DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1969

Nomor: 36
Tahun: 1969
Ditetapkan: 15 April 1969
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa usaha tersebut diatas sebaiknja dilakukan oleh suatu Badan usaha dengan bentuk koperasi jang dimiliki oleh seluruh pegawai Negeri;
c.bahwa pembiajaan usaha-usaha koperasi tersebut dapat diambilkan dari sebagian hasil potongan 10% gadji po- kok pegawai, sehingga dengan demikian usaha Koperasi tersebut tidak akan menambah, baik beban Pegawai Nege- ri maupun beban Anggaran pelandja Negara;
d.bahwa sehubungan dengan itu dianggap perlu untuk me- ngadakan perubahan tentang pembagian penggunaan dari potongan wadjib 10% gadji pokok pegawai Negeri sebagai- mana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 122 tahun 1968. Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) dan pasal 33 ajat (1) undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Madjelis permusjowaratan Rakjat Sementara Nomor XXIII/M.P.R.S./1966;
3.Undang-undang Nomor 18 tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263);
4.Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23);
5.Peraturan pemerintah Nomor 9, 10, 11 dan 15 tahun 1963
6.peraturan pemerintah Nomor 12, 13, 14 dan 18 tahun 1967;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1968 ;
8.Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1968;
9.Keputusan presiden Nomor 122 tahun 1968.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEROBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 1968 TENTANG PEMBAGIAN PENGGUNAAN, TJARA PEMOTONGAN DAN PENJETORAN ATAS POTONGAN WADJIB SEBESAR 10% DART GADJI POKOK PEGAWAI NEGERI. www.bphn.go.id. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Pasal I.

Pasal 1

Keputusan presiden Nomor 122 tahun 1968 dirubah dan ditambah sehingga berbunji sebagai berikut : pasal 1.

(1). Potongan wadjib sebesar 10% dari gadji pokok pegawai Negeri sebagaimana termaksud pada pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 1967 digunakan :
1. a.5% untuk usaha pemeliharaan Kesehatan pegawai Negeri;
2. b.3% untuk usaha asuransi pegawai Negeri;
3. c.1% untuk usaha pana Kesedjahteraan pegawai Negeri;
4. d.1% untuk usaha Koperasi pegawai Negeri.
(2). Potongan wadjib sebagaimana termaksud pada ajat (1) pasal ini tidak berlaku bagi para penerima pensiun, terketjuali potongan wadjib sebesar 5% untuk penjelenggaraan pemeliharaan Kesehatan;
(3). Jang dimaksud dengan Koperasi Pogawai Negeri tersebut dalam Pasal 1 ajat (1) huruf d tersebut diatas ialah suatu badan usaha milik pegawai Negeri dalam bentuk Koperasi berdasarkan Undang-undang perkoperasian jang berlaku jang bertudjuan untuk meningkatkan/menambah kesedjahteraan Pegawai Negeri dalam bidang pemenuhan kebutuhan pokok hidup sehari-hari.
(4). Setiap pegawai Negeri jang selama ini dikenakan potongan wadjib 10% dari gadji pokok sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 1967 dan Keputusan presiden Nomor 122 tahun 1968 adalah Anggota Koperasi Pegawai Negeri.
(5). Setiap Anggota mempunjai hak atas bantuan berupa bahan-bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari jang djenis dan djumlahnja akan ditetapkan kemudian oleh pemerintah c.q. Menteri Transmi- grasi dan Koperasi. Pasal II.
(1). Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan presiden ini akan diatur lebih landjut oleh Menteri Transmigrasi dan Kope- rasi setelah mendengar Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerdja.
(2). Keputusan presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetap- kannja dan berlaku surut sedjak tanggal 1 Djanuari 1969. Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 15 April 1969 PRESIDEN, REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO DJENDERAL T.N.I. www.bphn.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa usaha tersebut diatas sebaiknja dilakukan oleh suatu Badan usaha dengan bentuk koperasi jang dimiliki oleh seluruh pegawai Negeri;
c.bahwa pembiajaan usaha-usaha koperasi tersebut dapat diambilkan dari sebagian hasil potongan 10% gadji po- kok pegawai, sehingga dengan demikian usaha Koperasi tersebut tidak akan menambah, baik beban Pegawai Nege- ri maupun beban Anggaran pelandja Negara;
d.bahwa sehubungan dengan itu dianggap perlu untuk me- ngadakan perubahan tentang pembagian penggunaan dari potongan wadjib 10% gadji pokok pegawai Negeri sebagai- mana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 122 tahun 1968. Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) dan pasal 33 ajat (1) undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Madjelis permusjowaratan Rakjat Sementara Nomor XXIII/M.P.R.S./1966;
3.Undang-undang Nomor 18 tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263);
4.Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23);
5.Peraturan pemerintah Nomor 9, 10, 11 dan 15 tahun 1963
6.peraturan pemerintah Nomor 12, 13, 14 dan 18 tahun 1967;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1968 ;
8.Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1968;
9.Keputusan presiden Nomor 122 tahun 1968.

Menetapkan

Pasal 1

Keputusan presiden Nomor 122 tahun 1968 dirubah dan ditambah sehingga berbunji sebagai berikut : pasal 1.

(1). Potongan wadjib sebesar 10% dari gadji pokok pegawai Negeri sebagaimana termaksud pada pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 1967 digunakan :
1. a.5% untuk usaha pemeliharaan Kesehatan pegawai Negeri;
2. b.3% untuk usaha asuransi pegawai Negeri;
3. c.1% untuk usaha pana Kesedjahteraan pegawai Negeri;
4. d.1% untuk usaha Koperasi pegawai Negeri.
(2). Potongan wadjib sebagaimana termaksud pada ajat (1) pasal ini tidak berlaku bagi para penerima pensiun, terketjuali potongan wadjib sebesar 5% untuk penjelenggaraan pemeliharaan Kesehatan;
(3). Jang dimaksud dengan Koperasi Pogawai Negeri tersebut dalam Pasal 1 ajat (1) huruf d tersebut diatas ialah suatu badan usaha milik pegawai Negeri dalam bentuk Koperasi berdasarkan Undang-undang perkoperasian jang berlaku jang bertudjuan untuk meningkatkan/menambah kesedjahteraan Pegawai Negeri dalam bidang pemenuhan kebutuhan pokok hidup sehari-hari.
(4). Setiap pegawai Negeri jang selama ini dikenakan potongan wadjib 10% dari gadji pokok sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 1967 dan Keputusan presiden Nomor 122 tahun 1968 adalah Anggota Koperasi Pegawai Negeri.
(5). Setiap Anggota mempunjai hak atas bantuan berupa bahan-bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari jang djenis dan djumlahnja akan ditetapkan kemudian oleh pemerintah c.q. Menteri Transmi- grasi dan Koperasi. Pasal II.
(1). Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan presiden ini akan diatur lebih landjut oleh Menteri Transmigrasi dan Kope- rasi setelah mendengar Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerdja.
(2). Keputusan presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetap- kannja dan berlaku surut sedjak tanggal 1 Djanuari 1969. Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 15 April 1969 PRESIDEN, REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO DJENDERAL T.N.I. www.bphn.go.id

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1969

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (9)

undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1967

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1968

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 122 Tahun 1968

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 122 Tahun 1968

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (9)

undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1967

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1968

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 122 Tahun 1968

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 122 Tahun 1968