DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan dearah, serta program perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Menengah Daerah dalam kurun waktu5 (lima) tahun mendatang;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2024 Nomor 194);
5.Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 12); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU dan BUPATI BARRU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Barru.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang mengacu pada RTRW nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional dan rencana tata ruang provinsi.

Pasal 2

(1)RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional serta RTRW.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum Daerah;
3. c.visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
4. d.program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
5. e.penutup.
(4)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah nasional, kondisi lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 4

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
(4)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru. Ditetapkan di Barru pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI BARRU, INA KARTIKA SARI Diundangkan di Barru pada tanggal 20 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU, ABUBAKAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 3 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.03.040.25. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Pembangunan merupakan proses perubahan kearah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia. Dalam proses pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka perencanaan pembangunan daerah mempunyai peran dan fungsi dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan Kabupaten Barru tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan nasional dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 137 Tahun 2024

Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 137 Tahun 2024

Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2024