Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1967
- Nomor
- 12
- Tahun
- 1967
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 61
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 yo. pasal 20 dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
Memutuskan : Mencabut : Undang-undang No.14 tahun 1965 tentang Perkoperasian. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PERKOPERASIAN. BAB I KETENTUAN-KETENTUAN UMUM
BAB I
Yang dimaksud di dalam Undang-undang ini dengan: Koperasi: adalah organisasi ekonomi rakyat, termaksud dalam Bab III Pasal 3 yang didirikan menurut ketentuan di dalam Bab XII pasal 44 Undang-undang ini. Perkoperasian:... Perkoperasian: adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi yang meliputi bidang-bidang idiil, organisasi dan usaha. Menteri: adalah Menteri yang diserahi urusan Perkoperasian. Pejabat: adalah Pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari Pemerintah atau Menteri untuk beberapa soal Perkoperasian. BAB II LANDASAN-LANDASAN KOPERASI
BAB II
BAB III PENGERTIAN DAN FUNGSI KOPERASI BAGIAN 1 Pengertian Koperasi
BAB III
Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. BAGIAN… BAGIAN 2 Fungsi Koperasi
Fungsi Koperasi Indonesia adalah:
BAB IV AZAS DAN SENDI DASAR KOPERASI BAGIAN 3 Azas Koperasi
BAB IV
Azas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong- royongan. BAGIAN 4 Sendi-sendi dasar Koperasi
Sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia adalah :
BAB V PERANAN DAN TUGAS
BAB V
Koperasi Indonesia, dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, berperanan serta bertugas untuk:
Pasal 8…
Di dalam melakukan peranan dan tugas dimaksud diatas, Koperasi Indonesia dapat bekerja sama dengan sektor-sektor Perusahaan- perusahaan Negara dan Swasta. Kerjasama tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan azas dan sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia sendiri. Pengaturan selanjutnya dilakukan dengan peraturan Pemerintah. BAB VI KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
BAB VI
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)