DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM ; MAKSUD DAN TUJUAN ; SUMBER DANA ; PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH ; HASIL USAHA ; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal daerah merupakan investasi pemerintah daerah dalam bentuk investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
c.bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang penyertaan modal; 2
d.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pasal 12 Ayat (3) dan Pasal 13 mengamanatkan Modal Dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah terdiri dari Pemerintah Kabupaten dan setelah mendapat persetujuan DPRD;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-UndangNomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 3 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261) ;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 56 );
18.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1).
19.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 5 Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA Dan BUPATI BARITO UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
3.Bupati adalah Bupati Barito Utara;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara;
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, yang berinisiatif mengusulkan penyertaan modal daerah;
6.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat PT. JAMKRIDA KALTENG adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan usaha pokok melakukan Penjaminan;
7.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis; 6
8.Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT. JAMKRIDA KALTENG;
9.Modal daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
10.Hasil usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal;
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber dana penyertaan modal daerah dapat berasal dari :

(1)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
(2)Keuntungan hasil usaha/laba terdahulu;dan/atau
(3)Sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB IV

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Lingkup pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi :

(1)Perencanaan;
(2)Pelaksanaan;
(3)Penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
(4)Pembinaan dan pengawasan. 7 Perencanaan

Pasal 6

Perencanaan Penyertaan Modal Daerah meliputi :

(1)Perencanaan penyertaan modal daerah oleh SKPD yang disusun setiap tahun anggaran untuk pelaksanaan penyertaan modal tahun anggaran berikutnya dan ditetapkan oleh Bupati ;
(2)Perencanaan kebutuhan penyertaan modal daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal penyusunan besarnya anggaran penyediaan dana/modal untuk disertakan kepada Badan Usaha sesuai usul dari SKPD.

Pasal 7

(1)Untuk pertama kali Penyertaan modal daerah diberikan kepada PT. Jamkrida Provinsi Kalimantan Tengah dengan besaran nilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) yang diangsur dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
2. b.Tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(2)Pelaksanaan penyertaaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan.

Pasal 8

(1)SKPD yang ditunjuk wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal dan besaran hasil usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pertanggungjawaban kegiatan penyertaan modal daerah, dalam pelaksanaannya SKPD yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Bupati;

Pasal 9

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah. 8

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012