DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan dengan rincian sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Maksud dan Tujuan; c. Andalalin; d. Kriteria Ukuran Minimal Andalalin; e. Kualifikasi Penyusun Dokumen Andalalin; f. Penilaian Andalalin; g. Pembinaan dan Pengawasan; h. Sanksi Administratif; i. Ketentuan Penyidikan; j. Ketentuan Pidana; k. Ketentuan Peralihan; l. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4725); 2
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3.Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar.
6.Tim adalah Tim yang keanggotaanya terdiri dari SKPD Teknis yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
7.Analisa Dampak Lalu Lintas untuk selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha yang hasillnya dituangkan dalam bentuk dokumen andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
8.Dampak lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
9.Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
10.Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha kerkaitan dengan pemamfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
11.Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
12.Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah 4 dan/atau diatas air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13.Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
14.Perencanaan pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
15.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
16.Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari andalalin adalah untuk dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu lintas disekitarnya.

Pasal 3

Tujuan dari andalalin yaitu :

a.mempridiksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan;
b.menentukan bentuk peningkatan/ perbaikan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru;
c.menyelaraskan keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas jumlah dan lokasi akses serta alternative peningkatan perbaikan;
d.mengindentifikasi masalah masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
e.sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
f.menjadi alat pengendali bagi pemerintah untuk mengevalusi dampak lalu lintas dari suatu bengunan.

BAB III

ANDALALIN

Pasal 4

(1)Setiap pemrakarsa yang akan melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan lalu lintas jalan disekitarnya wajib memiliki andalalin yang meliputi : 5
1. a.dokumen andalalin yang telah memperoleh persetujuan Bupati; dan
2. b.perencanaan pengaturan lalu lintas yang telah memperoleh persetujuan Bupati.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian dari Tim.
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan andalalin sebagimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
(4)Penyusunan andalalin dilakukan setelah pemrakarsa mendapatkan syarat zoning/keterangan rencana kota dan sebelum memiliki izin mendirikan bangunan.
(5)Ketentuan mengenai tata cara penyusunan andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Jenis kegiatan dan/atau usaha pembangunan yang wajib dilaksanakan andalain adalah kegiatan dan/atau usaha pembangunan pusat kegiatan, permukiman,dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
(2)Rencana kegiatan dan/atau usaha pembangunan pusat kegiatan, permukiman,dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
(3)Kewajiban penyusunan Andalalin didasarkan pada bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan oleh pembangunan pusat kegiatan atau pengembangan kawasan, dimana besarnya tingkat bengkitan lalu lintas tersebut ditentukan oleh jenis dan besaran peruntukkan lahan.
(4)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
1. a.kegiatan perdagangan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan industri; d fasilitas pendidikan:
  1. 1.sekolah atau universitas; dan
  2. 2.lembaga kursus;
4. e.fasilitas pelayanan umum:
  1. 1.rumah sakit;
  2. 2.klinik bersama; dan
  3. 3.bank;
5. f.stasiun pengisian bahan bakar umum;
6. g.hotel;
7. h.gedung pertemuan;
8. i.restoran;
9. j.fasilitas olah raga (indoor atau outdoor);
10. k.bengkel kendaraan bermotor; 6
11. l.pencucian mobil; dan
12. m.bangunan lainnya.
(5)Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.perumahan dan permukiman;
2. b.rumah susun dan apartemen;
3. c.asrama;
4. d.ruko; dan
5. e.permukiman lainnya.
(6)Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.akses ke dan dari jalan tol;
2. b.pelabuhan;
3. c.terminal;
4. d.stasiun kereta api;
5. e.pool kendaraan;
6. f.fasilitas parkir untuk umum;
7. g.jalan layang (flyover);
8. h.terowongan (under pass); dan
9. i.infrastruktur lainnya.

Pasal 6

(1)Kriteria ukuran minimal rencana kegiatan dan/atau usaha pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut : No Jenis Rencana Kegiatan dan/atau Usaha Pembangunan Ukuran Minimal 1 Pusat Kegiatan a Kegiatan perdagangan Pusat Perbelanjaan/ ritail 500 m2 Luas Lantai Bangunan b Kegiatan Perkantoran 1000 m2 Luas Lantai Bangunan c Kegiatan Industri Industri dan Pergudangan 2500 m2 Luas Lantai Bangunan d Fasilitas Pendidikan 1) Sekolah/Universitas 500 siswa 2) Lembaga kursus Bangunan dengan 50siswa/ waktu e Fasilitas Pelayanan Umum 1) Rumah sakit 50 Tempat tidur 2) Klinik bersama 10 ruang praktek dokter 3) Bank 500 m2 Luas Lantai Bangunan f Stasiun Pengisian Bahan Bakar umum 1 dispenser g Hotel 50 kamar h Gedung Pertemuan 500 m2 Luas Lantai Bangunan 7 i Restoran 100 tempat duduk j Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor) Kapasitas penonton 100 orang dan/ atau luas 10000 m2 k Bengkel kendaraan bermotor 2000 m2 Luas Lantai Bangunan l Pencucian mobil 2000 m2 Luas Lantai Bangunan 2 Perumahan dan Pemukiman a Perumahan Sederhana 150 unit Perumahan Menengah-Atas 50 unit b Rumah Susun Sederhana Apartemen 100 unit c Asrama 50 unit c.Ruko Luas Lantai Keseluruhan 2000 m^2 3 Infrastruktur a Akses ked an jalan tol Wajib b Pelabuhan Wajib c terminal Wajib d Stasiun kereta api Wajib e Pool kendaraan Wajib f Fasilitas parkir Wajib g Jalan layang (flyover) Wajib h Terowongan (underpass) Wajib 4 Bangunan/ permukiman/ infrastruktur Lainnya: Wajib dilakukan analisa dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan baru (kendaraan) pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau pemukiman atau atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan
(2)Ketentuan mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENILAIAN ANDALALIN

Pasal 7

(1)Penyusun dokumen andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), adalah tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.
(2)Penyusun dokumen andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki pengetahuan dibidang teknik perencanaan transportasi, dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas. 8

Pasal 8

Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.

Pasal 9

(1)Penilaian andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
1. a.kondisi kawasan/lokasi;
2. b.konsep pembangunan/perkembangan kawasan/lokasi;
3. c.kondisi kinerja lalu lintas dan peramalannya; dan
4. d.rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah.
(4)Hasil penilaian sebagaiman dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan andalalin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013