DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1998

Nomor: 12
Tahun: 1998
Ditetapkan: 17 Januari 1998
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, daya saing dan pengembangan Perusahaan Perseroan (PERSERO), maka dipandang perlu untuk menegaskan mekanisme kerja organ Perusahaan Perseroan (PERSERO) sesuai dengan prinsip Perseroan Terbatas;
c.bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu untuk menyempurnakan pengaturan yang berkaitan dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: … MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah selaku pemegang saham Negara pada Perusahaan Perseroan.
2.Perusahaan Perseroan, untuk selanjutnya disebut PERSERO, adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung.
3.PERSERO Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau PERSERO yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 2

(1)Setiap penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang memuat maksud penyertaan dan besarnya kekayaan Negara yang dipisahkan untuk penyertaan modal tersebut.
(2)Setiap ...
(2)Setiap perubahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang meliputi penambahan dan pengurangan penyertaan modal Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(3)Pelaksanaan penyertaan modal Negara dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 3

Terhadap PERSERO berlaku prinsip-prinsip Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 4

(1)Maksud dan tujuan pendirian PERSERO adalah :
1. a.menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri ataupun Internasional; dan
2. b.memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
(2)PERSERO dengan sifat usaha tertentu dapat melaksanakan penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB II

ORGAN PERSERO

Pasal 5

(1)Menteri Keuangan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham PERSERO.
(2)Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, mengenai:
1. a.Perubahan jumlah modal;
2. b.Perubahan Anggaran Dasar;
3. c.Rencana pembagian dan penggunaan laba;
4. d.penggabungan, peleburan dan pemecahan PERSERO;
5. e.Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
6. f.Kerjasama PERSERO;
7. g.Pembentukan anak perusahaan dan penyertaan;
8. h.Pengalihan aktiva.

Pasal 6

Direksi adalah organ PERSERO yang bertugas melaksanakan pengurusan PERSERO untuk kepentingan dan tujuan PERSERO, serta mewakili PERSERO baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 7

Direksi bertanggungjawab atas pengurusan PERSERO sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 8

(1)Pengangkatan dan pemberhentian Direksi PERSERO dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
(2)Dalam hal Menteri Keuangan bertindak sebagai Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan Direksi ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(3)Direksi PERSERO diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan perilaku serta dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan PERSERO.
(4)Dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Rapat Umum Pemegang Saham meminta pendapat Komisaris atau pihak lain yang dipandang perlu.
(5)Jumlah ...
(5)Jumlah anggota Direksi PERSERO disesuaikan dengan kebutuhan dan salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
(6)Masa Jabatan Direksi PERSERO adalah 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh waktu pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan PERSERO.
(2)Anggota Direksi PERSERO dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:
1. a.Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, daerah dan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
2. b.jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
3. c.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (72)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 89 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 88 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 2001