DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1976

Nomor: 6
Tahun: 1976
Ditetapkan: 18 Februari 1976
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Setiap Warganegara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

PERSYARATAN, PENGUMUMAN, DAN LAMARAN

Pasal 3

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :

a.Warganegara Indonesia ;
b.berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggitingginya 40 (empat puluh) tahun :
c.tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannnya
d.tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
e.tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi Pemerintah maupun instansi swasta tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau calon Pegawai Negeri
g.mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan
h.berkelakuan baik
i.berbadan sehat ;
j.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau di negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; k.Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Pengadaan Pegawai Negeri Sipil diumumkan dengan seluas- luasnya oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk oleh tiga.
(2)Dalam pengumuman yang dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan antara lain :
1. a.jumlah dan jenis lowongan
2. b.syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar
3. c.alamat tempat lamaran diajukan ;
4. d.batas waktu pengajuan Surat lamaran.

Pasal 5

Setiap pelamar harus mengajukan Surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri kepada instansi yang bersangkutan dengan disertai :

a.daftar riwayat hidup ;
b.salinan sah ijazah atau Surat tanda tamat belajar yang diperlukan ;
c.Surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat yang berwajib
d.Surat keterangan kesehatan dari dokter;
e.Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya
f.Surat pernyataan pelamar, bahwa atau ia tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah
g.surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai suatu instansi, baik instansi Pemerintah maupun swasta ;
h.surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau calon Pegawai Negeri ;
i.surat ...
i.surat pernyataan pelamar, bahwa ia bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau di negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah ;
j.pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan ;
k.salinan sah keputusan atau keterangan tentang pengalaman bekerja bagi pelamar yang telah mempunyai pengalaman bekerja;
l.surat keterangan lainnya yang diminta dalam pengumuman.

BAB III

PENYARINGAN

Pasal 6

Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 7

(1)Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti ujian.
(2)Ujian diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.
(3)Tugas panitia yang dimaksud dalam ayat (2) adalah :
1. a.menyiapkan bahan ;
2. b.menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian
3. c.menentukan tempat dan jadwal ujian
4. d.menyelenggarakan ujian ;
5. e.memeriksa dan menentukan hasil ujian.
(4)Bahan ujian meliputi antara lain :
1. a.pengetahuan umum ;
2. b.pengetahuan teknis dan atau pengetahuan lainnya yang dipandang perlu.
(5)Ujian kepribadian dilakukan apabila diperlukan.
(6)Ujian ...
(6)Ujian pengetahuan umum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat
(4)huruf a, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk pejabat yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

(1)Ujian diselenggarakan dengan cara tertulis.
(2)Apabila dipandang perlu dapat diadakan ujian lisan atau ujian ketrampilan sebagai pelengkap ujian tertulis.

Pasal 9

(1)Kertas ujian diperiksa oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang pemeriksa.
(2)Apabila diadakan ujian lisan, maka penguji mencatat hasil ujian lisan tersebut dengan teliti.

Pasal 10

(1)Panitia menyampaikan hasil ujian kepada pejabat yang berwenang untuk diambil keputusan.
(2)Nama pelamar yang akan diterima diumumkan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 11

Pelamar yang diterima dengan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, diangkat oleh pejabat yang berwenang menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Setiap Warganegara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

PERSYARATAN, PENGUMUMAN, DAN LAMARAN

Pasal 3

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :

a.Warganegara Indonesia ;
b.berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggitingginya 40 (empat puluh) tahun :
c.tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannnya
d.tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
e.tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi Pemerintah maupun instansi swasta tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau calon Pegawai Negeri
g.mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan
h.berkelakuan baik
i.berbadan sehat ;
j.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau di negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; k.Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Pengadaan Pegawai Negeri Sipil diumumkan dengan seluas- luasnya oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk oleh tiga.
(2)Dalam pengumuman yang dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan antara lain :
1. a.jumlah dan jenis lowongan
2. b.syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar
3. c.alamat tempat lamaran diajukan ;
4. d.batas waktu pengajuan Surat lamaran.

Pasal 5

Setiap pelamar harus mengajukan Surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri kepada instansi yang bersangkutan dengan disertai :

a.daftar riwayat hidup ;
b.salinan sah ijazah atau Surat tanda tamat belajar yang diperlukan ;
c.Surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat yang berwajib
d.Surat keterangan kesehatan dari dokter;
e.Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya
f.Surat pernyataan pelamar, bahwa atau ia tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah
g.surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai suatu instansi, baik instansi Pemerintah maupun swasta ;
h.surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau calon Pegawai Negeri ;
i.surat ...
i.surat pernyataan pelamar, bahwa ia bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau di negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah ;
j.pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan ;
k.salinan sah keputusan atau keterangan tentang pengalaman bekerja bagi pelamar yang telah mempunyai pengalaman bekerja;
l.surat keterangan lainnya yang diminta dalam pengumuman.

BAB III

PENYARINGAN

Pasal 6

Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 7

(1)Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti ujian.
(2)Ujian diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.
(3)Tugas panitia yang dimaksud dalam ayat (2) adalah :
1. a.menyiapkan bahan ;
2. b.menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian
3. c.menentukan tempat dan jadwal ujian
4. d.menyelenggarakan ujian ;
5. e.memeriksa dan menentukan hasil ujian.
(4)Bahan ujian meliputi antara lain :
1. a.pengetahuan umum ;
2. b.pengetahuan teknis dan atau pengetahuan lainnya yang dipandang perlu.
(5)Ujian kepribadian dilakukan apabila diperlukan.
(6)Ujian ...
(6)Ujian pengetahuan umum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat
(4)huruf a, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk pejabat yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

(1)Ujian diselenggarakan dengan cara tertulis.
(2)Apabila dipandang perlu dapat diadakan ujian lisan atau ujian ketrampilan sebagai pelengkap ujian tertulis.

Pasal 9

(1)Kertas ujian diperiksa oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang pemeriksa.
(2)Apabila diadakan ujian lisan, maka penguji mencatat hasil ujian lisan tersebut dengan teliti.

Pasal 10

(1)Panitia menyampaikan hasil ujian kepada pejabat yang berwenang untuk diambil keputusan.
(2)Nama pelamar yang akan diterima diumumkan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

BAB IV

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 65 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 1981

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 57 Tahun 1984

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 65 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 1981

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 57 Tahun 1984