DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat ketentuan umum; strategi kebijakan pembangunan; perencanaan;pelaksanaan; pemantauan dan evaluasi; peran masyarakat;pembiayaan; sanksi administratif; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, perlu dibuat peraturan mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif Gender; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 5
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106); 6
17.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 134); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH RESPONSIF GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 7
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga organisasi satuan kerja yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Banjarnegara.
6.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki- laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa. 8
11.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
13.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

Pasal 2

PUG sebagai strategi pembangunan Daerah berasaskan :

a.keterpaduan, berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya dan berkelanjutan;
b.kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum; dan
c.keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

PUG sebagai Strategi Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. 9

Pasal 4

PUG sebagai Strategi Pembangunan Daerah bertujuan :

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 5

Sasaran PUG sebagai strategi pembangunan Daerah adalah :

a.terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan Daerah; 10
b.terwujudnya perencanaan Daerah responsif gender; dan
c.terwujudnya Anggaran responsif gender.

Pasal 6

Kedudukan PUG sebagai strategi pembangunan Daerah adalah sebagai pedoman dalam penyusunan :

a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
c.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
d.Rencana Strategis SKPD;
e.Rencana Kerja SKPD; dan
f.perencanaan sektoral.

BAB II

STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah wajib responsif gender dalam penyusunan kebijakan Daerah.
(2)Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. c.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 11
4. d.Rencana Strategis SKPD;
5. e.Rencana Kerja SKPD; dan
6. f.perencanaan sektoral.
(3)Penyusunan Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui analisis gender.
(4)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Analisis gender terhadap kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, b dan c, dilakukan oleh Bappeda.
(2)Analisis gender terhadap kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, e dan f, dilakukan oleh SKPD yang terkait.
(3)Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 9

(1)Bappeda mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah responsif gender. 12
(2)Tahapan dan tata cara penyusunan kebijakan Daerah responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015