Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara No. 2 Tahun 2015
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Ringkasan
1. pendaftaran PKL 2. sanksi administrasi
1. pendaftaran PKL 2. sanksi administrasi
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); 4
199); 5
106);
142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 186);
6
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA. 7 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 164) diubah sebagai berikut :
Ketentuan mengenai lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI PENDAFTARAN PKL Bagian Kesatu Pendaftaran
BAB VI
8
9
Sanksi administrasi berupa teguran lisan dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL bersama dengan Satpol PP terhadap PKL yang diduga melakukan pelanggaran. Sanksi administrasi berupa teguran tertulis dilakukan oleh Satpol PP setelah berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi urusan PKL dengan cara :
Sanksi administrasi berupa pencabutan TDU dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 10 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 29 Mei 2015 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 5/2015 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI Pembina NIP. 19721030 199703 1 003 Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 29 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA I. UMUM Bahwa dalam rangka menanggulangi dan mengatasi keberadaan PKL di Daerah yang menimbulkan banyak permasalahan khususnya terkait dengan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan di Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima agar tercipta adanya keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan bagi masyarakat di Daerah. Namun demikian, Peraturan Daerah dimaksud telah diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor 180/002843 tanggal 26 Pebruari 2014 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013, Nomor 12 Tahun 2013, Nomor 13 Tahun 2013, Nomor 15 Tahun 2013, Nomor 16 Tahun 2013, Nomor 18 Tahun 2013, dan Nomor 20 Tahun 2013, dengan klarifikasi pada Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 21. Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara. 12 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I
Ketentuan ini disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 192
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen