DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Penerapan Mulok BMR 3. Pembelajaran Mulok BMR 4. Materi Ajar Mulok BMR 5. Buku Mulok BMR 6. Guru Mulok BMR 7. Hasil Belajar 8. Pembiayaan 9. Monitoring dan Evaluasi 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembelajaran muatan lokal budaya melayu riau perlu dikembangkan dalam rangka melestarikan kearifan lokal dilakukan dengan memasukkan dalam mata pelajaran muatan lokal jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kuantan Singingi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Kabupaten Kuantan Singingi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 957);
10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
14.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2015 Nomor 9);
15.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2018 Nomor 5);
16.Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau;
17.Instruksi Gubernur Riau Nomor: 423/Disdik/2019 Perihal Intruksi Penetapan Kurikulum dan Pelaksanaan Muatan Lokal Budaya Melayu Riau;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan BUPATI ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi.
4.Muatan Lokal Budaya Melayu Riau yang selanjutnya disebut Mulok BMR adalah Mata Pelajaran yang berisikan nilai-nilai asas jati diri Melayu Riau, bentangan sejarah Melayu Riau, kebiasaan hidup berpola Melayu Riau, karya dan ekspresi Budaya Melayu Riau, dan keekonomian Melayu Riau, yang diajarkan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya.
5.Sekolah/Madrasah adalah Lembaga Pendidikan formal yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Sekolah Menengah Pertama Luasa Biasa (SMPLB), baik negeri maupun swasta.
6.Mata Pelajaran Mulok BMR adalah mata pelajaran muatan lokal yang wajib dilaksanakan oleh semua sekolah/ madrasah.
7.Guru Mulok BMR di Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya disebut Guru Mulok BMR Kabupaten Kuantan Singingi adalah guru yang berkualifikasi sebagai guru mata pelajaran yang memiliki kewenangan dan latar belakang pendidikan Budaya Melayu Riau yang sesuai dengan kekhususannya serta berperan dalam pembelajaran Budaya Melayu Riau, dan/atau guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengajar mata pelajaran Mulok BMR.
8.Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
9.Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disingkat LAMR Kabupaten Kuantan Singingi adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
10.Limbago Adat Nagori Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disingkat LAN Kabupaten Kuantan Singingi adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya tingkat Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan, dan Desa.
11.Buku teks pelajaran Mulok BMR adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh TIM Penilai buku Mulok BMR Provinsi Riau.
12.Buku non teks pelajaran Mulok BMR adalah buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang sesuai.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman pelaksanaan Pembelajaran Mulok BMR bagi Dinas, Kementerian Agama Kabupaten, dan sekolah/ madrasah di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 3

Pembelajaran Mulok BMR di sekolah/ madrasah berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan azaz jati diri Melayu yang bernilai etika, estetika, moral, dan spiritual.

Pasal 4

Pembelajaran Mulok BMR di sekolah/ madrasah bertujuan agar peserta didik dapat memahami dan menerapkan 5 aspek Budaya Melayu Riau di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu:

a.nilai-nilai asas jati diri;
b.bentangan sejarah;
c.kebiasaan hidup;
d.karya dan ekspresi;
e.keekonomian.

BAB II

PENERAPAN MULOK BMR

Pasal 5

Pembelajaran Mulok BMR diberikan pada tingkat pendidikan, meliputi:

a.Pendidikan Anak Usia Dini;
b.SD / MI / SDLB diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI;
c.SMP / MTs / SMPLB diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX; dan
d.Pendidikan Kesetaraan yang meliputi Paket A dan Paket B.

Pasal 6

(1)Mulok BMR diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh sekolah/ madrasah.
(2)Pembelajaran Mulok BMR di sekolah / madrasah diberikan maksimal 2 (dua) jam pelajaran dalam satu minggu.
(3)Peningkatan kedalaman dan keluasan penguasaan materi Mulok BMR dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 7

Pembelajaran Mulok BMR diajarkan secara interaktif, inspiratif menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sepenuhnya diarahkan kepada pengembangan 3 (tiga) ranah yakni afektif, kognitif, dan psikomotorik secara utuh/holistik.
(2)Pengembangan ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses pembalajaran dilakukan secara utuh dan tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

BAB III

PEMBELAJARAN MULOK BMR

Pasal 9

(1)Pembelajaran Mulok BMR ditetapkan oleh Dinas bekerjasama dengan LAMR dan LAN Kabupaten Kuantan Singingi.
(2)Pengembangan Rencana Pembelajaran untuk Capaian Pembelajaran dan bahan ajar Mulok BMR disusun oleh guru berkoordinasi dengan Dinas bersama LAMR dan LAN Kabupaten Kuantan Singingi.
(3)Pengembangan Rencana Pembelajaran untuk Capaian Pembelajaran menjadi Tujuan Pembelajaran, dari Tujuan Pembelajaran menjadi Alur Tujuan Pembelajaran, selanjutnya dari ATP menjadi Modul Ajar dilaksanakan melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 40 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 40 Tahun 2023