DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mojokerto Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Indonesia, Kabupaten Mojokerto

Ringkasan

mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penyesuaian terhadap rincian objek belanja, pembiayaan, atau struktur pendapatan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa da1am rangka me1akukan penyesuaian pendapatan dan belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah erta m ng komodasi kebutuhan p rubahan / p rgeseran r k ning be1anja pada p rangkat dacrah, pcrlu dilakukan perubahan t rhadap pcnjabaran p rubahan anggaran p ndapatan dan b lanja daerah;
b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah d ngan P raturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 202S t ntang Pcnjabaran Perubahan Anggaran Pcndapa an dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2025 masih bclum da pat mcnampung p rk mbangan hukum, kebutuhan masyarakat dan kebijakan terkait p ng 101aa11 keuangan da rah schinggs p rlu diubah kernbali;
c.bahwa b rda arkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud da1am huruf a d 11 huruf b, per1u men tapkan P ratur n Bupati tentang P rubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 t ntang Penjabaran Pcrubahan Anggaran Pendapat n dan B lanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara R publik Indon sia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 t nt ng Pemcrintahan Dacrah Kabupaten di Djawa Timur (Bcrita Ncgara R publik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Da rah Tingkat II Surabaya dcngan m ngub h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tcntang P mb ntukan Da rah-Da r: h Kota Bcsar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, J' wa Barat dan Dacrah Istimewa Jogyakarta [Lcmba ran 39 Scan Barcode Untuk Validasi Dokumen Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tah un 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupatcn Mojokerto Tahun 2024 Nomor 7);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 7, Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokcrto Nomor 2);
13.Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tcntang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupatcn Mojokerto Tahun 2024 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Bcrita Dacrah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 11);
14.Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tcntang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupatcn Mojokerto Tahun 2025 Nomor 28) sebagaimana tcla h diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 37);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEN,JABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacra h Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Ka bupatcn Mojokcrt.o Tahun 2025 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. · .
2.Ketentuan Lampiran II sebagaimana tercan tum merupakan bagian tidak Bupati ini.
3.Ketentuan Lampiran IVa diubah sehingga menjadi sebagaimana tercan tum dalam Lampiran IVa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. diubah sehingga menjadi dalam Lampiran II yang terpisahkan dari Peraturan Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Mojokerto. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati mi dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal ss- NOV~'oer-.Q..O!l..t" BUPATIMOJOKERTO, MUHAMMADALBARRAA'==> Diundangkan di Mojokerto pada tanggal ..1S" ~C!)~'oe.r ~~ MOJOKERTO, BERITADAERAHKABUPATENMOJOKERTO TAHUN2025 NOMOR 40 ~~~esuai dengan aslinya ~~:PAt~ BAGIAN HUKUM ~·I;tJ~TE MOJOKERTO 25 November 2025 ttd 25 November 2025 KABUPATEN TEGUH ttd 40 Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah Nomor: 39 Tahun 2025 Tanggal : 25 November 2025 KABUPATEN MOJOKERTO RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 854.029.198.548,00 851.744.543.548,00 -2.284.655.000,00 4.1.01 Pajak Daerah 513.850.000.000,00 511.565.345.000,00 -2.284.655.000,00 4.1.01.09 Pajak Reklame 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/BiliboardNideotronl 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 Megatron 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/BiliboardNideotronl 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 Megatron 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 31.000.000.000,00 31.000.000.000,00 0,00 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 31.000.000.000,00 31.000.000.000,00 0,00 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 31.000.000.000,00 31.000.000.000,00 0.00 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 21.300.000.000,00 21.300.000.000,00 0,00 4.1.01.14.12 Pajak GranitlAndesit 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 4.1.01.14.12.0001 Pajak GranitlAndesit 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 4.1.01.14.23 Pajak Pasir dan Kerikil 18.800.000.000,00 18.800.000.000,00 0,00 4.1.01.14.23.0001 Pajak Pasir dan Kerikil 18.800.000.000,00 18.800.000.000,00 0,00 4.1.01.14.24 Pajak Pasir Kuarsa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.01.14.24.0001 Pajak Pasir Kuarsa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.01.14.28 Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 4.1.01.14.28.0001 Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 0,00 0,00 0,00 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 0,00 0,00 0,00 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 118.000.000.000,00 118.000.000.000,00 0,00 Perkotaan (PBBP2) 4.1.01.15.01 PBBP2 118.000.000.000,00 118.000.000.000,00 0,00 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 118.000.000.000,00 118.000.000.000,00 0,00 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 71.250.000.000,00 71.250.000.000,00 0,00 (BPHTB) 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 71.250.000.000,00 71.250.000.000,00 0,00 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 71.250.000.000,00 71.250.000.000,00 0,00 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 144.300.000.000,00 144.300.000.000,00 0.00 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 0,00 4.1.01.19.01.0001 PBJT -Resto ran 8.900.000.000,00 8.900.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-2609:59:59 Halaman 1 KODE URAIAN SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 6.1.01.08.04 Sisa Dana BOSP 104.861.475,71 104.861.475,71 0,00 6.1.01.08.04.0001 Sisa Dana BOSP-BOS Reguler 104.861.475,71 104.861.475,71 0,00 6.1.01.08.05 Sisa Dana BOK Puskesmas 2.563.734.296,00 2.563.734.296,00 0,00 6.1.01.08.05.0001 Sisa Dana BOK Puskesmas 2.563.734.296,00 2.563.734.296,00 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 212.121.676.539,08 212.121.676.539,08 0,00 Pembiayaan Netto 212.121.676.539,08 212.121.676.539,08 0,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 0,00 0,00 0,00 Berkenaan (SILPA) Kab. Mojokerto, 25 November 2025 Bupati ""'1. IJ· ~~ < --0 Dr. H. Muhammad Albarraa. Lc, M. Hum SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-26 09:59:59 Halaman 30 ttd Lampiran II : Peraturan Kepala Daerah Nomor: 39 Tahun 2025 Tanggal : 25 November 2025 KABUPATEN MOJOKERTO RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM SESUDAH BERTAMBAHI DASAR JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH 2.757.181.799.998,00 2.766.828.619.998,00 9.646.820.000,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 854.029.198.548,00 851.744.543.548,00 -2.284.655.000,00 (PAD) 4.1.01 Pajak Daerah 513.850.000.000,00 511.565.345.000,00 -2.284.655.000,00 4.1.01.09 Pajak Reklame 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 4.1.01.09.01 Pajak Reklame 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 Papan/BiliboardNideotronl Megatron 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 Papan/BiliboardNideotronl Megatron 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 31.000.000.000,00 31.000.000.000,00 0,00 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 31.000.000.000,00 31.000.000.000,00 0,00 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 31.000.000.000,00 31.000.000.000,00 0,00 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan 21.300.000.000,00 21.300.000.000,00 0,00 Batuan 4.1.01.14.12 Pajak GranitiAndesit 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 4.1.01.14.12.0001 Pajak GranitiAndesit 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 4.1.01.14.23 Pajak Pasir dan Kerikil 18.800.000.000,00 18.800.000.000,00 0,00 4.1.01.14.23.0001 Pajak Pasir dan Kerikil 18.800.000.000,00 18.800.000.000,00 0,00 4.1.01.14.24 Pajak Pasir Kuarsa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.01.14.24.0001 Pajak Pasir Kuarsa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.01.14.28 Pajak Tanah Serap (Fullers 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 Earth) 4.1.01.14.28.0001 Pajak Tanah Serap (Fullers 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 Earth) 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam 0,00 0,00 0,00 dan Batuan Lainnya 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam 0,00 0,00 0,00 dan Batuan Lainnya 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan 118.000.000.000,00 118.000.000.000,00 0,00 Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 4.1.01.15.01 PBBP2 118.000.000.000,00 118.000.000.000,00 0,00 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 118.000.000.000,00 118.000.000.000,00 0,00 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah 71.250.000.000,00 71.250.000.000,00 0,00 dan Bangunan (BPHTB) 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 71.250.000.000,00 71.250.000.000,00 0,00 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 71.250.000.000,00 71.250.000.000,00 0,00 SIPD-RI: dicetak pada 2025-11-2610:38:20 Halaman 1 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau 5.1.02.02.01.0003 Pembahas, Moderator, Pembawa 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 Acara, dan Panitia 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan 23.697.900,00 23.697.900,00 0,00 Gedung Tempat Pertemuan 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 Biasa 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 Dalam Kota PEMBIAYAAN DAERAH SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH I DASAR KODE REKENING URAIAN PERU BAHAN PERU BAHAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 212.121.676.539,08 212.121.676.539,08 0,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 212.121.676.539,08 212.121.676.539,08 0,00 Tahun Sebelumnya 6.1.01.05 Penghematan Belanja 168.400.367.421,46 168.400.367.421,46 0,00 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja 148.400.367.421,46 148.400.367.421,46 0,00 Operasi 6.1.01.05.01.0001 Penghematan Belanja 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang 118.400.367.421,46 118.400.367.421,46 0,00 dan Jasa-Barang 6.1.01.05.02 Penghematan Belanja-Belanja 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 Modal Penghematan Belanja Modal 6.1.01.05.02.0025 Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 Jembatan Sisa Dana Akibat Tidak 6.1.01.07 Tercapainya Capaian Target Kinerja 14.902.529.000,00 14.902.529.000,00 0,00 dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak 14.902.529.000,00 14.902.529.000,00 0,00 Tercapainya Capaian Target Kinerja 6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak 14.902.529.000,00 14.902.529.000,00 0,00 Tercapainya Capaian Target Kine~a 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 28.818.780.117,62 28.818.780.117,62 0,00 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan 26.150.184.345,91 26.150.184.345,91 0,00 Anggaran BLUD 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan 26.150.184.345,91 26.150.184.345,91 0,00 Anggaran BLUD 6.1.01.08.04 Sisa Dana BOSP 104.861.475,71 104.861.475,71 0,00 6.1.01.08.04.0001 Sisa Dana BOSP-BOS 104.861.475,71 104.861.475,71 0,00 Reguler 6.1.01.08.05 Sisa Dana BOK Puskesmas 2.563.734.296,00 2.563.734.296,00 0,00 S/PD-RI : dicetak pada 2025-11-26 10:38:35 Halaman 1217 6.1.01.08.05.0001 Sisa Dana BOK Puskesmas 2.563.734.296,00 2.563.734.296,00 0,00 Kab. Mojokerto, 25 November 2025 Bupati .. ""1. AI· Y)o~ <0 Dr. H. Muhammad Albarraa, Le, M. Hum SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-26 10:38:35 Halaman 1218 ttd Lampiran IVa: Peraturan Kepala Daerah Nomor: 39 Tahun 2025 Tanggal : 25 November 2025 Bantuan Soslal Berupa Uang KABUPATEN MOJOKERTO DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) DINAS PERU MAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGANRehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 1 006 SUHADAK DUSUN TLAGAN RT 001 RW 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 006 2 005 TATIK ENDANG SUYANTI DSN. TUMAPEL RT.004 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 RW.002 3 004 TEGUH SANTOSO Sampangagung RT 003 RW 006 0,00 0,00 0,00 4 003 PARNI SUNIK Kedungrejo Rt 002 Rw 003 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5 002 TUN'AH Dusun Kelompok Rt 04 Rw 06 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 6 001 LAILlYAH DUSUN GEBANG PERUT RT 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 004 RW 005 JUMLAH BANS OS PADA SUB KEGIATAN 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 7 061 MUSRINI LEGUNDI RT 012 RW 005 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 8 060 NURVITA SILVIYANTI KEDUNG RUPIT RT 001 RW 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 007 9 059 SUMARNI DUSUN KESIMAN RT 006 RW 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 003 10 058 SUSANTO DUSUN GADING RT 001 RW 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 001 11 057 MADSORI DUSUN KLAN JAN RT 008 RW 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 003 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-26 11 :38:27 Halaman 1 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 12908 NURULJANNAH MODONGAN 500.000,00 500.000,00 0,00 12909 HJ. FATIMAH MOJORANU 500.000,00 500.000,00 0,00 12910 0302 ANIK SA'DIAH DSN. MODONGANRT 4 RW 5 500.000,00 500.000,00 0,00 12911 0301 DEVI PUTRI MAGHFIROH DSN. KLiNTEREJO RT 001 500.000,00 500.000,00 0,00 12912 0300 ZILVI HAN A ZULFARANI DSN. KLiNTEREJO RT 002 500.000,00 500.000,00 0,00 12913 0299 RIFQI HANA ZULFARANI DSN. KLiNTEREJO RT 002 500.000,00 500.000,00 0,00 12914 0298 SHOLIHAH R DSN. KLiNTEREJO RT 002 500.000,00 500.000,00 0,00 12915 0297 AINUR ROFIQ DSN. KLiNTEREJO RT 002 500.000,00 500.000,00 0,00 12916 0296 WIWIT PUSPITASARI DSN. JAMBANGAN RT 003 500.000,00 500.000,00 0,00 12917 0295 NUNIK MASRUROH DSN. BleAK RT 002 RW 003 500.000,00 500.000,00 0,00 12918 0294 ENI NUR KHAMIDAH DSN. JAMBANGAN RT 003 500.000,00 500.000,00 0,00 12919 0293 AINUL ROSIDAH DSN. SAMBIROTO RT 001 500.000,00 500.000,00 0,00 12920 0292 ELiK MAHFUDLOH DSN. SAMBIROTORT 004 500.000,00 500.000,00 0,00 12921 0291 KAMILAH DSN. SAMBIROTORT 001 500.000,00 500.000,00 0,00 12922 ELOK AINUN SUAIDAH SAMBIROTO 500.000,00 500.000,00 0,00 12923 0289 SITI NUR BIDAYAH DSN. SAMBIROTO RT 1 RW 2 500.000,00 500.000,00 0,00 12924 0288 RAHAYUNINGSIH DSN. TEMBORO 500.000,00 500.000,00 0,00 12925 0287 ROFIATUL ADAWIYAH DSN. KEDUNGMALING 500.000,00 500.000,00 0,00 12926 0286 DEWI FITRIYAH DSN. GEMEKAN RT 2 RW 3 500.000,00 500.000,00 0,00 12927 0285 NURUL ANI JAYANTI DSN. NGRUMEK RT 1 500.000,00 500.000,00 0,00 12928 0284 MEl YUSNIA DSN.KARANGKEDAWANG 500.000,00 500.000,00 0,00 12929 0283 NUR OWl JAYANTI DSN. NGRUMEK RT 2 RW 500.000,00 500.000,00 0,00 12930 02821SMI LATIFAH DSN.KARANGKEDAWANG 500.000,00 500.000,00 0,00 12931 0281 SITI ROHMAH DEVI ARMIATI DSN. KARANGKEDAWANG 500.000,00 500.000,00 0,00 12932 0280 MUSLIMAH DSN.KARANGKEDAWANG 500.000,00 500.000,00 0,00 SIPD-RI: dicetak pada 2025-11-26 11 :38:30 Halaman 620 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM SESUDAH SELISIH (Rp) JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 12933 0279 HALIMATUS SA DIYAH DSN. KARANGKEDAWANG 500.000,00 500.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 11.439.143.200,00 11.439.143.200,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 11.439.143.200,00 11.439.143.200,00 0,00 Kab. Mojokerto, 25 November 2025 Bupati Dr. H. Muhammad Albarraa, Le, M. Hum SIPD·RI : dicetak pada 2025·11-26 11:38:30 Halaman 621 ttd

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (19)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (19)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025