DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2011

Nomor: 2
Tahun: 2011
Ditetapkan: 15 Januari 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan Partai Politik di Indonesia adalah persyaratan pembentukan Partai Politik, persyaratan kepengurusan Partai Politik, perubahan AD dan ART, rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan Partai Politik dan kemandirian Partai Politik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.
3.Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
4.Pendidikan . . .
4.Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5.Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
6.Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
7.Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta pada ayat (4) ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
(1a)Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
(1b)Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
(2)Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
(3)Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
(4)AD . . .
(4)AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
1. a.asas dan ciri Partai Politik;
2. b.visi dan misi Partai Politik;
3. c.nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
4. d.tujuan dan fungsi Partai Politik;
5. e.organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
6. f.kepengurusan Partai Politik;
7. g.mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
8. h.sistem kaderisasi;
9. i.mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
10. j.peraturan dan keputusan Partai Politik;
11. k.pendidikan politik;
12. l.keuangan Partai Politik; dan
13. m.mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.
(5)Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

3.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.
(2)Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
1. a.akta notaris pendirian Partai Politik;
2. b.nama . . .
3. b.nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
4. c.kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
5. d.kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
6. e.rekening atas nama Partai Politik.
  1. 4.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).
(2)Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
(3)Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.
(4)Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

5.Ketentuan . . .
5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai Politik.
(2)Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.
(3)Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.
(4)Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.

6.Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri secara tertulis;
3. c.menjadi anggota Partai Politik lain; atau
4. d.melanggar AD dan ART.
(2)Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.
(3)Dalam . . .
(3)Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

7.Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.
(2)Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
(3)Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
(3a)Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.
(4)Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan.

8.Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.
(2)Susunan . . .
(2)Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.
(3)Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

9.Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
1. a.anggota Partai Politik;
2. b.bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. c.bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
4. d.bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
(1a)Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
(2)Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
(3)Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

10.Ketentuan . . .
10.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 29

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Peraturan turunan (14)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 8 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 64 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 23

Pasal 29

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Peraturan turunan (14)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2012

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 8 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 64 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2015