DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1977

Nomor: 52
Tahun: 1977
Ditetapkan: 20 September 1977
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pendaftaran penduduk di Indonesia belum terlaksana dengan baik;
b.bahwa dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban nasional dipandang perlu melaksanakan pendaftaran penduduk secara tertib;
c.bahwa pendaftaran penduduk tersebut tidak mengurangi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
d.untuk maksud tersebut, perlu diadakan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, keseragaman Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463);
3.Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33);
4.Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 1

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing, terhadap warganegara Republik Indonesia dan warganegara Asing yang menjadi penduduk Negara Republik Indonesia dilakukan pendaftaran penduduk.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan pendaftaran penduduk meliputi pengaturan tentang penyelenggaraan dan penyeragaman Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan pencatatan tentang setiap perubahan yang terjadi.
(2)Pada Kartu Keluarga dicatat selengkap-lengkapnya data mengenai Kepala Keluarga dan data mengenai Anggota Keluarga.

Pasal 3

Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau yang kawin, atau yang pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 4

Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan setiap perubahan yang terjadi atas diri sendiri dan atau diri Anggota Keluarganya. bphn.go.id

Pasal 5

(1)Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pendaftaran penduduk di wilayah Indonesia.
(2)Menteri Dalam Negeri mengeluarkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran penduduk serta mengawasi pelaksanaannya.

Pasal 6

(1)Setiap warganegara Republik Indonesia yang perlu membuktikan kewarganegaraan Republik Indonesianya dapat memperoleh Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.
(2)Menteri Kehakiman bertanggungjawab atas pengeluaran Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

(1)Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam wilayahnya.
(2)Dalam menyelenggarakan pendaftaran penduduk, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengikuti pedoman dan petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pendaftaran penduduk dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing, kecuali biaya yang dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam bidangnya masing-masing.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pendaftaran penduduk di Indonesia belum terlaksana dengan baik;
b.bahwa dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban nasional dipandang perlu melaksanakan pendaftaran penduduk secara tertib;
c.bahwa pendaftaran penduduk tersebut tidak mengurangi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
d.untuk maksud tersebut, perlu diadakan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, keseragaman Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463);
3.Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33);
4.Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 1

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan pendaftaran penduduk meliputi pengaturan tentang penyelenggaraan dan penyeragaman Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan pencatatan tentang setiap perubahan yang terjadi.
(2)Pada Kartu Keluarga dicatat selengkap-lengkapnya data mengenai Kepala Keluarga dan data mengenai Anggota Keluarga.

Pasal 3

Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau yang kawin, atau yang pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 4

Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan setiap perubahan yang terjadi atas diri sendiri dan atau diri Anggota Keluarganya. bphn.go.id

Pasal 5

(1)Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pendaftaran penduduk di wilayah Indonesia.
(2)Menteri Dalam Negeri mengeluarkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran penduduk serta mengawasi pelaksanaannya.

Pasal 6

(1)Setiap warganegara Republik Indonesia yang perlu membuktikan kewarganegaraan Republik Indonesianya dapat memperoleh Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.
(2)Menteri Kehakiman bertanggungjawab atas pengeluaran Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

(1)Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam wilayahnya.
(2)Dalam menyelenggarakan pendaftaran penduduk, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengikuti pedoman dan petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 62 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1954

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1980

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 62 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1954

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1980