DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 1981

Nomor: 30
Tahun: 1981
Ditetapkan: 13 Juli 1981
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu mengatur pelaksanaan Latihan Pra Jabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3068) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069) ;
5.Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LATIHAN PRA JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Latihan Pra Jabatan terdiri dari:
1. a.Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum;
2. b.Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus.
(2)Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum wajib diikuti oleh setiap calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak tanggal 1 April 1981,
(3)Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus wajib diikuti oleh calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tertentu yang untuk melaksanakan tugasnya memerlukan pengetahuan dan atau ketrampilan secara khusus, BAB II…

BAB II

LATIHAN PRA JABATAN YANG BERSIFAT UMUM

Pasal 2

Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu:

a.Latihan Pra Jabatan Tingkat I bagi golongan I
b.Latihan Pra Jabatan Tingkat II bagi golongan II
c.Latihan Pra Jabatan Tingkat III bagi golongan III dan golongan IV.

Pasal 3

(1)Materi Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum terdiri dari 4(empat) kelompok, yaitu:
1. a.kelompok A ;
2. b.kelompok B ;
3. c.kelompok C ;
4. d.kelompok D ;
(2)Kelompok A terdiri dari;
1. a.Pancasila ;
2. b.Undang-Undang Dasar 1945 ;
3. c.Garis-garis Besar Haluan Negara ;
(3)Kelompok B terdiri dari :
1. a.Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian ;
2. b.Korps Pegawai Republik Indonesia ;
(4)Kelompok…
(4)Kelompok C terdiri dari administrasi perkantoran.
(5)Kelompok D terdiri dari;
1. a.Tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tatakerja Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan ;
2. b.Pengetahuan lain yang ditentukan oleh pimpinan Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan ;

Pasal 4

Lamanya Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum adalah :

a.75 (tujuh puluh lima) jam untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat I ;
b.112,5 (seratus dua belas setengah) jam untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat II ;
c.150 (seratus lima puluh) jam untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat III ;

Pasal 5

Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum diselenggarakan oleh Menteri yang memimpin Departemen, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Walikota Administratif di lingkungannya masing-masing.

BAB III

LATIHAN PRA JABATAN YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan mengenai Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus ditetapkan dengan keputusan Menteri yang memimpin Departemen, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk melakukan Latihan Pra Jabatan dibebankan pada anggaran masing-masing Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan.

Pasal 8

Perincian lebih lanjut dan ketentuan teknis pelaksanaan Latihan Pra Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara. Pasal 9…

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulaai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Juli 1981. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd S O E H A R T O

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu mengatur pelaksanaan Latihan Pra Jabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3068) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069) ;
5.Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LATIHAN PRA JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Latihan Pra Jabatan terdiri dari:
1. a.Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum;
2. b.Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus.
(2)Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum wajib diikuti oleh setiap calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak tanggal 1 April 1981,
(3)Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus wajib diikuti oleh calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tertentu yang untuk melaksanakan tugasnya memerlukan pengetahuan dan atau ketrampilan secara khusus, BAB II…

BAB II

LATIHAN PRA JABATAN YANG BERSIFAT UMUM

Pasal 2

Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu:

a.Latihan Pra Jabatan Tingkat I bagi golongan I
b.Latihan Pra Jabatan Tingkat II bagi golongan II
c.Latihan Pra Jabatan Tingkat III bagi golongan III dan golongan IV.

Pasal 3

(1)Materi Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum terdiri dari 4(empat) kelompok, yaitu:
1. a.kelompok A ;
2. b.kelompok B ;
3. c.kelompok C ;
4. d.kelompok D ;
(2)Kelompok A terdiri dari;
1. a.Pancasila ;
2. b.Undang-Undang Dasar 1945 ;
3. c.Garis-garis Besar Haluan Negara ;
(3)Kelompok B terdiri dari :
1. a.Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian ;
2. b.Korps Pegawai Republik Indonesia ;
(4)Kelompok…
(4)Kelompok C terdiri dari administrasi perkantoran.
(5)Kelompok D terdiri dari;
1. a.Tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tatakerja Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan ;
2. b.Pengetahuan lain yang ditentukan oleh pimpinan Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan ;

Pasal 4

Lamanya Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum adalah :

a.75 (tujuh puluh lima) jam untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat I ;
b.112,5 (seratus dua belas setengah) jam untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat II ;
c.150 (seratus lima puluh) jam untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat III ;

Pasal 5

BAB III

LATIHAN PRA JABATAN YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 6

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk melakukan Latihan Pra Jabatan dibebankan pada anggaran masing-masing Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan.

Pasal 8

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulaai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Juli 1981. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd S O E H A R T O

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1976

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1972

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1976

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1972