Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1967
- Nomor
- 1
- Tahun
- 1967
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat:
Mendengar: Presidium Kabinet Ampera;
MEMUTUSKAN : Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 tahun 1966 tentang keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetay Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development). Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan istilah-istilah: Dana ialah Dana Moneter Internasional; Bank ialah Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan; Persetujuan Dana ialah Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional; Persetujuan Bank ialah Pasal-pasal Persetujuan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan. Pasal 2. Menteri Keuangan diberi wewenang untuk:
Pasal 3.
Pasal 4. Bank Negara Indonesia Unit I, sesuai dengan ayat 1 pasal V dari Persetujuan Dana, bertindak sebagai badan-perwakilan keuangan Republik Indonesia dalam transaksi-transaksi dengan Dana. Pasal 5. Bank Negara Indonesia Unit I dengan ini ditunjuk dan diberi kuasa untuk menjadi penyimpan daripada persediaan-persediaan Dana dan Bank di Indonesia. Pasal 6.
Pasal 7. Ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 2 sampai dengan ayat 9 Pasal II, mengenai kedudukan, kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa dari Dana, dan kalimat pertama dari Ayat 2 (b) Pasal VIII Persetujuan Dana, mengenai kontrak-kontrak valuta yang bertentangan dengan peraturan-peraturan pengawasan devisa, dan ayat-ayat 2 sampai dengan ayat 9 Pasal VII dari Persetujuan Bank, mengenai kedudukan, kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa Bank akan mempunyai kekuatan hukum dan pengaruh sebagai Undang-undang. Pasal 8. Menteri Keuangan dengan ini diberi kuasa untuk melakukan segala sesuatu, termasuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang perlu dikeluarkan atau sebaiknya dikeluarkan dengan maksud melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjalankan hak-hak Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Persetujuan- persetujuan Dana dan Bank dan Resolusi-resolusi dari Dewan Gubernur Dana dan Bank yang dilampirkan pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1966 pada Pasal 2 ayat (2) sebagai Lampiran A dan Lampiran B. Pasal 9. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1967. Presiden Republik Indonesia, Soekarno Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1967 Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1967/3
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)