DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perizinan di kabupaten Bangka, penyelenggaraan perizinan ini berdasarkan kepastian hukum, keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Subjek dan Objek perizinan, yaitu orang dan/atau badan hukum terhadap kegiatan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu meliputi kegiatan yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang dan masyarakat, berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan, menimbulkan gangguan ketertiban dan berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial. Penataan perizinan. Pengelompokan jenis perizinan. Prosedur perizinan. Wewenang penetapan izin. Penyelenggara pelayanan perizinan. Peran serta masyarakat. Pembinaan dan pengawasan. Dan Sanksi administrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;
c.bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Bangka; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2
6.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
4.Bupati adalah Bupati Bangka.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. 3
6.Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
7.Perizinan adalah fungsi dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penerbitan izin.
8.Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum.
9.Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
10.Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
11.Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bupati beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang.
12.Aparat Penyelenggara yang selanjutnya disebut Aparat adalah para pejabat dan pegawai di dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara perizinan.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan perizinan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.partisipasi masyarakat;
d.akuntabilitas;
e.kepentingan umum;
f.profesionalisme;
g.kesamaan hak, dan
h.keseimbangan hak dan kewajiban.

Pasal 3

(1)Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintahan Daerah.
(2)Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan meliputi :
1. a.penataan perizinan dilakukan dengan cara penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan perizinan;
2. b.pengelompokan izin berdasarkan klasifikasi dan kategori; 4
3. c.prosedur perizinan;
4. d.penyelenggara perizinan;
5. e.standar pelayanan perizinan;
6. f.peran serta masyarakat; dan
7. g.penegakan hukum.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Penyelenggaraan perizinan bertujuan untuk :

a.memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha;
b.memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
c.mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
d.menata dan menetapkan pelayanan perizinan publik berdasarkan kualifikasi dan kategori;
e.meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di Daerah terhadap kebijakan perizinan; dan
f.memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan perizinan yaitu :

a.tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
b.berkurangnya konflik dan sengketa hukum;
c.tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan; dan
d.tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara SKPD dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB IV

FUNGSI PERIZINAN

Pasal 6

Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai :

a.instrumen pemerintah;
b.yuridis preventif;
c.pengendalian;
d.koordinasi;
e.pengawasan publik; dan
f.pendapatan asli Daerah. 5

Pasal 7

(1)Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.
(2)Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
1. a.mengkonkritkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;
2. b.mengatur pada perbuatan individual;
3. c.memberikan perlindungan hukum; dan
4. d.melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Pasal 8

(1)Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
(2)Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma.

Pasal 9

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk :

a.mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
b.mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008