DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 95 Tahun 1998

Nomor: 95
Tahun: 1998
Ditetapkan: 2 Juli 1998
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masalah utang luar negeri perusahaan swasta Indonesia perlu ditangani dengan tertib untuk memperoleh penyelesaian yang cepat dan akurat;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk membentuk Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta (Indonesian Debt Restructuring Agency) dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3.Keputusan …
3.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1998 tentang Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia;
4.Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY).

Pasal 1

Membentuk Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency) yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat INDRA, yang bertanggung jawab kepada Bank Indonesia.

Pasal 2

INDRA mempunyai tugas mengusahakan restrukturisasi utang luar negeri perusahaan swasta Indonesia sesuai dengan skim yang disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia dan kreditor luar negeri.

Pasal 3

…

Pasal 3

Susunan organisasi dan mekanisme pelaksanaan tugas INDRA diatur oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

Personalia, pimpinan, dan staf INDRA ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 5

(1)Segala biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas INDRA dibebankan kepada Bank Indonesia yang selanjutnya akan diperhitungkan dalam biaya operasional INDRA.
(2)Apabila dalam pelaksanaan tugas INDRA terdapat kerugian akibat resiko nilai tukar, maka kerugian tersebut menjadi beban Pemerintah.

Pasal 6

Apabila pelaksanaan tugas INDRA sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini telah tercapai, maka INDRA dibubarkan dan segala harta kekayaannya menjadi milik negara.

Pasal 7

…

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masalah utang luar negeri perusahaan swasta Indonesia perlu ditangani dengan tertib untuk memperoleh penyelesaian yang cepat dan akurat;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk membentuk Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta (Indonesian Debt Restructuring Agency) dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3.Keputusan …
3.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1998 tentang Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia;
4.Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY).

Pasal 1

Pasal 2

INDRA mempunyai tugas mengusahakan restrukturisasi utang luar negeri perusahaan swasta Indonesia sesuai dengan skim yang disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia dan kreditor luar negeri.

Pasal 3

…

Pasal 3

Susunan organisasi dan mekanisme pelaksanaan tugas INDRA diatur oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

Personalia, pimpinan, dan staf INDRA ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 5

(1)Segala biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas INDRA dibebankan kepada Bank Indonesia yang selanjutnya akan diperhitungkan dalam biaya operasional INDRA.
(2)Apabila dalam pelaksanaan tugas INDRA terdapat kerugian akibat resiko nilai tukar, maka kerugian tersebut menjadi beban Pemerintah.

Pasal 6

Apabila pelaksanaan tugas INDRA sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini telah tercapai, maka INDRA dibubarkan dan segala harta kekayaannya menjadi milik negara.

Pasal 7

…

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1968

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1998

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 31 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1968

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1998

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 31 Tahun 1999