dan mengendalikan kelompok-kelompok kerja perusahaan yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi dan rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi mempunyai fungsi:

a.Melakukan negosiasi ulang terhadap perjanjian dengan mitra usaha dalam pembelian tenaga listrik dan bahan baku, serta rasionalisasi pengadaan lainnya;
b.Melakukan pembenahan struktur dan organisasi perusahaan, untuk meningkatkan efisiensi pengusahaan dan mutu pelayanan;
c.Melakukan pembenahan dan penyehatan beban utang perusahaan;
d.Memberikan arahan kepada kelompok-kelompok kerja perusahaan yang dibentuk untuk melaksanakan renegosiasi dan restrukturisasi perusahaan.

Pasal 4

…

Pasal 4

Susunan keanggotaan Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut: Ketua : 1. Meteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara; Wakil Ketua : 2. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;

3.Menteri Pertambangan dan Energi; Anggota : 4. Menteri Keuangan;
5.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6.Menteri Negara Riset dan Teknologi/ Kepala BPPT;
7.Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Sekretaris : Asisten I Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 5

Keputusan-keputusan Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi dibawakan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara ke dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 6

(1)Untuk membantu Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibentuk Panitia Teknis yang secara fungsional dipimpin oleh Sekretaris Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi dan beranggotakan:

1.Asisten/Deputi ...
1.Asisten/Deputi Bidang Usaha Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Nehara;
2.Direktur Jenderal Listrik dan Energi, Departemen Pertambangan dan Energi;
3.Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4.Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Infrastruktur;
5.Pejabat lain yang ditentukan oleh Ketua Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi.

(2)Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertugas:
1. a.Memberi masukan kepada Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi tentang berbagai aspek restrukturisasi dan rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara;
2. b.Membantu Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi melakukan kajian dan evaluasi terhadap permasalahan perusahaan dan kegiatan usaha PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara, dan laporan pelaksanaan tugas kelompok-kelompok kerja perusahaan;
3. c.Melaksanakan hal-hal lain yang ditugaskan Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi.
(3)Panitia Teknis bertanggung jawab kepada Ketua Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Kelompok Kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 meliputi:
1. a.Kelompok Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus;
2. b.Kelompok Kerja Restrukturisasi Perusahaan;
3. c.Kelompok Kerja Restrukturisasi Keuangan.
(2)Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi dengaan beranggotakan unsur-unsur instansi yang terkait dan PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas:

a.Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi dan Panitia Teknis, dibebankan pada anggaran belanja Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;
b.Kelompok Kerja, dibebankan pada anggaran PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan pada dewasa ini memikul beban pengusahaan dan penyelenggaraan tenaga listrik yang berat dan pelik, sehingga perlu dilakukan berbagai tindakan untuk membantu upaya penyehatan melalui restrukturisasi dan rehabilitasi perusahaan;
c.bahwa sehubungan dengan itu dan untuk mendukung Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT (Persero) Perusahaan listrik Negara, dipandang perlu membentuk dengan Keputusan Presiden restrukturisasi dan rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Milik Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3.Undang- …
3.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
4.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal 1

a.Menetapkan dan meninjau kembali kebijakan strategis perusahaan yang meliputi aspek pengusahaan dan kegiatan usaha PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara;
b.Mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara, dalam kegiatan usahanya, khususnya yang berkaitan dengan hubungan hukum antara PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara dengan pihak ketiga;
c.Menetapkan langkah-langkah penyehatan perusahaan baik yang menyangkut aspek organisasi maupun keuangan dalam arti seluas-luasnya;
d.Memberikan arahan dan mengendalikan kelompok-kelompok kerja perusahaan yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi dan rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi mempunyai fungsi:

a.Melakukan negosiasi ulang terhadap perjanjian dengan mitra usaha dalam pembelian tenaga listrik dan bahan baku, serta rasionalisasi pengadaan lainnya;
b.Melakukan pembenahan struktur dan organisasi perusahaan, untuk meningkatkan efisiensi pengusahaan dan mutu pelayanan;
c.Melakukan pembenahan dan penyehatan beban utang perusahaan;
d.Memberikan arahan kepada kelompok-kelompok kerja perusahaan yang dibentuk untuk melaksanakan renegosiasi dan restrukturisasi perusahaan.

Pasal 4

…

Pasal 4

3.Menteri Pertambangan dan Energi; Anggota : 4. Menteri Keuangan;
5.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6.Menteri Negara Riset dan Teknologi/ Kepala BPPT;
7.Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Sekretaris : Asisten I Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Untuk membantu Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibentuk Panitia Teknis yang secara fungsional dipimpin oleh Sekretaris Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi dan beranggotakan:

1.Asisten/Deputi ...
1.Asisten/Deputi Bidang Usaha Pelayanan dan Pengembangan Sumber Daya Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Nehara;
2.Direktur Jenderal Listrik dan Energi, Departemen Pertambangan dan Energi;
3.Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4.Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Infrastruktur;
5.Pejabat lain yang ditentukan oleh Ketua Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi.

(2)Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertugas:
1. a.Memberi masukan kepada Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi tentang berbagai aspek restrukturisasi dan rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara;
2. b.Membantu Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi melakukan kajian dan evaluasi terhadap permasalahan perusahaan dan kegiatan usaha PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara, dan laporan pelaksanaan tugas kelompok-kelompok kerja perusahaan;
3. c.Melaksanakan hal-hal lain yang ditugaskan Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi.
(3)Panitia Teknis bertanggung jawab kepada Ketua Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Kelompok Kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 meliputi:
1. a.Kelompok Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus;
2. b.Kelompok Kerja Restrukturisasi Perusahaan;
3. c.Kelompok Kerja Restrukturisasi Keuangan.
(2)Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi dengaan beranggotakan unsur-unsur instansi yang terkait dan PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas:

a.Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi dan Panitia Teknis, dibebankan pada anggaran belanja Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;
b.Kelompok Kerja, dibebankan pada anggaran PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1998

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 166 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1998

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 166 Tahun 1999