DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 21 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Penyelenggaraan pemberian bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 yang diberikan satu kali kepada Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Guru Ngaji, Marbot, dan Penjaga Makam di Kabupaten Gresik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian Bantuan Sosial untuk Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Guru Ngaji, Marbot, Penjaga Makam di Kabupaten Gresik merupakan salah satu pelaksanaan perlindungan jaminan sosial yang merupakan bagian dari Nawakarsa atau berisi 9 (sembilan) langkah program visi misi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi nawakarsa yang merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan berdasarkan ketentuan dalam

Mengingat

Pasal 44 ayat (1) Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik, Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu/pengelola lembaga kesejahteraan sosial, anak yatim, janda miskin, nelayan miskin, marbot, penjaga makam, Guru ngaji, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, bantuan dana pengobatan untuk kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, santunan korban kebakaran, banjir, dan bencana alam/non alam lainnya;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Untuk Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Guru Ngaji, Marbot, Dan Penjaga Makam Di Kabupaten Gresik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dałam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);
15.Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 44);
16.Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 92); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL UNTUK JANDA MISKIN, ANAK YATIM/PIATU, GURU NGAJI, MARBOT, DAN PENJAGA MAKAM DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3.Bupati adalah Bupati Gresik.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
6.PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Gresik adalah PT Pos Indonesia Kantor Cabang Gresik sebagai penyalur bantuan sosial di Kabupaten Gresik.
7.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
8.Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik yang selanjutnya disingkat DMI Kabupaten Gresik adalah Dewan Masjid Indonesia Cabang Kabupaten Gresik.
9.Desa adalah Desa di Kabupaten Gresik.
10.Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Gresik.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
12.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
13.Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
14.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
15.Kebutuhan Dasar Minimal adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat hidup layak, mencakup, makanan, minuman, rumah, pakaian, pendidikan dan kesehatan.
16.Janda Miskin adalah Wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya dan tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanggungannya.
17.Anak Yatim/Piatu adalah Anak yang kehilangan ayah atau ibunya maupun kehilangan kedua orangtuanya karena kematian.
18.Guru Ngaji adalah Orang yang mengajarkan baca dan tulis Al-Quran di lingkungan masyarakat.
19.Marbot adalah seseorang yang diberi tugas khusus oleh pengurus masjid secara teknis bertanggungjawab terhadap kebersihan, keamanan dan kelestarian lingkungan masjid, serta menyiapkan segala hal teknis jika masjid ada kegiatan tertentu, dan selain itu Marbot juga pada saat tertentu bertugas menjadi muadzin dan atau menjadi imam atau pengganti (badal) imam masjid.
20.Penjaga Makam adalah Seseorang yang menjaga dan memelihara Makam Desa atau Kelurahan Makam Umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Sosial ini dimaksudkan sebagai mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Marbot, Guru Ngaji dan Penjaga Makam.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Sosial kepada Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Marbot, Guru Ngaji, dan Penjaga Makam untuk untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kerentanan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal.

BAB III

PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

(1)Jenis Penerima Bantuan Sosial terdiri atas:
1. a.Janda Miskin;
2. b.Anak Yatim/Piatu;
3. c.Guru Ngaji;
4. d.Marbot; dan
5. e.Penjaga Makam.
(2)Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen kependudukan.

BAB IV

BENTUK DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

(1)Bentuk Bantuan Sosial bagi penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa uang tunai.
(2)Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 6

Pembiayaan Bantuan Sosial bersumber dari APBD dan dianggarkan dalam belanja pada Dinas Sosial.

BAB VI

DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

(1)Penyedia Data penerima manfaat Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Dinas Pendidikan, Kelurahan dan desa untuk data Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu dan Penjaga Makam:
2. b.Dinas Pendidikan untuk data Guru Ngaji sudah diverifikasi; dan
3. c.DMI Kabupaten Gresik untuk Data Marbot yang sudah diverifikasi.
(2)Dinas sosial menetapkan jumlah Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan pagu anggaran yang direncanakan untuk tiap tahun anggaran.

Pasal 8

(1)Penyedia data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengirimkan data penerima Bantuan Sosial kepada Dinas Sosial.
(2)Setiap data yang dikirim oleh penyedia data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit data nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan.

BAB VII

MEKANISME PENGELOLAAN DATA

Pasal 9

Mekanisme pengelolaan data calon penerima Bantuan Sosial dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a.Dinas Sosial melaksanakan persandingan data penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai penerima Bantuan Sosial dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Gresik;
b.persandingan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mendapatkan kevalidan Nomor Induk Kependudukan dan ketunggalan penerima manfaat Bantuan Sosial; dan
c.persandingan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, menghasilkan daftar penerima Bantuan Sosial.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025