DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1998

Nomor: 56
Tahun: 1998
Ditetapkan: 8 April 1998
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masalah utang perusahaan-perusahaan swasta Indonesia perlu ditangani dengan tertib untuk memperoleh penyelesaian yang cepat dan akurat;
c.bahwa untuk itu perlu ditetapkan landasan hukum yang mewajibkan semua perusahaan swasta yang memiliki utang luar negeri untuk melaporkan dengan benar posisi utang secara berkala, dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2717);
3.Undang-undang …
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
4.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tenang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
6.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1998 tentang Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN UTANG LUAR NEGERI SWASTA.

Pasal 1

(1)Perusahaan Swasta Indonesia yang mempunyai utang luar negeri, wajib melaporkan posisi utangnya secara berkala kepada Bank Indonesia.
(2)Untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka penyelesaian utang luar negeri swasta, bilamana dipandang perlu Bank Indonesia dapat menugaskan Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia untuk menganalisa data utang luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

…

Pasal 2

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pertama kali wajib telah disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sekurang-kurangnya memuat:

a.Jumlah atau besaran utang pokok dan bunga;
b.Persyaratan pinjaman secara lengkap, termasuk jangka waktu pinjaman dan masa tenggang, tingkat bunga, biaya-biaya lainnya dan peruntukkan pinjaman;
c.Pihak kreditor luar negeri pemberi pinjaman.

Pasal 4

Perusahaan yang tidak memenuhi atau melalaikan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaporan yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Bank Indonesia.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 April 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. SAADILLAH MURSJID LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 80

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masalah utang perusahaan-perusahaan swasta Indonesia perlu ditangani dengan tertib untuk memperoleh penyelesaian yang cepat dan akurat;
c.bahwa untuk itu perlu ditetapkan landasan hukum yang mewajibkan semua perusahaan swasta yang memiliki utang luar negeri untuk melaporkan dengan benar posisi utang secara berkala, dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2717);
3.Undang-undang …
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
4.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tenang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
6.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1998 tentang Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN UTANG LUAR NEGERI SWASTA.

Pasal 1

(1)Perusahaan Swasta Indonesia yang mempunyai utang luar negeri, wajib melaporkan posisi utangnya secara berkala kepada Bank Indonesia.
(2)Untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka penyelesaian utang luar negeri swasta, bilamana dipandang perlu Bank Indonesia dapat menugaskan Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia untuk menganalisa data utang luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

…

Pasal 2

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pertama kali wajib telah disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sekurang-kurangnya memuat:

a.Jumlah atau besaran utang pokok dan bunga;
b.Persyaratan pinjaman secara lengkap, termasuk jangka waktu pinjaman dan masa tenggang, tingkat bunga, biaya-biaya lainnya dan peruntukkan pinjaman;
c.Pihak kreditor luar negeri pemberi pinjaman.

Pasal 4

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaporan yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Bank Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1985

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 1998

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 95 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1985

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 1998

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 95 Tahun 1998