DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 1992

Nomor: 71
Tahun: 1992
Ditetapkan: 30 Oktober 1992
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka kesinambungan usaha dan kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, perlu diupayakan sejak pendiriannya;
c.bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengatur Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I

BENTUK HUKUM, PERIZINAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 1

Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:

a.Perusahaan Daerah;
b.Koperasi;
c.Perseroan Terbatas.

Pasal 2

(1)Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
(2)Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan oleh
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
3. c.pemerintah daerah;
4. d.warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 3

Untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan modal disetor sekurang-kurangnya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 4

(1)Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan di desa-desa di wilayah kocamatan di luar ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten dan kotamadya.
(2)Dalam hal di dalam ibukota kabupaten atau kotamadya belum terdapat Bank Perkreditan Rakyat, pemerintah daerah setempat dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan koperasi, Bank Umum milik negara dan/atau Bank Umum milik pemerintah daerah.

Pasal 5

Pemberian izin usaha Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

a.persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perkreditan Rakyat;
b.izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 6

(1)Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib dilampiri dengan:
1. a.rancangan anggaran dasar;
2. b.daftar calon pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris;
3. c.rencana susunan organisasi;
4. d.rencana kerja;
5. e.bukti penyetoran sekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerjanya.

Pasal 7

Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, pemohon wajib menyampaikan laporan kesiapan pendirian Bank Perkreditan Rakyat dengan melampirkan:

a.anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
b.daftar pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris;
c.susunan organisasi, sistem dan prosedur kerja;
d.bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pendirian Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

Pasal 9

Anggota direksi dan dewan komisaris Bank Perkreditan Rakyat harus:

a.warga negara Indonesia;
b.tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;
c.memiliki akhlak dan moral yang baik.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka kesinambungan usaha dan kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, perlu diupayakan sejak pendiriannya;
c.bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengatur Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I

BENTUK HUKUM, PERIZINAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 1

Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:

a.Perusahaan Daerah;
b.Koperasi;
c.Perseroan Terbatas.

Pasal 2

(1)Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
(2)Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan oleh
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
3. c.pemerintah daerah;
4. d.warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 3

Untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan modal disetor sekurang-kurangnya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 4

(1)Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan di desa-desa di wilayah kocamatan di luar ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten dan kotamadya.
(2)Dalam hal di dalam ibukota kabupaten atau kotamadya belum terdapat Bank Perkreditan Rakyat, pemerintah daerah setempat dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan koperasi, Bank Umum milik negara dan/atau Bank Umum milik pemerintah daerah.

Pasal 5

Pemberian izin usaha Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

a.persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perkreditan Rakyat;
b.izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 6

(1)Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib dilampiri dengan:
1. a.rancangan anggaran dasar;
2. b.daftar calon pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris;
3. c.rencana susunan organisasi;
4. d.rencana kerja;
5. e.bukti penyetoran sekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerjanya.

Pasal 7

Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, pemohon wajib menyampaikan laporan kesiapan pendirian Bank Perkreditan Rakyat dengan melampirkan:

a.anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
b.daftar pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris;
c.susunan organisasi, sistem dan prosedur kerja;
d.bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pendirian Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

Pasal 9

Anggota direksi dan dewan komisaris Bank Perkreditan Rakyat harus:

a.warga negara Indonesia;
b.tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;
c.memiliki akhlak dan moral yang baik.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (6)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 193 Tahun 1998

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (6)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 193 Tahun 1998

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2015