Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1969
- Nomor
- 36
- Tahun
- 1969
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) dan pasal 33 ajat (1) undang-undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEROBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 1968 TENTANG PEMBAGIAN PENGGUNAAN, TJARA PEMOTONGAN DAN PENJETORAN ATAS POTONGAN WADJIB SEBESAR 10% DART GADJI POKOK PEGAWAI NEGERI. www.bphn.go.id. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Pasal I.
Keputusan presiden Nomor 122 tahun 1968 dirubah dan ditambah sehingga berbunji sebagai berikut : pasal 1. (1). Potongan wadjib sebesar 10% dari gadji pokok pegawai Negeri sebagaimana termaksud pada pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 1967 digunakan :
(2). Potongan wadjib sebagaimana termaksud pada ajat (1) pasal ini tidak berlaku bagi para penerima pensiun, terketjuali potongan wadjib sebesar 5% untuk penjelenggaraan pemeliharaan Kesehatan; (3). Jang dimaksud dengan Koperasi Pogawai Negeri tersebut dalam Pasal 1 ajat (1) huruf d tersebut diatas ialah suatu badan usaha milik pegawai Negeri dalam bentuk Koperasi berdasarkan Undang-undang perkoperasian jang berlaku jang bertudjuan untuk meningkatkan/menambah kesedjahteraan Pegawai Negeri dalam bidang pemenuhan kebutuhan pokok hidup sehari-hari. (4). Setiap pegawai Negeri jang selama ini dikenakan potongan wadjib 10% dari gadji pokok sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 1967 dan Keputusan presiden Nomor 122 tahun 1968 adalah Anggota Koperasi Pegawai Negeri. (5). Setiap Anggota mempunjai hak atas bantuan berupa bahan-bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari jang djenis dan djumlahnja akan ditetapkan kemudian oleh pemerintah c.q. Menteri Transmi- grasi dan Koperasi. Pasal II. (1). Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan presiden ini akan diatur lebih landjut oleh Menteri Transmigrasi dan Kope- rasi setelah mendengar Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerdja. (2). Keputusan presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetap- kannja dan berlaku surut sedjak tanggal 1 Djanuari 1969. Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 15 April 1969 PRESIDEN, REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO DJENDERAL T.N.I. www.bphn.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen
Peraturan Presiden (Perpres)