DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah ketentuan sebagai berikut: Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah;Ketentuan Pasal 18 huruf e diubah;Ketentuan Pasal 21 diubah;Ketentuan Pasal 28ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan; 4
10.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 160); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN. 5 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 160), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Dalam upaya memberdayakan masyarakat kelurahan agar dibentuk lembaga kemasyarakatan.
(2)Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prakarsa masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Lurah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lembaga-lembaga lokal yang dimasyarakat mengemban fungsi :
1. a.pendidikan masyarakat;
2. b.kesehatan masyarakat;
3. c.keamanan dan ketertiban;
4. d.keagamaan;
5. e.pengelolaan pertanian;
6. f.pelestarian lingkungan; 6
7. g.ketahanan pangan;
8. h.penyelesaian sengketa;
9. i.kepemudaan;
10. j.pelestarian budaya dan adat;
11. k.perempuan;
12. l.komunikasi;
13. m.perlindungan anak;
14. n.penyandang cacat, lansia, fakir miskin; dan
15. o.fungsi-fungsi lain.
  1. 2.Ketentuan Pasal 18 huruf e diubah, sehingga Pasal 18 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
c.menaati seluruh peraturan perundang-undangan;
d.menjaga norma yang hidup dan berkembang di masyarakat; dan
e.membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 7
1. 3.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
(2)Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

4.Ketentuan Pasal 28ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Dalam hal Lembaga Kemasyarakatan tidak dapat melaksanakan dan/atau menyimpang dari tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, maka Lembaga Kemasyarakatan tersebut dapat dibekukan dan/atau dibubarkan.
(2)Dihapus.
(3)Pembubaran Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 6-2-2014 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI D Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si Pembina NIP. 19721030 199703 1 003 Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 6-2-2014 SEKRETARIS DAERAH, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN I. UMUM Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemberian otonomi yang luas kepada Daerah, yang diarahkan untuk mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran masyarakat. Untuk melaksanakan amanat tersebut di tingkat Kelurahan, diperlukan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Kelurahan. Kelurahan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan Daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang perlu memperoleh dukungan dari berbagai jenis lembaga kemasyarakatan, antara lain Lembaga Permberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Rukum Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan Karang Taruna. Keberadaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Daerah akan mempercepat pencapaian tujuan program pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban, pelestarian lingkungan, 10 ketahanan pangan, kepemudaan, serta program lainnya, sesuai dengan potensi dan kondisi sosial masyarakat setempat. Berdasarkan latar belakang tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Namun demikian Peraturan Daerah dimaksud telah diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor 180/010010 tanggal 10 Juni 2013 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara. Pasal-pasal yang diklarifikasi adalah Pasal 2, Pasal 18 huruf e, Pasal 21 dan Pasal 28. Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah tersebut, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 2

Ayat (1) Pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada. 11 Ayat (2) Penyesuaian pengaturan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, yang menyatakan bahwa lembaga kemasyarakatan kelurahan dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Ketentuan ini mengacu pada ketentuan Lampiran II angka 223 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan hanya bisa dicabut dengan peraturan perundang- undangan yang sederajat atau lebih tinggi hierarkinya. Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 179 12

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 28

Pasal 2

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 28

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 28

Pasal 2

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 28

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2013