(1)Izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh yang bersangkutan dalam hal :
a.tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham;
8 b.tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
c.tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri yang sudah ditetapkan;
d.tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
e.tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
f.tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak dilokasi yang menurut rencana tata ruang wilayah yang berlaku yang diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
(2)Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan yang bersangkutan wajib memberitahukan rencana perolehan tanah dan atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Bupati.
9 BAB III TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI Bagian pertama Permohonan Izin Lokasi