DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Landak Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM: Bab ini memuat definisi-definisi yang digunakan dalam Peraturan Bupati ini . BAB II: PEMANFAATAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD: Bab ini mengatur pengelolaan dan pemanfaatan SiLPA BLUD termasuk penggunaannya untuk kebutuhan likuiditas dan pembiayaan program/kegiatan mendesak di tahun anggaran berikutnya . BAB III: PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN: Bab ini menjelaskan prosedur pelaporan dan persetujuan Bupati atas rencana penggunaan SiLPA BLUD . BAB IV: PEMANTAUAN DAN EVALUASI: Bab ini mengatur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan SiLPA BLUD untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaannya . BAB V: KETENTUAN PENUTUP: Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umurn Daerah, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Urnum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
b.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf a, perlu menetetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umurn Daerah; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak ( Lernbaran Negara Republik Indinesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambhan Lembaran Negara indonesia Nomor 3904), Sebagairnana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang 55 tahun 1999 tentang Pernbentukan Kabupaten Landak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagairnana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harrnonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nornor 7 Tahun 2021 tentang Harrnonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Landak.

2.Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Landak.
3.Bupati adalah Bupati Landak.
4.Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
5.Unit Organisasi adalah Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi pada dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencan keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja pada unit organisasi yang menerapkan BLUD.
9.Likuiditas adalah kemampuan unit organisasi untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. 10.Pendapatan adalah hak unit organisasi yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 11.Belanja adalah kewajiban unit organisasi yang sebagai pengurang nilai kekayaan.

BAB II

PEMANFAATAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD

Pasal 2

Unit Organisasi yang telah menerapkan BLUD diberikan Fleksibilitas dalam pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran.

Pasal 3

(1)Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran unit organisasi selama 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.
(3)Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran unit orgamsas1.
(4)Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
(5)Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dalam tahun anggaran berikutnya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan tanpa menunggu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah laporan keuangan BLUD direviu oleh Perangkat Daerah yang mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(6)Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(7)Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(8)Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mencakup:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/ atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(9)Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya ditampung dalam Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah atau dalam ha! tidak dilakukan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Dalam hal anggaran unit organisasi diperkirakan Defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi Defisit dimaksud antara lain dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB III

PROSEDURPENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 5

(I) Kepala Dinas melaporkan sisa lebih perhitungan anggaran pada pusat kesehatan masyarakat kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan disertai dengan rincian rencana penggunaannya.

(2)Pimpinan BLUD melaporkan sisa lebih perhitungan anggaran kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan disertai dengan rincian rencana penggunaannya.
(3)Rencana penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan danjenis belanja pada unit organisasi, meliputi:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa; dan
3. c.belanja modal.
(4)Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dimasukkan dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

(1)Bupati memberikan persetujuan keseluruhan atau sebagian atas rencana penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran atau memerintahkan penyetoran sebagian atau seluruh sisa lebih perhitungan anggaran ke kas daerah.
(2)Berdasarkan persetujuan atau perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Terhadap pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran dalam membiayai program dan kegiatan pada unit organisasi.
(3)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sisa lebih perhitungan anggaran dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan • fungsi penunjang bidang Keuangan.
(4)Laporan keuangan unit organisasi dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal o A4Ski 2e5 BUPATT LANDAK, TTD KAROLIN MARGRET NATASA Di undangkan dingabang pada tanggal o Fay»ls 2o5 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD HERI WIJAYA BERITA DAERAH ABUPATEN LANDAK TAHUN 2 NOMOR 31 Salinan sesuai dengan aslinya PKEPALA BAGLAN HUKUM, t !! voiiri,s NIP. 198~12es,o90+ 2 003 · 7"".z --

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020