(1)Dalam hal Lembaga Kemasyarakatan tidak dapat melaksanakan dan/atau menyimpang dari tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, maka Lembaga Kemasyarakatan tersebut dapat dibekukan dan/atau dibubarkan.
(2)Dihapus.
(3)Pembubaran Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 6-2-2014 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI D Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si Pembina NIP. 19721030 199703 1 003 Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 6-2-2014 SEKRETARIS DAERAH, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN I. UMUM Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemberian otonomi yang luas kepada Daerah, yang diarahkan untuk mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran masyarakat. Untuk melaksanakan amanat tersebut di tingkat Kelurahan, diperlukan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Kelurahan. Kelurahan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan Daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang perlu memperoleh dukungan dari berbagai jenis lembaga kemasyarakatan, antara lain Lembaga Permberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Rukum Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan Karang Taruna. Keberadaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Daerah akan mempercepat pencapaian tujuan program pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban, pelestarian lingkungan, 10 ketahanan pangan, kepemudaan, serta program lainnya, sesuai dengan potensi dan kondisi sosial masyarakat setempat. Berdasarkan latar belakang tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Namun demikian Peraturan Daerah dimaksud telah diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor 180/010010 tanggal 10 Juni 2013 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara. Pasal-pasal yang diklarifikasi adalah Pasal 2, Pasal 18 huruf e, Pasal 21 dan Pasal 28. Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah tersebut, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I