DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1967

Nomor: 12
Tahun: 1967
Ditetapkan: 18 Desember 1967
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Koperasi bersama-sama dengan sektor ekonomi Negara dan Swasta bergerak di segala sektor kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa dalam rangka memampukan dirinya bagi usaha-usaha mewujudkan masyarakat Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur diridhoi Tuhan Yang Maha Esa;
1. 3.bahwa…
2. 3.bahwa berhubung dengan itu, maka Undang-undang No. 14 tahun 1965 perlu dicabut dan perlu disusun suatu Undang-undang baru yang mencerminkan jiwa, serta cita-cita yang terkandung dalam Undang- undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) berikut penjelasannya. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 yo. pasal 20 dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan M.P.R.S. No. XIX/MPRS/1966;
3.Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966;
4.Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

Menetapkan

Memutuskan : Mencabut : Undang-undang No.14 tahun 1965 tentang Perkoperasian. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PERKOPERASIAN.

BAB I

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud di dalam Undang-undang ini dengan: Koperasi: adalah organisasi ekonomi rakyat, termaksud dalam Bab III Pasal 3 yang didirikan menurut ketentuan di dalam Bab XII pasal 44 Undang-undang ini. Perkoperasian:... Perkoperasian: adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi yang meliputi bidang-bidang idiil, organisasi dan usaha. Menteri: adalah Menteri yang diserahi urusan Perkoperasian. Pejabat: adalah Pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari Pemerintah atau Menteri untuk beberapa soal Perkoperasian.

BAB II

LANDASAN-LANDASAN KOPERASI

Pasal 2

(1)Landasan idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila.
(2)Landasan strukturil Koperasi Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.
(3)Landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.

BAB III

PENGERTIAN DAN FUNGSI KOPERASI

Pasal 3

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. BAGIAN…

Pasal 4

Fungsi Koperasi Indonesia adalah:

1.alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat,
2.alat pendemokrasian ekonomi nasional,
3.sebagai salah atu urat nadi perekonomian Indonesia,
4.alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata- laksana perekonomian rakyat.

BAB IV

AZAS DAN SENDI DASAR KOPERASI

Pasal 5

Azas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong- royongan.

Pasal 6

Sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia adalah :

1.sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia,
2.rapat…
2.rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi, sebagai pencerminan demokrasi dalam Kopersi,
3.pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota,
4.adanya pembatasan bunga atas modal,
5.mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya,
6.usaha dan ketata-laksanaannya bersifat terbuka,
7.Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan dari pada prinsip dasar : percaya pada diri sendiri.

BAB V

PERANAN DAN TUGAS

Pasal 7

Koperasi Indonesia, dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, berperanan serta bertugas untuk:

1.mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata,
2.mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat,
3.membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi. Pasal 8…

Pasal 8

Di dalam melakukan peranan dan tugas dimaksud diatas, Koperasi Indonesia dapat bekerja sama dengan sektor-sektor Perusahaan- perusahaan Negara dan Swasta. Kerjasama tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan azas dan sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia sendiri. Pengaturan selanjutnya dilakukan dengan peraturan Pemerintah.

BAB VI

KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA.

Pasal 9

(1)Keanggotaan Koperasi terdiri dari orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi-koperasi.
(2)Keanggotaan Koperasi dibuktikan dengan pencatatan dalam Buku Daftar Anggota yang diselenggarakan oleh Pengurus menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pejabat.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Koperasi bersama-sama dengan sektor ekonomi Negara dan Swasta bergerak di segala sektor kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa dalam rangka memampukan dirinya bagi usaha-usaha mewujudkan masyarakat Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur diridhoi Tuhan Yang Maha Esa;
1. 3.bahwa…
2. 3.bahwa berhubung dengan itu, maka Undang-undang No. 14 tahun 1965 perlu dicabut dan perlu disusun suatu Undang-undang baru yang mencerminkan jiwa, serta cita-cita yang terkandung dalam Undang- undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) berikut penjelasannya. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 yo. pasal 20 dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan M.P.R.S. No. XIX/MPRS/1966;
3.Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966;
4.Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

Menetapkan

Memutuskan : Mencabut : Undang-undang No.14 tahun 1965 tentang Perkoperasian. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PERKOPERASIAN.

BAB I

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

LANDASAN-LANDASAN KOPERASI

Pasal 2

(1)Landasan idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila.
(2)Landasan strukturil Koperasi Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.
(3)Landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.

BAB III

PENGERTIAN DAN FUNGSI KOPERASI

Pasal 3

Pasal 4

Fungsi Koperasi Indonesia adalah:

1.alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat,
2.alat pendemokrasian ekonomi nasional,
3.sebagai salah atu urat nadi perekonomian Indonesia,
4.alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata- laksana perekonomian rakyat.

BAB IV

AZAS DAN SENDI DASAR KOPERASI

Pasal 5

Azas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong- royongan.

Pasal 6

Sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia adalah :

1.sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia,
2.rapat…
2.rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi, sebagai pencerminan demokrasi dalam Kopersi,
3.pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota,
4.adanya pembatasan bunga atas modal,
5.mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya,
6.usaha dan ketata-laksanaannya bersifat terbuka,
7.Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan dari pada prinsip dasar : percaya pada diri sendiri.

BAB V

PERANAN DAN TUGAS

Pasal 7

Koperasi Indonesia, dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, berperanan serta bertugas untuk:

1.mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata,
2.mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat,
3.membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi. Pasal 8…

Pasal 8

BAB VI

KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA.

Pasal 9

(1)Keanggotaan Koperasi terdiri dari orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi-koperasi.
(2)Keanggotaan Koperasi dibuktikan dengan pencatatan dalam Buku Daftar Anggota yang diselenggarakan oleh Pengurus menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pejabat.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (7)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1985

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1969

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1985

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1985

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (7)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1985

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1969

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1985

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1985