DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 1999

Nomor: 88
Tahun: 1999
Ditetapkan: 30 Juli 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa permasalahan tersebut harus diungkap, diusut, untuk ditangani dan diselesaikan secara tuntas dan tegas baik menyangkut sebab akibat, latar belakang, pelaku, provokator, aktor intelektual, maupun dampak ikutannya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
6.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713);
7.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);
8.Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1983 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
9.Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Penasehat Presiden tentang Aceh.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMISI INDEPENDEN PENGUSUTAN TINDAK KEKERASAN DI ACEH.

BAB I

SIFAT, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1)Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh, yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga yang bersifat independen.
(2)Pembentukan Komisi dimaksudkan sebagai upaya pengungkapan dan pengusutan tindak kekerasan di Aceh yang menyangkut sebab-akibat, latar belakang, pelaku dan dampak ikutannya.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya Komisi bebas dari pengaruh pihak manapun, baik perorangan maupun instansi.

BAB II

TUGAS POKOK DAN KEGIATAN

Pasal 2

Tugas Pokok Komisi adalah:

a.Mencari dan menentukan data/fakta mengenai berbagai tindak kekerasan di Aceh;
b.Mengadakan penyelidikan dan pengusutan, terhadap tindak kekerasan sebagaimana dimaksud huruf a;
c.Menganalisis data/fakta, merumuskan, dan menyimpulkan hasil dan tindak lanjut yang diperlukan terhadap tindak kekerasan sebagiamana dimaksud huruf a dan b;
d.Menyerahkan rumusan dan hasil sebagaiamana dimaksud huruf c kepada instansi atau lembaga yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3

Kegiatan Komisi meliputi:

a.Mencari dan menentukan data/fakta yang selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya atas terjadinya berbagai tindak kekerasan di Aceh langsung atau tidak langsung, baik yang diperlukan oleh oknum aparat pemerintah maupun non aparatur pemerintah;
b.Memanggil dan menerima laporan dari korban, sanksi, instansi/lembaga Pemerintah dan pihak-pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara lisan maupun tertulis;
c.Melaksanakan pengamatan atau dialog baik terbuka maupun tertutup, dengan para korban, sanksi, instansi/lembaga Pemerintah atau non Pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait terhadap pelaku (termasuk provokator dan aktor intelektual), saksi, dan alat/barang bukti atas peristiwa yang terjadi, termasuk melakukan pemeriksaan ulang atas informasi yang diperoleh sebelumnya;
d.Melakukan kunjungan atau peninjauan ke berbagai tempat atau lokasi kejadian dan tempat lain dalam rangka mencari, mengumpulkan, mencocokkan dan menguatkan keterangan atau alat-alat bukti;
e.Mengolah dan menganalisis berbagai masukan yang diperoleh untuk disajikan sebagai data/fakta;
f.Menyerahkan data/fakta sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada instansi yang berwenang, guna ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
g.Memberikan saran penyelesaian maupun pemecahan masalah kepada instansi terkait maupun lembaga non pemerintah termasuk upaya rehabilitasi dan rekonsiliasi;
h.Mempublikasikan hasil-hasil yang telah dicapai, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi.

BAB III

KEANGGOTAAN, SUSUNAN ORGANISASI, PEMBAGIAN TUGAS, PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA

Pasal 4

(1)Keanggotaan Komisi terdiri dari unsur-unsur Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Pendidikan, Organisasi Profesi, Tokoh-tokoh masyarakat, dan unsur Pemerintah.
(2)Untuk pertama kali keanggotaan Komisi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
(3)Perubahan keanggotaan Komisi diusulkan oleh Komisi kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

(1)Organisasi Komisi terdiri dari Pimpinan Komisi, Tim, Sub Tim, dan Anggota.
(2)Pimpinan Komisi, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, yang masing-masing merangkap sebagai anggota.
(3)Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Komisi.
(4)Segenap anggota Komisi mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 6

(1)Di dalam Komisi dapat dibentuk Tim dan Sub Tim sesuai keperluan.
(2)Tim, dipimpin oleh Ketua Tim yang ditunjuk oleh pimpinan Komisi.
(3)Sub Tim, dipimpin oleh Ketua Sub Tim yang ditunjuk oleh Ketua Tim.

Pasal 7

(1)Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas Komisi.
(2)Sekretaris Komisi bertugas memimpin sekretariat, merencanakan dan mengelola anggaran guna kelanacaran tugas Komisi.
(3)Anggota Komisi melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada Komisi dan tiap anggota mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Komisi bekerja secara keloktif.
(2)Mekanisme kerja Komisi didasarkan pada hubungan dan tata cara yang bersifat fungsional, koordinatif, dan kerja sama yang saling mendukung antar anggota Komisi, Tim maupun Sub Tim.

BAB IV

SEKRETARIAT KOMISI

Pasal 9

(1)Sekretariat Komisi menyelenggarakan dukungan pelayanan kepada Komisi.
(2)Dalam Sekretariat Komisi dapat dibentuk Tim Asistensi atas persetujuan Komisi.
(3)Tim Asisten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertugas membantu kelancaran tugas kesekretariatan.
(4)Sususnan organisasi, kedudukan, dan tugas Sekretariat Komisi ditetapkan oleh rapat Komisi.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa permasalahan tersebut harus diungkap, diusut, untuk ditangani dan diselesaikan secara tuntas dan tegas baik menyangkut sebab akibat, latar belakang, pelaku, provokator, aktor intelektual, maupun dampak ikutannya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
6.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713);
7.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);
8.Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1983 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
9.Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Penasehat Presiden tentang Aceh.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMISI INDEPENDEN PENGUSUTAN TINDAK KEKERASAN DI ACEH.

BAB I

SIFAT, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1)Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh, yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga yang bersifat independen.
(2)Pembentukan Komisi dimaksudkan sebagai upaya pengungkapan dan pengusutan tindak kekerasan di Aceh yang menyangkut sebab-akibat, latar belakang, pelaku dan dampak ikutannya.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya Komisi bebas dari pengaruh pihak manapun, baik perorangan maupun instansi.

BAB II

TUGAS POKOK DAN KEGIATAN

Pasal 2

Tugas Pokok Komisi adalah:

a.Mencari dan menentukan data/fakta mengenai berbagai tindak kekerasan di Aceh;
b.Mengadakan penyelidikan dan pengusutan, terhadap tindak kekerasan sebagaimana dimaksud huruf a;
c.Menganalisis data/fakta, merumuskan, dan menyimpulkan hasil dan tindak lanjut yang diperlukan terhadap tindak kekerasan sebagiamana dimaksud huruf a dan b;
d.Menyerahkan rumusan dan hasil sebagaiamana dimaksud huruf c kepada instansi atau lembaga yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3

Kegiatan Komisi meliputi:

a.Mencari dan menentukan data/fakta yang selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya atas terjadinya berbagai tindak kekerasan di Aceh langsung atau tidak langsung, baik yang diperlukan oleh oknum aparat pemerintah maupun non aparatur pemerintah;
b.Memanggil dan menerima laporan dari korban, sanksi, instansi/lembaga Pemerintah dan pihak-pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara lisan maupun tertulis;
c.Melaksanakan pengamatan atau dialog baik terbuka maupun tertutup, dengan para korban, sanksi, instansi/lembaga Pemerintah atau non Pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait terhadap pelaku (termasuk provokator dan aktor intelektual), saksi, dan alat/barang bukti atas peristiwa yang terjadi, termasuk melakukan pemeriksaan ulang atas informasi yang diperoleh sebelumnya;
d.Melakukan kunjungan atau peninjauan ke berbagai tempat atau lokasi kejadian dan tempat lain dalam rangka mencari, mengumpulkan, mencocokkan dan menguatkan keterangan atau alat-alat bukti;
e.Mengolah dan menganalisis berbagai masukan yang diperoleh untuk disajikan sebagai data/fakta;
f.Menyerahkan data/fakta sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada instansi yang berwenang, guna ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
g.Memberikan saran penyelesaian maupun pemecahan masalah kepada instansi terkait maupun lembaga non pemerintah termasuk upaya rehabilitasi dan rekonsiliasi;
h.Mempublikasikan hasil-hasil yang telah dicapai, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi.

BAB III

KEANGGOTAAN, SUSUNAN ORGANISASI, PEMBAGIAN TUGAS, PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA

Pasal 4

(1)Keanggotaan Komisi terdiri dari unsur-unsur Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Pendidikan, Organisasi Profesi, Tokoh-tokoh masyarakat, dan unsur Pemerintah.
(2)Untuk pertama kali keanggotaan Komisi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
(3)Perubahan keanggotaan Komisi diusulkan oleh Komisi kepada Presiden sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

(1)Organisasi Komisi terdiri dari Pimpinan Komisi, Tim, Sub Tim, dan Anggota.
(2)Pimpinan Komisi, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, yang masing-masing merangkap sebagai anggota.
(3)Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Komisi.
(4)Segenap anggota Komisi mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 6

(1)Di dalam Komisi dapat dibentuk Tim dan Sub Tim sesuai keperluan.
(2)Tim, dipimpin oleh Ketua Tim yang ditunjuk oleh pimpinan Komisi.
(3)Sub Tim, dipimpin oleh Ketua Sub Tim yang ditunjuk oleh Ketua Tim.

Pasal 7

(1)Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas Komisi.
(2)Sekretaris Komisi bertugas memimpin sekretariat, merencanakan dan mengelola anggaran guna kelanacaran tugas Komisi.
(3)Anggota Komisi melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada Komisi dan tiap anggota mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Komisi bekerja secara keloktif.
(2)Mekanisme kerja Komisi didasarkan pada hubungan dan tata cara yang bersifat fungsional, koordinatif, dan kerja sama yang saling mendukung antar anggota Komisi, Tim maupun Sub Tim.

BAB IV

SEKRETARIAT KOMISI

Pasal 9

(1)Sekretariat Komisi menyelenggarakan dukungan pelayanan kepada Komisi.
(2)Dalam Sekretariat Komisi dapat dibentuk Tim Asistensi atas persetujuan Komisi.
(3)Tim Asisten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertugas membantu kelancaran tugas kesekretariatan.
(4)Sususnan organisasi, kedudukan, dan tugas Sekretariat Komisi ditetapkan oleh rapat Komisi.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1946

Undang-undang (UU) No. 73 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1946

Undang-undang (UU) No. 73 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 1999