1.11 Meningkatnnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai I Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) PDRB per Kapita LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR ~ TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 - 2026 Definisi Operasinal 4 Formulasi Perhitungan/ Penjelasan 5 ISatuan 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi IPersen (LPE) adalah persentase wilayah dari tahun t-1 ke perubahan Produk Domestik tahun t Bruto (PDB) rill suatu wilayah y _ y atau negara dalam periode rt= ~ t-i x 100% tertentu, biasanya dihitung t - 1 secara tahunan. PDB rill mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu ekonomi, disesuaikan dengan tingkat inflasi, sehingga mencerminkan perubahan nyata dalam produksi. PDRB per Kapita adalah indikator ekonomi yang mengukur rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Indikator yang kategori usaha mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri dari tanaman pangan, tanaman dengan: rt = laju pertumbuhan PDRB tahun t; Yt = PDRB atas dasar harga konstan tahun t; Yt-1 = PDRB atas dasar harga konstan tahun t-1. Nilai PDB atau PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu PDB PDB per lropita - l;penduduk PDRB PDRB per kapita - Ipe-nduduk Ket : PDRB atas dasar harga konstan t=tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya P=kategori _p_ertanian, kehutanan dan Juta Rp. Persen Penanggung Jawab 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sumber Data 8 Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan Pl Y1~~ Tujuan 1 Sasaran 2 modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan lndikator Tujuan/Sasaran Daerah 3 Persentase Kecamatan Rawan Pangan LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Definisi Operasinal 4 hatikultura, tanaman perlmman, petemakan, clan jasa pertanian dan perburuan, Subkategori Usaha kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sub kategori Usaha Perikanan Merupakan persentase dari kecamatan yang memiliki kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan dan resparasi mobil dan sepeda motor Formulasi Perhitungan/ Penjelasan 5 perikanan Jumlah kecamatan rentan rawan pangan dibagi jumlah keseluruhan kecamatan di kabupaten dikali 100 persen Pertumbuhan ekonomi wi1ayah berdasarkan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Resparasi Mobil dan Sepeda Motor dari tahun t-1 ke tahun t rt= Yt -Yt-1 X 100% Yt - l dengan: rt = laju pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Resparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun t; Yt = PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Resparasi Mobil dan Sepeda Motor atas dasar harga konstan tahun t; Yt-1 = PDRB Perdagangan Besar dan Eceran_;_ Satuan 6 Persen Persen Penanggung Jawab 7 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan S-umber Data 8 Hasil Perhitungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Badan Pu.sat Statistik Kabupaten Katingan cr~ r Tujuan Sasaran 1 2 lnd.ikator ii Tujuan/ Sasaran Daerah 3 LPE Kategori Industri Pengolahan Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan Persentase pertumbuhan nilai investasi Defmisi Operasinal 4 Kategori Industri Pengolahan meliputi kegi.atan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pe:rtambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan Data jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Objek Wisata yaang dikelola atau bekerjasama dengan Dinas Pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN) di daerah. Formulasi Perhitungan/ Penjelasan 5 Reparasi Mobil dan Sepeda Motor atas dasar hani?a konstan tahun t-1. ISatuan 6 Pertumbuhan ekonomi I Persen wilayah kategori Industri Pengolahan dari tahun t-1 ke tahun t Tt = Yt -Yt-1 X 100% Yt-1 dengan: rt = laju pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan tahun t; Yt = PDRB Industri Pengolahan atas dasar harga konstan tahun t; Yt-1 = PDRB Industri Pengolahan atas dasar har~a konstan tahun t-1. Jumlah lrunjungan wisatawan I Persen di akhir tahun (tahun n) dikurangi jumlah kunjungan wisatawan tahun sebelunmya (tahun n-1) dibagi jumlah kunjungan wisatawan tahun sebelumnya (tahun n-1) dika1i 100 persen Nilai investasi tahun n I Persen dikurangi. nilai investasi tahun n-1 dibagi nilai investasi tahun n-1 dikali 100 persen Penanggung Jawab 7 Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sumber Data 8 Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan Laporan buku tamu objek wisata LKPM ~M'd\ ~ Tujuan 1 21 Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SOM) yang berdaya saing Sasaran 2 2.11 Meningkatnya SumberDaya Manusia (SOM) yang berkualitas dan berdaya saing Inclik.ator Tujuan/Sasaran Daerah 3 Indeks Pembangunan Manusia (1PM) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Definisi Operasinal 4 Indeks Pembangunan Manusia (1PM) adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup,melek huruf, pendidikan dan standar hidup. 1PM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan Keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung Rata- rata Lama Sekolah adalah ~nduduk berusia 25 Tahun Formulasi Perhitungan/ Penjelasan 5 1PM adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. ,_ - ~ )-~) Ipengtht,ra,&- ~)-~) '"' 1PM" ( Ilad,,la xI~ xI,.,_ x100 lPG : 1/3 [Xcde (I)+Xcde (2) +Linc•Dist] Xedc (I) =Xerle tmtuk barapan bidup Xede(2) " Xede untuk pendidikan Linc-<list " lndeks distn'busi pendapatan RLS - RLSmin I RLS RLS,,,,.,.. RLSmin ISatuan 6 Angka Angka Tahun Penanggung Jawab 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pendidikan Sumber Data 8 Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan Publikasi BPS Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan q ~ ( Tujuan Sasaran 1 2 lndikator I Tujuan/ Sasaran Daerah 3 Harapan Lama Sekolah (HLS) Angka Harapan Hidup (AHH) Prevalensi Stunting Definisi Operasinal 4 keatas. RLS clihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa tingkat kematian pada setiap kelompok usia akan tetap seperti pada tahun yang bersangkutan. Formulasi Perhitungan/ Penjelasan 5 ·--................. ,__,_ __tt.l __ ...... HLS-HLSmin I H LS = H LSmak• - H LSmin Dihitung dengan metode Long form sp2020, metode lill menghitung AHH berdasarkan rata-rata usia wanita melahirkan anak pertama, rata-rata anak yang pemah dilahirkan dan rata-rata anak yang masih hidup. ·-- UHH - UHHmin I lcenhat,m = UHH male• - UH H nun Satuan 6 Tahun Tahun Stunting adalah kondisi Jumlah anak balita I Persen terhambatnya pertumbuhan stunting pendek/sangat dan perkembangan anak yang pendek) adalah kondisi disebabkan oleh kekurangan anak yang mengalami gizi kronis dan infeksi berulang, gangguan pertumbuhan terutama pada masa 1.000 hari dan perkembangan akibat pertama kehidupan (dari dalam kekurangan gizi kronis kandungan hingga balita usia 2 dan infeksi berulang yang tahun) ditandai dengan panjang badannya atau tinggi badannva di bawah stanc1ar Penanggung Jawab 7 Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Sumber Data 8 Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan BPS Katingan Dinas Kesehatan (Bidang Kesehatan Masyarakat) ✓-r J,tj.J }, Tujuan Sasaran 1 2 Indikator Tujuan/Sasaran 1 I Daerah 3 Persentase penduduk miskin Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT} Indeks Pembangunan Gender (IPG) Definisi Operasinal 4 Penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan Penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja Menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik Formulasi Perhitungan/ Penjelasan 5 (berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) RI Nomor 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak) Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak : Pendek : -3 SD s.d < -2 SD,Sangat Pendek : <- 3 SD Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Headcount Index secara sederhana mengukur piopcnsi yang dikategorikan miskin. 1 t [z- s,;]o Po = n - z - •-1 ....,.,............. t •a..--- ,i•--.-................._..,.,...,... __....,........_,,..., , .. ..._.....................--... ~ ........... TPT = ;k x 100% - ..,.,.,.._ __('") pp , __,_,_,____) IPG merupakan rasio antara 1PM perempuan dengan laki-laki. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang Satuan 6 Penanggung Jawab 7 Persen I Dinas Sosial Persen I Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Ketenaga Kerja Angka I Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindul!Kan Sumber Data 8 Sadan Pusat Statistik Kabupaten Katingan Sadan Pusat Statistik Kabupaten Katingan Sadan Pusat Statistik Kabupaten Katingan ~lit~ -10-- - Indikator Formulasi Perhitungan/ Penanggung Tujuan Sasaran Tujuan/Sasaran Definisi Operasinal Satuan Sumber Data Daerah Penjelasan Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 sama seperti 1PM, tetapi Anak Serta mengungkapkan Pengendalian pencapaian laki-laki dan Penduduk dan Perempuan Keluarga IPG= IPMP x 100 Berencana IPM1 3 Meningkatnya Indeks lndeks infrastruktur merupakan Persen Dinas Hasil Penilaian cakupan dan Infrastruktur salah satu komponen City Pekerjaan Mandiri kualitas Development Index (CDI) yang II= ~m Xijbn t ~Jl+H Prtaml H~Bl xPrtasl Umumdan infrastruktur menilai kinerja kota Penataan pembangunan berdasarkan persentase rumah If= Ruang yang merata tangga yang memiliki akses pada Koofisien 0,3255 x PJDKM + fasilitas-fasilitas mendasar. 0,3343 x PRfAML + 0,5133 x PRASL Keterengan: (Koofisien 0,3255 dikali Panjang Jalan Konclisi Mantap clitambah 0,3343 dikali Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak clitambah 0,5133 dikali Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi lavak) Persentase Jumlah kecamatan yang Luas kecamatan yang Persen Dinas Hasil Penilaian kecamatan terhubung poros kabupaten terhubung poros kabupaten Pekerjaan Mandiri yang clibagi keseluruhan luas Umumdan terhubung kecamatan dikali 100 Penataan dengan poros persen Ruang kabupaten Pkp kab (%) = L1cp1cab X 1 00% Leac-Jc•& q W ~ Indikator Formulasi Perhitungan/ Penanggung Tujuan Sasaran Tujuan/ Sasaran Definisi Operasinal Satuan Sumber Data Daerah Penjelasan Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 Keterangan Rqimb =Presentffie Kecamatan yang terhubung dengan Poros Kabupaten Lkpkab = Luas Kecamatan yang terhubung dengan Poros Kabupaten Ltotkec = Luas Total Kecamatan 3.1 Meningkatnya Persentase Panjang jalan kondisi baik yang Persen Dinas Hasil Penilaian aksesibilitas jalan dalam menghubungkan antar kecamatan f'i (o/o) = PJl,atk+PI•~d4111 X10Qo/o Pekerjaan Mandiri infrastruktur kondisi ]tap P/total Umumdan dasar yang mantap Penataan merata untuk Keterangan Ruang mendukung Pjtap(o/o) = Persentase Jalan pembangunan Da1am Kondisi Mantap ekonomi dan Pjbaik = Panjang Jalan pelayanan Kondisi Baik dasar Pjsedang = Panjang Jalan Kondisi Sedang Pjtotal = Panjang Total Jalan Persentase Jumlah jembatan kondisi dalam Jumlah jembatan kondisi Persen Dinas Hasil Penilaian jembatan baik "baik" + "sedang" dibagi Pekerjaan Mandiri dalam kondisi jumlah keseluruhan Umumdan mantap jembatan kabupaten dikali Penataan 100 persen Ruang PJbt.mtp(%) = 1 l:;:: x100% Keterangan Pibt mtp (%) = Persentase ~ JIJ~ . Tujuan Sasaran 1 2 I Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah 3 Persentase desayang terlayani sektor transportasi Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minumlayak Definisi Operasinal 4 Jumlah trayek yang dilayani moda transportasi antar Desa dan Kecamatan ------ Rumah tangga yang telah mengakses air minum layak Formulasi Perhitungan/ Penjelasan 5 Jembatan Kondisi Mantap Jbt Baile === Jembatan Kondisi Baile Jbt total = Total jembatan keseluruhan Jumlah desa yang sudah terlayani sektor transportasi dibagi jumlah keseluruhan desa dikali 100 persen Jumlah rumah tangga yang telah mengakses air minum layak dibagi keseluruhan jumJah rumah tangga di kabupaten dikali 100 persen Prt a.m.lyk(%) = RRtta.m.lykx100% · . total Keterangan Prtamlyk (%) === Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak Rtamlyk = Rumah tangga yang memiliki akses air minumlayak Rt total = Total Rumah Tangga !Satuan 6 Persen Persen Penanggung Jawab 7 Dinas Perhubungan dan Perikanan Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Sumber Data 8 Dinas Perhubungan dan Perikanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ·~ ~J ~ Tujuan Sasaran 1 2 Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah 3 Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak Definisi Operasinal 4 Rumah tangga yang telah mengakses sanitasi layak Persentase IPanjang Jaringan irigasi kondisi jaringan irigasi baik dalam kondisi mantap Persentase permukiman kumuhyang ditangani Permukiman kumuh yang ditangani (dengan pengukuran hitungan capaiannya melalui pembangt1nanj peninJdcatan Formulasi Perhitungan/ Penjelasan 5 Satuan 6 Jumlah rumah tangga I Persen yang telah mengakses sanitasi layak dibagi kese1uruhan jum1ah rumah tangga di kabupaten dikali 100 persen Rtmasl Prtmaslyk {9') =--, x 100 % Rttota, Keterangan Prtmaslyk (%) = Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak Rtamlyk = Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak Rt total = Total Rumah Tan~a P . ,. tp (otl/.ir.Baik+sldang 100ot .1r.~m '°I lrigasi total kab X 10 Keterangan P.ir.k.mtp (%) = Persentase jaringan mgasi dalam kondisi mantap P.ir.Baik + Sedang =Panjang Irigasi Baik + Sedang Irigasi Total Kah = Panjang Total Irigasi Kabupaten Jumlah permukiman kumuh yang ditangani dibagi jumlah keseluruhan permukiman kumuh di Persen Persen Penanggung Jawab 7 Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Sumber Data 8 Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang DraSK Kawasan Kumuh (SK belum selesai ,~~ 'l \ Tujuan 1 4 I Terwujudnya kondisifitas dalam kehidupan bermasyarakat dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (semangat dalam persatuan dan kesatuan). Sasaran 2 Indikator Tujuan/Sasaran Daerah 3 lndeks Kerukunan Umat Beragama Persentase penyelesaian kasus SARA Definisi Operasinal 4 Indeks kerukunan umat beragama adalah sebuah bentuk pengukuran nilai kehidupan rukun antaragama yang akan dilaksanakan dalam bentuk survey dengan variable yang menjadi tolak ukur nantinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah. Pelaksanaan survei akan dilakukan oleh pihak ke 3 dengan sasaran 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan dan clidampingi dari Forum Kerukunan Umat Beragama dan Badan Kesban~l. Persentase Penyelesaian Kasus SARA adalah sebuah pengukuran dalam bentuk satuan persen dengan menghadirkan 2 buah yaitu
1.Variabel Pertama adalah Jumlah Kasus yang terdeteksi terjadi di Kabupaten Katingan
2.Variabel Kedua adalah Jumlah kasus yang sudah difasilitasi dalam penyelesaiannya. Kasus-kasus yang termasuk dalam SARA yaitu kasus Formulasi Perhitungan/ Penjelasan 5 kabupaten dikali persen 100 /n4,k,T: kt!: • lmH,KS = kl!: • /nd,bK=~ n Kl'BP,.,,.•- T,,li, •/i~ - --1~ r----1.... .,.t,,.i....._ ·-~•poa-......... KS=ild!l> .....""°- l,•olai...,.t,p1,U•uilo!jo,_ · • ~-..ti-dilotooilnJa- ..-....- l,• ailoi...,.t11"'1adimo,,i- ••™"l...._."f'lpobdimlltn..... 11:1·,,..~.. i-_,,.__~ r ......-~ • :,aoll,i~~ •·.,;, aue~ i.t;,-oa Jumlah kasus SARA yang diselesaikan dibagi jumlah keseluruhan kasus SARA yang terjadi atau dilaporkan dikali 100 persen Satuan 6 Angka Persen Penanggung Jawab 7 Permuldman Serta Pertanahan Badan Kesatuan Bangsadan Politik Badan Kesatuan Bangsadan Politik Sumber Data 8 dan belum terbit) Bidang Ekonom.i, Sosial, Budaya, Agamadan Ormas Bidang Kewaspadaan Nasional ~ JM,q Tujuan I 1 I Sasaran 2 4 . 11 Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal. I lndikator Tujuan/ Sasaran Daerah I 3 Persentase penurunan kasus krim.inal Persentase penanganan kasus K3 Persentase konflik sosial yang ditangani Definisi Operasinal 4 pertikaian antarsulru, agama, ras dan golongan. Mengindikasikan seberapa besar jumlah kasus kriminal berkurang dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya Mengindikasikan seberapa besar jumlah kasus K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) yang ditindak1anjuti atau ditangani dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kasus K3 yang dilaporkan atau terjad Persentase penyelesaian kasus konflik sosial adalah sebuah pengukuran dalam bentuk satuan persen dengan dengan menghadirkan 2 buah yaitu :
1.Variabel Pertama adalah jumlah Kasus yang terdeteksi terjadi di Kabupaten Katingan
2.Yariabel Kedua adalah jumlah kasus yang sudah difasilitasi dalam penyelesaiannya. Kasus-kasus yang termasuk dalam konflik sosial yaitu konflik individu den__gan Formulasi Perhitungan/ Penjelasan 5 Jumlah kasus krim.inal di tahun lalu (tahun n-1) dikurangi jumlah kasus krim.inal di akhir tahun (tahun n) ] dibagi [ jumlah kasus kriminal di tahun lalu (tahun n-1)) dikali 100 persen Jumlah kasus K3 yang ditinda1danjuti alaU ~ dibagi jumlah keseluruhan kasus K3 yang dilaporkan atau terjadi dikali 100 persen Jumlah konflik sosial yang ditangani dibagi jumlah keseluruhan konflik sosial yang terjadi atau dilaporkan dikali 100 persen Satuan 6 Persen Persen Persen Penanggung Jawab 7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Badan Kesatuan Bangsadan Politik I Sumber Data I 8 Polres Katingan Satuan Polisi Pamong Praja danPemadam Kebakaran Bidang Kewaspadaan Nasional ~jj~r ' Tujuan 1 5 I Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersinambungan Sasaran 2 ~ Indikator juan/ Sasaran Daerah 3 Persentase benda, situs, dankawasan cagar budaya yang dilestarikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Definisi Operasinal 4 individu, konflik internal individu, konflik antar kelas sosial, konflik antarkelompok sosial, konflik antargenerasi, Konflik yang bersifat deskruktif dan konstruktif, konflik berdasarkan aktivitas manusia di dalam Masyarakat, bahkan konflik antamegara juga termasuk dalam konflik sosial. Jumlah cagar budaya yang ditetapkan melalui keputusan bupati dan terpelihara. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan angka capaian tahunan yang ~lo1alitas ~ Kabupaten Katingan dalam kurun waktu 1 tahun, indikator perhitungan yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Laban (IKTL). Perhitungan dilakukan serentak seluruh Indonesia melalui laman Aplikasi IKLH KLHK pada timeline yang ditetapkan setelah penginputan Formulasi Perhitungan/ Penjelasan 5 Jumlah benda,situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibagi keseluruhah benda,situs, dan kawasan cagar budaya di kabupaten dikali 100 _Qersen IKLH Kabupaten = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL) 'Satuan 6 Persen Poin Penanggung Jawab 7 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Dinas Linkungan Hidup Sumber Data 8 Keputusan Bupati tentang penetapan Cagar Budaya Kabupaten Perhitungan Mandiri '9 ~ : Tujuan 1 Sasaran 2 5.11 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Indikator Tujuan/ Sasaran Daerah 3 Indeks Kualitas Air (IKA) lndeks Kualitas Udara (IKU) Definisi Operasinal 4 selesai dan biasanya akan rills m1ai IKIJ-1 final pada akhir tahun. IKA adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke tunggal, biasanya berdimensi, dengan cara yang mudahh direproduksi. Pada tahun 2024 terjadi penambahan titik pantau disebabkan nilai IKA yang tidak mencapai target dari tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan dengan adanya penambahan titik pantau tersebut dapat menambah nilai IKA untuk tahun 2024. Sesuai dengan titik pantau yang ditetapkan dan telah disetujui KLHK jumlah titik pantau sebelumnya sebanyak 15 titik, namun karena ada penambahan sebanyak 12 titik maka pada tahun 2024 jumlah titik pantau berjumlah sebanyak27 titik pantau. IKU adalah skala yang memberikan informasi real-time mengenai jumlah polusi di udara wilayah Kabupaten Katingan. Kegiatan ~ sampel udara ambien de_!!gan Formulasi Perhitungan/ Penjelasan 5 Nllai relatif • El '-J Rumua inetode IP: ,, • Jc,,r.,,):...._;(c,,1.vl:... 0 S l'/1 S I.O -+ _ (_Nicu_) 1.0 < ,.,, S s.o -+ cemw - S,O < l'/1 S 10,0-+,-...... ,.,, > 10.0 -+ «mar b<nl IID=lOO-~~hfl -~ij ISatuan 6 Poin Poin Penanggung Jawab 7 Dinas Linkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Sumber Data 8 [Perhftungan ~andiri S erhitungan andiri dari 1dang ~~ ~ Indikator Fonnulasi Perhitungan / Penanggung Tujuan Sasaran Tujuan/ Sasaran Definisi Operasinal Satuan Sumber Data Daerah Penjelasan Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 menggunakan pasife sampler yang dikoordinir oleh KLHK belum dilaksanakan. Kegiatan tersebut dibagi menjadi dua tahap per tahun. Indek Kualitas IKTL adalah suatu alat ukur Poin Dinas Perhitungan5G Tutupan yang mengukur tingkat kualitas IITL=Ht - ((8U-(T8 x IOO))x 54,J Lingkungan Mandiri dari Lahan (IKTL) penutupan lahan dalam suatu mmana: Hidup oidang wilayah. IKTL cbbuat ~ om, , lndtbKlllliw Tmupcl.thm mempertimbangkan beberapa DI • r-. lhltai faktor seperti tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem dan tingkat degradasi lahan dan dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. 5.2 Meningkatnya Indeks Risiko Penilaian tingkat kebencanaan Angka Badan Badan Nasional ketahanan Bencana (IRB) dinilai berdasarkan komponen Vulnerability Penanggulangan Penanggulangan Risk = Hazard x terhadap penyusunnya, yaitu bahaya, Capacity Bencana Daerah Bencana bencana kerentanan, dan kapasitas daerah. pemerintah da1am mengbadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah ~ Y1f f' -19-- Indikator Tujuan Sasaran Tujuan/ Sasaran Definisi Operasinal Daerah 1 2 3 4 6 Meningkatkan lndeks RB Indeks Reformasi Birokrasi kinerja ada1ah suatu indikatcc yang menilai penyelenggaraan upaya pemerintah dalam pemerintahan melakulom pembaharuan clan daerah yang perubahan mendasar terhadap transparan dan tata kelola internal instansi akuntabel pemerintah dan penilaian percepatan penyelesaian isu nasional, yaitu pengentasan kemiski:nan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah (foukus stunting) dan program proritas Presiden {P3DN) 6.1 Meningkatnya Nilai SAKIP Merupakan penilaian temadap kualitas rangkaian sisteroahlc dari berbagai penyelenggaraan aktivitas, alat, dan prosedur pemerintahan yang dirancang untuk tujuan daerah yang penetapan dan pengukuran, bersih clan pengumpulan data, akuntabel pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi oemerintah Nilai LPPD Sl«r nilai l.HlD (Lapcxan Penyetenp-aan Pemerintah Daerah) merupakan hasil penilaian terhadap evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah kepada masvarakat. Hasil Formulasi Perhitungan/ Satuan Penjelasan 5 6 Hasil evaluasi Predikat KemenPANRB Nilai Perencanaan+Nilai Predikat Pengukuran+ Pelaporan+ Evaluasi Internal Penilaian Kemendagri Kriteria terhadap LPPD Penanggung Jawab 7 Sekretariat Daerah Inspektorat, Bapedalitbang, Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan dan Seluruh Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Inspektorat dan seluruh perangkat daerah Sumber Data 8 Laporan Hasil Evaluasi KemenPANRB Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementrian PANRB Peringkat dalam Laporan EKPPD dari Kemendagri "1 J1-f 6 \ -20-- Indikator Formulasi Perhitungan/ Penanggung Tujuan Sasaran Tujuan/ Sasaran Definisi Operasinal Satuan Sumber Data Daerah Penjelasan Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 EKPPD (Evaluasi Kinerja clan Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) cligunakan pemerintah sebagai dasar untuk melalrukan pembinaan, pengawasan dan kebijakan dalarn penyelenggaraan otonomi atau pembentukkan,penghapusan/ penggabungan daerah otonom. Skor nilai LPPD dihitung berdasarkan nilai Indeks Komposit Kinerja (IKK) penyelenggaraan pemerintah daerah Opini BPK Opini Badan Pemeriksa Hasil Evaluasi/ Opini BPK Predikat Badan Laporan Hasil Keuangan (disingkat Opini BPK) Keuangan dan Pemeriksaan merupakan pemyataan profesional Aset Daerah BPK pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, l«nlkupan pengungkapan (adequate discloswes), kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dan efektivitas sistem oene:endalian intern Nilai MCP Penilaian atas 8 Indikator Area Penilaian MCP KPK Poin Inspektorat Website: Intervensi Monitoring Pencegahan jaga.id Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah ryjJ, l I Indikator Formulasi Perhitungan/ Penanggung Tujuan Sasaran Tujuan/Sasaran Definisi Operasinal Satuan Sumber Data Daerah Penjelasan Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 6.2 Meningk:atnya Indeks Indeks Kepuasan Masyarakat Skor Sekretariat Laporan Hasil kualitas Kepuasan (IKM) adalah data dan informasi ~Bobol I Daerah SKM layanan kepada Masyarakat tentang tingkat kepuasan -•-llrlaboog• -- . - . " .r..mlahUftlUf X masyarakat (IKM) masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran TOia! darl Nill "'"pol~ Umur 'Slll• •Nilli~ secara kuantitatif dan Kualitatif TGIIII U.,,""' Tfflli ····-··-·. -··-·-- ·•-· ·•- " --~···-· -~•----~·-·· -~-- - ·--· I SKM Unit pelayanan x :25 I lndeks Indeks Pelayanan Publik (IPP) Hasil Evaluasi Nilai Sekretariat Laporan Hasil Pelayanan adalah alat untuk mengukur Kementerian PANRB Daerah Evaluasi Publik kinerja pelayanan publik di Kementerian Indonesia. IPP digunakan untuk PANRB mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan masyarakat merasapuas lndeks SPBE Indeks SPBE digunakan untuk NIBS SP8E • UDI X8Dj Predikat Dinas Laporan Hasil melihat Tingkat kematangan 1(...-,p, : huruf Komunikasi Evaluasi (maturity leveij dari pelaksanaan . lq • NII lhllb llOllail lej lnformatika, Kernen PAN -~•BallatDal!IMIMI Sistem pemerintahan Berbasis 1 Statistik dan RB IIIIEKS OOIWI • - I MAia 1A1 Elektronik di instansi IOI Persandian pemerintah 1(...-,p, : serta seluruh•ID•BallatOolMili.i • PW • Nlli n11b ~ t.ti perangkat • B,ll s 8allat Asciet q,j 1 daerah IIDEkSMP£K • 11M I111ix• 1(...-,p,: • !Wt • Nia Baller~ t&t · Iii • Nill Tk\ill l'4rullrgln lr1dblcr kN -81 •llli llobctnlblar~ ~J1 ~~ Indikator Fonnulasi Perhitungan/ Penanggung Tujuan Sasaran Tujuan/ Sasaran Definisi Operasinal Satuan $umber Data Daerah Penjelasan Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 Persentase Desa yang memiliki Indeks Desa Jumlah Desa Kategori Persen Dinas Hasil desa Membangun kurang dan sama "Berkembang" dibagi Pemberdayaan Penghitungan berkembang dengan (s) 0,8155 dan lebih Jumlah Keseluruhan desa Masyarakat Tingkat besar {>) dari 0,5989, dengan dikali 100 persen dan Desa Perkembangan ciri-ciri memiliki potensi sumber Desa daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal wituk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa