DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1987

Nomor: 53
Tahun: 1987
Ditetapkan: 24 Desember 1987
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan kantor perwakilan wilayah perusahaan asing dapat memberikan keuntungan sosial ekonomis bagi Indonesia;
c.bahwa untuk menarik perusahaan asing mendirikan kantor perwakilan di Indonsia perlu adanya kemudahan-kemudahan; Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1938 (Staatsblad 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
3.Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal;
4.Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Nomor 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KANTOR PERWAKILAN WILAYAH PERUSAHAAN ASING.

Pasal 1

yang dimaksud dengan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing dalam Keputusan Presiden ini adalah kantor yang dipimpin oleh satu atau lebih perorangan warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya untuk mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan di sesuatu wilayah yang mencakup beberapa negara di samping wilayah Indonesia.

Pasal 2

Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat menetapkan tempat kedudukannya di salah satu kota besar di Indonsia.

Pasal 3

Perorangan warga negara asing yang bekerja di Indonesia untuk kepentingan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing mendapat pembebasan dari pemilikan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Perizinan yang diperlukan untuk Kantor Perwakilan Wilayah Peru- sahaan Asing dan perorangan warga negara asing yang bekerja untuk kantor tersebut dikeluarkan oleh Ketua Basan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 1987 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd S O E H A R T O

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan kantor perwakilan wilayah perusahaan asing dapat memberikan keuntungan sosial ekonomis bagi Indonesia;
c.bahwa untuk menarik perusahaan asing mendirikan kantor perwakilan di Indonsia perlu adanya kemudahan-kemudahan; Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1938 (Staatsblad 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
3.Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal;
4.Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Nomor 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KANTOR PERWAKILAN WILAYAH PERUSAHAAN ASING.

Pasal 1

Pasal 2

Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat menetapkan tempat kedudukannya di salah satu kota besar di Indonsia.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 1987 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd S O E H A R T O

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1987

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1970

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1987

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 90 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1970

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1987

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 90 Tahun 2000