DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang beberapa perubahan ketentuan yaitu Ketentuan Pasal 8 ayat (3); Ketentuan Pasal 11; Ketentuan Pasal 16; Ketentuan Pasal 24 ditambah 1 ayat; Ketentuan Pasal 29 ayat (3) diubah, dan ditambah 1 ayat sehingga Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4); Ketentuan Pasal 39 ayat (4) diubah; dan Ketentuan Pasal 40 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan tarif pajak daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Batu Bara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. SALINAN jdih.batubarakab.go.id Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua jdih.batubarakab.go.id Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA dan BUPATI BATU BARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 Nomor 10), sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
(2)Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. jdih.batubarakab.go.id
(3)Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut :

a.Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk restoran kategori A, yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih per bulan;
b.Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 5% (lima persen) untuk restoran kategori B, yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
c.Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) untuk restoran kategori C, yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai di bawah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan.
1. 3.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Besarnya tarif Pajak Hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebesar :

a.tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
c.kontes kecantikan, bina raga, dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
d.pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
f.sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen); jdih.batubarakab.go.id
g.permainan bilyard dan bowling sebesar 20% (dua puluh persen);
h.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 20% (dua puluh persen);
i.pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen).
1. 4.Ketentuan Pasal 24 ditambah 1 ayat, sehingga Pasal 24 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
(2)Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan :
1. a.dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
2. b.dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah Kabupaten Batu Bara.
3. c.Nilai jual tenaga listrik ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketetapan Nilai Jual pada PLN dan Peraturan Perundang-Undangan terkait ketenagalistrikan.
  1. 5.Ketentuan Pasal 29 ayat (3) diubah, dan ditambah 1 ayat sehingga Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. jdih.batubarakab.go.id
(3)Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Kabupaten Batu Bara.
(4)Nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai harga patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

6.Ketentuan Pasal 39 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 39 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2)Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(3)Pengunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Batu Bara.
(4)Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur.

7.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). jdih.batubarakab.go.id Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara. Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal 6 Mei 2020 BUPATI BATU BARA, TTD ZAHIR Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal 8 Mei 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA TTD D SAKTI ALAM SIREGAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2020 NOMOR 46 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA UTARA : (4-36/2020) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM RAHMAD SIRAIT, SH NIP. 196607071986021001

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 24

Pasal 29

Pasal 39

Pasal 40

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 10 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 24

Pasal 29

Pasal 39

Pasal 40

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 10 Tahun 2017