MEMUTUSKAN ... www.bphn.go.id MEMUTUSKAN : Menetapkan : Pasal 1. Mengesahkan "Instrument of participation" yang menandaskan ikut sertanya Republik Indonesia dalam fasilitas hak-tarik khusus Dana Moneter Internasional sebagaimana yang telah ditandatangani, atas nama pemerintah Republik Indonesia, oleh Menteri Keuangan pada tanggal 30 Januari 1969 dan yang salinannya dilampirkan pada Keputusan Presiden ini. Pasal 2. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1969. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEHARTO Jenderal TNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1969. Sekretaris Negara Republik Indonesia, ttd. ALAMSJAH Major Jenderal TNI www.bphn.go.id PENJELASAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1969 A. PENJELASAN UMUM :
1.Likwiditas Internasional. Likwiditas Internasional, yakni persediaan cadangan dunia dalam bentuk emas, valuta konvertibel beserta keungkinan-kemungkinan untuk meminjam dalam valuta tersebut, berfungsi untuk memperlancar perdagangan Internasional, sebagaimana halnya dengn funksi uang yang memperlancar hubungan tukar-menukar dalam lingkungan ekonomi nasional. Pertukaran secara langsung menimbulkan kesulitan-kesulitan oleh karena barang yang hendak dipertukarkan itu tidaklah selalu dapat dihadapkan dengan barang yang dikehendaki dalam bentuk, jumlah, tempat dan saat barang yang bersangkutan dibutuhkan. Uang jadinya "memecah" transaksi pertukaran dalam 2 (dua) tahap; terlebih dahulu barang dipertukarkan dengan uang dan baru kemudian uang ini ditukarkan dengan barang yang sesuai dengan kondisi-kondisinya yang dikehendaki. Pengggunaan uang sebagai alat dalam hubungan tukar-menukar memberikan fleksibilitas yang tidak mungkin akan tercapai dalam hubungan tukar-menukar secara langsung (hubungan tukar-menukar secara bilateral = barter), sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa penggunaan uang "memultilateralkan" hubungan tukar-menukar. Bukti-bukti bahwa likwiditas Internasional ini memperlancar dan memperluas perdangan Internasional dapat diketahui dari angka-angka yang dicapai dalam bidang perdagangan Internasional ini, khususnya di dalam masa sesudah perang Dunia ke-II. Dalam tahun 1950 jumlahnya adalah 56 milyard dollar Amerika Serikat (U.S. $), dalam tahun 1960 jumlahnya mencapai U.S. $. 115 milyard dan dalam tahun 1966 sudah berjumlah U.S. $ 180 milyard. Dari angka-angka ini dapatlah diketahui bahwa perdagangan internasional ini secara terus-menerus bertambah luas, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa sistim likwiditas internasional ini memenuhi syarat. Dalam hubungan ini perlu mendapat perhatian bahwa perdagangan internasional ini www.bphn.go.id tidaklah terlaksana dengan sejenis "uang internasional", melainkan dengan mata uang dari negara yang bersangkutan itu sendiri (uang dalam negeri) yang tersalur lewat sistim perbankannya. Para eksportir di dalam negeri menerima hasil penjualan ekspornya dalam bentuk uang dalam negeri dan para importir di dalam negeri memesan barang-barang luar-negeri dengan membayarkan uang dalam negeri kepada Bank-bank dalam negeri juga. Sakalipun segala sesuatu terlaksana dengan uang dalam-negeri, namun demikian diperlukan suatu cara yang memungkinkan pertukaran satu jenis mata uang ke dalam mata uang jenis lainnya, sehingga secara berturut-turut Importir dan Eksportir diluar-negeri dapat menyelesaikan hutang dan piutangnya itu. Pertukaran yang sedemikian ini terjadi dalam bursa valuta asing. Ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran valuta asing tentu saja dapat terjadi, sehingga andaikata-cadangan valuta asing pada Bank Sentral tidak tersedia atau tidak ada kredit valuta asing, maka volume perdagangan Internasional harus berkurang. Dengan demikian apabila likwiditas Internasional cukup, perdagangan akan berjalan lancar dan meluas; jikalau berkurang, maka banyak negara akan mengurangi impornya. Selanjutnya perlu pula mendapat perhatian bahwa sebahagian besar daripada likwiditas internasional terdiri atas mata uang nasional (valuta konvertibel tersebut). Sesuatu jenis mata uang nasional dapat masuk dalam volume likwiditas internasional, apabila mata uang ini merupakan bagian daripada cadangan devisa negara lain. Demikianlah dollar Amerika Serikat bukan merupakan bagian daripada cadangan Amerika Serikat sendiri, akan tetapi adalah juga bagian daripada cadangan devisa negara lain. Penciptaan cadangan likwiditas di dalam sistim yang sedemikian ini bersifat tidak menentu serta tidak dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada menurut ukuran-ukuran yang obyektif. Penggunaan poundsteriling (U. K. £ dan dollar Amerika Serikat (U.S. $) memungkinkan penghematan penggunaan emas. Hal ini adalah penting karena pertambahan volume emas guna tujuan-tujuan moneter pada satu fihak ditentukan oleh penawaran (yang dipengaruhi oleh penemuan endapan-endapan baru, menguntung tidaknya usaha pertambangan emas) dan pada fihak lainnya oleh permintaan akan emas, khususnya guna keperluan industri, perhiasan atau simpanan-simpanan. Akan tetapi penggunaan mata uang-mata uang nasional, khususnya U.K. £. dan U.S. $ www.bphn.go.id sebagai "reserve currency" itu bergantung pada adanya deficit dalam neraca pembayaran "reserve countries" yang bersangkutan, yakni Inggeris dan Amerika Serikat, halmana mengandung benih-benih ketidak-mantapan (instabilitas). Pertama, rasa keengganan Negara-negara lain untuk terus memupuk cadangan U.K. £. dan U.S. $. menggerakkan Negara-negara itu untuk berusaha mengkonversitekannya dengan emas yang tentu saja menimbulkan tekanan-tekanan. Kedua, sekalipun devicit-devisit neraca pembayaran Amerika Serikat sejak tahun 1950 (pada saat itu Amerika Serikat memegang lebih kurang 70% cadangan emas dunia) membantu Negara-negara Eropah Barat memperkuat cadangan mereka, proses ini tentu saja tidak dapat berlangsung terus tanpa membahayakan sistim moneter Amerika Serika sendiri. Pada satu saat pembatasan-pembatasan harus diadakan, akan tetapi hal ini sebaliknya akan mempersukar usaha liberalisasi perdagangan dan mengurangi arus bantuan kepada Negara-negara yang sedang berkembang, antara lain lewat sumbangan-sumbangan Amerika Serikat kepada Badan-badan Internasional. Pemecahan dilemma ini mengharuskan adanya tindakan bersama secara Internasional.
2.Peran Dana Moneter Internasional (I.M.F.). Setelah lebih dari empat tahun dibahas oleh ahli-ahli dari "Group of Ten" (Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Canada, Jepang, Jerman Barat, Inggeris, Italia, Perancis dan Swedia) serta dari I.M.F., maka akhirnya pada Sidang tahunan I.M.F. yang dilangsungkan di Rio de Janeiro dalam tahun 1967 Dewan Gubernur mengambil resolusi guna "Establishment of a Facility based on Special Drawing Rights in the Fund and the Modification in the Rules and practices of the Fund". Atas dasar resolusi tersebut Dewan Direktur Eksekutif mengajukan kepada Dewan Gubernur I.M.F. usul amandemen pada "Articles of Agreement of the I.M.F." guna memungkinkan pemberian bantuan likwiditas berupa hak tarik khusus, "Special Drawing Rights" (S.D.R.) itu. Sejumlah 84 Anggota Dewan Gubernur dari 107 wakil-wakil Negara Anggota menyetuji dengan 216.155 suara (dari jumlah 230.235 suara) diadakannya amandemen tersebut. Sesudah para Anggota dengan paling sedikit 75% daripada quota keseluruhan menyerahkan tanda-tanda penyertaan mereka, fasilitas S.D.R. siap digunakan dimana perlu. Tujuan I.M.F. adalah memperlancar berkembangnya perdagangan internasional secara seimbang dengan membantu tercapainya kemantapan koers serta pembebasan lalu-lintas www.bphn.go.id pembayaran luar negeri. Guna mencapai tujuan ini I.M.F. menyediakan dana-dana bagi Negara-negara Anggota untuk memperkuat kebijaksanaan-kebijaksanaan buat memulihkan keseimbangan extern dalam waktu layak tanpa penggunaan pembatasan-pembatasn perdagangan. Untuk ini sudah semestinya I.M.F. diserahi usaha penyediaan likwiditas secara terencana (deliberate). Cara penggunaan dengan hak tarik khusus (S.D.R.) ini akan disediakan bagi semua Negara Anggota I.M.F. yang telah menyatakan hendak turut serta dalam fasilitas S.D.R. ini.
3.Special Drawing Rights. Dengan dasar amandemen-amandemen dalam Article of Agreement, maka operasi-operasi I.M.F. yang kini berlangsung akan disalurkan lewat General Account, sedangkan operasi-operasi S.D.R. disalurkan lewat Special Drawing Account. Peserta-peserta fasilitas dapat memasukkan S.D.R. mereka di dalam jumlah perhitungan cadangan-cadangan mereka dan mereka dapat pula memindahkannya kepada peserta-peserta lain untuk memperoleh valuta konvertibel di dalam masa kesukaran-kesukaran neraca pembayaran. Akan tetapi seseorang peserta tidak boleh memindahkan S.D.R. hanya dengan tujuan merubah susunan cadangannya (antara lain untuk membeli emas); sebaliknya setiap peserta malahan diharap bahwa ia memperhatikan perbandingan "pantas" antara S.D.R. pada satu fihak dan valuta konvertibel untuk emas pada fihak lainnya. S.D.R. ini kelak biasanya akan dipindahkan kepada peserta-peserta yang ditunjuk oleh I.M.F. bertalian dengan kedudukan mereka yang kuat dalam posisi devisa, serta I.M.F. akan mengatur bahwa pemindahan akan berlangsung secara tertib guna menghindari kegoncangan-kegoncangan. Peserta-peserta akan berkewajiban menerima S.D.R. dan menukarkannya dengan valuta konvertibel sampai pada batas dimana cadangan mereka berjumlah tiga kali lipat alokasi-alokasi S.D.R. yang diberikan kepada mereka. Setiap peserta bebas menerima lebih banyak melampaui batas tersebut. Dan khususnya kewajiban menerima inilah memberikan arti besar pada sistim S.D.R. ini. Rencana alokasi S.D.R. akan ditetapkan dengan mengingat dasar-dasar pengadaan fasilitas tersebut serta dalam pola yang diduga akan mendapat persetujuan para peserta. Agar dapat berjalan, rencana alokasi masih memerlukan pula pengesahan resmi. Dewan www.bphn.go.id Gubernur. Dasar-dasar yang pertama-tama perlu mendapat perhatian adalah keharusan menghindari baik stagnasi maupun inflasi-dunia. Unit S.D.R. adalah sebesar dollar AS dengan nilai 0.888671 gram emas murni. B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Dengan ketentuan dalam pasal ini Pemerintahan membenarkan pernyataan ikut-serta sebagaimana ditanda-tangani, atas nama Pemerintah Republik Indonesia, oleh Menteri Keuangan, mengikat Pemerintah Republik Indonesia. Wewenang Menteri Keuangan adalah didasarkan atas peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 Nomor 3) Pasal 2 yang mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan keanggotaan Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional, sebagaimana yang telah disahkan dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1966 (Lembaran-Negara tahun 1966 Nomor 36) juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran-Negara tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2819). Pasal 2. Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER. Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG www.bphn.go.id