DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003

Nomor: 5/5/PBI/2003
Tahun: 2003
Ditetapkan: 1 April 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya turut memelihara dan mendukung pencapaian stabilisasi nilai Rupiah, perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing sebagai lembaga penunjang sektor keuangan memiliki peranan yang cukup strategis;
c.bahwa dengan semakin bertambahnya instrumen pasar uang maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap peranan pialang pasar uang dalam melaksanakan kegiatan jasa perantara di dalam pasar uang Rupiah dan valuta asing termasuk kegiatan jasa perantara untuk Surat Utang Negara;
d.bahwa …..
d.bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut maka ketentuan tentang perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing perlu diatur kembali dalam Peraturan Bank Indonesia tentang perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);
4.Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara No. 4236);

Menetapkan

MEMUTUSKAN ….. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya .
2.Bank adalah Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998.
3.Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing.
4.Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
5.Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
6.Obligasi …..
6.Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan / atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
7.Direksi adalah organ perusahaan pialang yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Komisaris adalah organ perusahaan pialang yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan pialang.
9.Hari adalah hari kalender kecuali ditetapkan sebagai hari kerja.

BAB II

BIDANG USAHA

Pasal 2

(1)Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang adalah melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing.
(2)Dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan pialang dapat memperoleh imbalan.
(3)Pengguna jasa Perusahaan Pialang dalam pasar uang Rupiah dan valuta asing adalah bank, kecuali dalam hal jasa perantara untuk Surat Utang Negara, pengguna jasa dapat berupa bank dan non bank.
(4)Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat menggunakan jasa Perusahaan Pialang.

Pasal 3

…..

Pasal 3

Perusahaan pialang hanya dapat memberikan jasa perantara untuk transaksi yang lazim dilakukan di pasar uang Rupiah maupun di pasar valuta asing.

Pasal 4

Perusahaan Pialang dilarang :

a.melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas namanya sendiri dan atau dananya sendiri ;
b.melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas nama pemilik Perusahaan Pialang dan atau dana pemilik Perusahaan Pialang yang bersangkutan ;
c.memberikan jasa perantara di pasar modal kecuali sebagai jasa perantara transaksi Obligasi Negara;
d.melakukan penyelesaian transaksi (setelmen) untuk pengguna jasa; dan
e.memberikan informasi nama pengguna jasa sebelum transaksi disepakati.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

(1)Perusahaan Pialang hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
1. a.persetujuan …..
2. a.persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Perusahaan Pialang; dan
3. b.izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Perusahaan Pialang setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 6

Modal disetor untuk mendirikan Perusahaan Pialang ditetapkan sekurang- kurangnya sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).

Pasal 7

(1)Perusahaan pialang harus berbentuk hukum Perseroan Terbatas yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing.
(2)Perusahaan Pialang hanya dapat didirikan oleh:
1. a.warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
2. b.warga negara Indonesia dan atau badan hokum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
(3)Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor Perusahaan Pialang.

Pasal 8

(1)Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
1. a.rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. 1.nama dan tempat kedudukan;
  2. 2.kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pialang;
  3. 3.permodalan;
  4. 4.kepemilikan;
  5. 5.wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komisaris serta Direksi;
2. b.data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.
3. c.daftar calon anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi, disertai dengan:
  1. 1.pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
  2. 2.fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
  3. 3.riwayat hidup;
  4. 4.surat …..
  5. 4.surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
4. d.rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
5. e.rencana kerja (business plan) untuk tahun pertama yang sekurang- kurangnya memuat studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
6. f.rencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan);
7. g.sistem dan prosedur kerja;
8. h.bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito dalam Rupiah yang disahkan oleh Bank di Indonesia dimana deposito ditempatkan, atas nama salah satu calon pemilik untuk pendirian Perusahaan Pialang yang bersangkutan;
(2)Daftar calon pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b:
1. a.dalam hal perorangan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 4;
2. b.dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:
  1. 1.akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ….. dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
  2. 2.dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 4 dari seluruh dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan;
  3. 3.seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Perusahaan Pialang dan badan hukum pemilik Perusahaan Pialang sampai dengan pemilik terakhir.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya turut memelihara dan mendukung pencapaian stabilisasi nilai Rupiah, perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing sebagai lembaga penunjang sektor keuangan memiliki peranan yang cukup strategis;
c.bahwa dengan semakin bertambahnya instrumen pasar uang maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap peranan pialang pasar uang dalam melaksanakan kegiatan jasa perantara di dalam pasar uang Rupiah dan valuta asing termasuk kegiatan jasa perantara untuk Surat Utang Negara;
d.bahwa …..
d.bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut maka ketentuan tentang perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing perlu diatur kembali dalam Peraturan Bank Indonesia tentang perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);
4.Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara No. 4236);

Menetapkan

MEMUTUSKAN ….. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya .
2.Bank adalah Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998.
3.Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing.
4.Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
5.Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
6.Obligasi …..
6.Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan / atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
7.Direksi adalah organ perusahaan pialang yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Komisaris adalah organ perusahaan pialang yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan pialang.
9.Hari adalah hari kalender kecuali ditetapkan sebagai hari kerja.

BAB II

BIDANG USAHA

Pasal 2

(1)Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang adalah melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing.
(2)Dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan pialang dapat memperoleh imbalan.
(3)Pengguna jasa Perusahaan Pialang dalam pasar uang Rupiah dan valuta asing adalah bank, kecuali dalam hal jasa perantara untuk Surat Utang Negara, pengguna jasa dapat berupa bank dan non bank.
(4)Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat menggunakan jasa Perusahaan Pialang.

Pasal 3

…..

Pasal 3

Perusahaan pialang hanya dapat memberikan jasa perantara untuk transaksi yang lazim dilakukan di pasar uang Rupiah maupun di pasar valuta asing.

Pasal 4

Perusahaan Pialang dilarang :

a.melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas namanya sendiri dan atau dananya sendiri ;
b.melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas nama pemilik Perusahaan Pialang dan atau dana pemilik Perusahaan Pialang yang bersangkutan ;
c.memberikan jasa perantara di pasar modal kecuali sebagai jasa perantara transaksi Obligasi Negara;
d.melakukan penyelesaian transaksi (setelmen) untuk pengguna jasa; dan
e.memberikan informasi nama pengguna jasa sebelum transaksi disepakati.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

(1)Perusahaan Pialang hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
1. a.persetujuan …..
2. a.persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Perusahaan Pialang; dan
3. b.izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Perusahaan Pialang setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 6

Modal disetor untuk mendirikan Perusahaan Pialang ditetapkan sekurang- kurangnya sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).

Pasal 7

(1)Perusahaan pialang harus berbentuk hukum Perseroan Terbatas yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing.
(2)Perusahaan Pialang hanya dapat didirikan oleh:
1. a.warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
2. b.warga negara Indonesia dan atau badan hokum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.
(3)Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor Perusahaan Pialang.

Pasal 8

(1)Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
1. a.rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. 1.nama dan tempat kedudukan;
  2. 2.kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pialang;
  3. 3.permodalan;
  4. 4.kepemilikan;
  5. 5.wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komisaris serta Direksi;
2. b.data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.
3. c.daftar calon anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi, disertai dengan:
  1. 1.pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
  2. 2.fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
  3. 3.riwayat hidup;
  4. 4.surat …..
  5. 4.surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
4. d.rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
5. e.rencana kerja (business plan) untuk tahun pertama yang sekurang- kurangnya memuat studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
6. f.rencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan);
7. g.sistem dan prosedur kerja;
8. h.bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito dalam Rupiah yang disahkan oleh Bank di Indonesia dimana deposito ditempatkan, atas nama salah satu calon pemilik untuk pendirian Perusahaan Pialang yang bersangkutan;
(2)Daftar calon pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b:
1. a.dalam hal perorangan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 4;
2. b.dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:
  1. 1.akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ….. dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
  2. 2.dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 4 dari seluruh dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan;
  3. 3.seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Perusahaan Pialang dan badan hukum pemilik Perusahaan Pialang sampai dengan pemilik terakhir.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2002