DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1992

Nomor: 2
Tahun: 1992
Ditetapkan: 3 Januari 1992
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kenaikan kuota negara-negara anggota Dana Moneter Internasional dalam rangka tinjauan umum kuota ke IX sebagaimana telah disahkan oleh Dewan Gubernur Dana Moneter pada tanggal 2 Juli 1990, diadakan guna memperkuat likuiditas Dana Moneter Internasional khususnya dan likuiditas Internasional pada umumnya;
b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengesahkan pernyataan persetujuan Republik Indonesia atas kenaikan kuota tersebut dengan Keputusan Presiden; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekontruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction and Development) (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2819);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 3);
4.Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1969 tentang Pengesahan Instrument of Participation yang menandaskan Ikut Sertanya Republik Indonesia Dalam Fasilitas Hak Tarik Khusus Dana Moneter Internasional (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2885);
5.Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1976 tentang Pengesahan Persetujuan Republik Indonesia Atas Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Yang Diperbaharui (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 47);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERNYATAAN PERSETUJUAN ATAS KENAIKAN KUOTA REPUBLIK INDONESIA PADA DANA MONETER INTERNASIONAL.

Pasal 1

Mengesahkan pernyataan persetujuan atas kenaikan kuota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional dari SDR. 1.009.700.000,00 menjadi SDR. 1.497.600.000,00 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1992 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO -------------------------------- CATATAN GOVERNOR BANK INDONESIA Jakarta, October 10, 1991 No. 24/15/GBI/UHS Managing Director International Monetary Fund Washington D.C. 20431 U.S.A. I am duly autorized and directed by the Government of the REPUBLIC OF INDONESIA to notify you that the REPUBLIC OF INDONESIA hereby consents to the increase in its quota to SDR1,497,600.000,- in accordance with the Board of Governors Resolution No. 45-2 on "Increase in Quotas of Fund Members-Ninth General Review". We understand that payment of 25 per cent of the quota increase in SDRs and the balance in Rupiahs is to be made within 30 days of date on which the Fund determines that the participation requirement has been met, or the date of consent to quota increase, whichever is later. With kind regards. Your sincerely, Adrianus Mooy Governor of Bank Indonesia As Governor of the Fund for Indonesia Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Tekanlah TAB kemudian tekan ENTER untuk menampilkan lampiran dalam format gambar. Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992 Sumber: LN 1992/2

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kenaikan kuota negara-negara anggota Dana Moneter Internasional dalam rangka tinjauan umum kuota ke IX sebagaimana telah disahkan oleh Dewan Gubernur Dana Moneter pada tanggal 2 Juli 1990, diadakan guna memperkuat likuiditas Dana Moneter Internasional khususnya dan likuiditas Internasional pada umumnya;
b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengesahkan pernyataan persetujuan Republik Indonesia atas kenaikan kuota tersebut dengan Keputusan Presiden; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekontruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction and Development) (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2819);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 3);
4.Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1969 tentang Pengesahan Instrument of Participation yang menandaskan Ikut Sertanya Republik Indonesia Dalam Fasilitas Hak Tarik Khusus Dana Moneter Internasional (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2885);
5.Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1976 tentang Pengesahan Persetujuan Republik Indonesia Atas Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Yang Diperbaharui (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 47);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERNYATAAN PERSETUJUAN ATAS KENAIKAN KUOTA REPUBLIK INDONESIA PADA DANA MONETER INTERNASIONAL.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1992

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1966

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1967

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1967

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1969

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1976

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1966

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1967

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1967

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1969

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1976