Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1976
- Nomor
- 3
- Tahun
- 1976
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Pasal I Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
(2), memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu 1 tahun setelah melaporkan diri dan menyatakan keterangan serta ternyata memenuhi syarat-syarat tersebut dalam ayat (3) dan setelah mendapat Keputusan Menteri Kehakiman. Keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan kembali kewarganegaraan Republik Indonesia mulai berlaku pada hari pemohon menyatakan sumpah atau janji setia dihadapan Perwakilan Republik Indonesia dan berlaku surut hingga hari tanggal Keputusan Menteri Kehakiman tersebut. Sumpah atau janji setia itu adalah sebagai berikut : " Saya bersumpah (berjanji) : " bahwa saya untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia; akan setia kepada Negara Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila; " bahwa saya akan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Republik Indonesia serta; " bahwa saya akan membelanya dengan sungguh-sungguh; " bahwa saya dengan tulus ikhlas akan memikul kewajiban ini dengan rela hati.
Pasal II Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 5 April 1976 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 1976 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA SUDHARMONO, SH. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1976 TENTANG PERUBAHAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN UMUM Pasal 17 huruf k Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 memberikan kewajiban bagi warganegara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri lain daripada untuk menjalankan dinas negara, guna menyatakan keinginan untuk tetap menjadi warganegara Republik Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang pertama dan selanjutnya untuk tiap 2 (dua) tahun. Dalam masa itu tidak semua warganegara Republik Indonesia yang tinggal diluar negeri dapat memenuhi kewajiban tersebut bukan karena kelalaian melainkan akibat dari suatu keadaan diluar kesalahannya, sehingga ia terpaksa tidak dapat menyatakan keinginannya tersebut tepat pada waktunya. Karena Pasal 18 tidak menampung orang-orang tersebut, maka perlu diadakan perubahan terhadap Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958. Undang-undang ini bersifat terbatas, baik mengenai Perwakilan Republik Indonesia dimana ketentuan- ketentuan ini dapat dilaksanakan dan orang yang berhak menggunakan kesempatan maupun waktu berlakunya ketentuan ini. Perwakilan Republik Indonesia yang tidak dapat melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf k Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 sama sekali atau sebahagian secara sempurna adalah Perwakilan Republik Indonesia di Negeri Belanda disebabkan oleh keadaan yang ditimbulkan karena sengketa mengenai IRIAN JAYA (IRIAN BARAT pada waktu itu). Adapun mengenai orang yang berhak menggunakan kesempatan Pasal 18 ayat (2) ini adalah orang yang pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 adalah warganegara Republik Indonesia dan selama ini menunjukkan kesetiaannya kepada Negara Republik Indonesia. Dengan demikian mereka yang berkewarganegaraan asing, mereka yang tanpa kewarganegaraan karena kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia atau mereka yang telah memilih menjadi warganegara dari negara lain, tidak dapat menggunakan kesempatan ini. Demikian pula orang-orang Cina Perantauan (Hoa Kiau) juga tidak dapat menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Undang-undang ini. Ketentuan berlakunya Undang- undang ini terbatas pula, yaitu: hanya berlaku 1 (satu) tahun, sehingga merupakan ketentuan yang berlaku satu kali saja. Jangka waktu 2 (dua) tahun diberikan bagi mereka yang di tempat tinggalnya tidak ada Perwakilan Republik Indonesia. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I
Yang dimaksud dengan "sebab-sebab diluar kesalahannya" ialah akibat dari keadaan yang ditimbulkan karena sengketa mengenai Irian Barat antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda antara tahun 1958 sampai dengan tahun 1963. Keinginan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia harus dinyatakan kepada Perwakilan Republik Indonesia dimana ia bertempat tinggal atau dalam hal tidak ada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tinggalnya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara yang terdekat. Perwakilan Republik Indonesia yang menerima pernyataan tersebut diwajibkan untuk meneliti pernyataan dan syarat-syarat lain yang tercantum dalam Undang- undang ini.
Pasal II Cukup jelas.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)