DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan ini mengubah Pasal 51, Pasal 52, dan menghapus ketentuan pada Lampiran X.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas SALINAN Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor153, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5072);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 27); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1)Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan:
1. a.pembiayaan penyediaan jasa dan menutup sebagian biaya; dan
2. b.indeks berdasarkan ketinggian bangunan menara, peruntukan wilayah, dan jumlah operator pengguna menara.
(2)Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.

2.Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1)Tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TP x TR = RPMT Keterangan: TP = Tingkat Penggunaan Jasa; TR = Tarif Retribusi; RPMT= Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
(2)Formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara, dan jarak tempuh menara.
(4)Biaya operasioanal pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
1. a.honorarium petugas pengawas;
2. b.transportasi;
3. c.uang makan;
4. d.biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai akibat atribut pada Menara Telekomunikasi;
5. e.alat tulis kantor; dan
6. f.biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
(5)Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3.Ketentuan pada Lampiran X dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur. Ditetapkan di Manggar pada tanggal 7 Desember 2016 BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd YUSLIH IHZA Diundangkan di Manggar pada tanggal 8 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN BELITUNG TIMUR, ttd TALAFUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (5.13/TAHUN 2016) Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AMRULLAH, SH Penata Tk.I/(III/d) NIP. 19710602 200604 1 005 URAIAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan Formulasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi dengan rincian sebagai berikut:
1.Tingkat Penggunaan Jasa diklasifikasikan sebagai berikut:

a.Indeks Ketinggian Bangunan Menara (Indeks KM = IKM), adalah indeks tinggi kontruksi menara dihitung dari atas tanah/bangunan.
b.Indeks Letak Menara (Indeks LM = ILM), adalah indek lokasi/kawasan menara berada berdasarkan Peruntukan Wilayah. No Lokasi/ Kawasan Menara Nilai Indeks 1 Kawasan Pertanian/ Persawahan/ Perkebunan/ Kehutanan/ Pertambangan/ Perikanan 1,0 2 Kawasan Pemukiman Pedesaan 1,5 3 Kawasan Pemukiman Perkotaan 2,0 4 Kawasan Perkantoran/ Perdagangan 2,0 5 Kawasan Bandara/ Pelabuhan/ Industri/ Pariwisata/ Purbakala 2,0
c.Indeks Jumlah Operator Pengguna Menara (Indeks PM = IPM), adalah indeks berdasarkan banyaknya operator telekomunikasi dalam satu menara. No Penggunaan Nilai Indeks 1 1 Operator Telekomunikasi 2,0 2 2 Operator Telekomunikasi 1,8 3 3 Operator Telekomunikasi 1,5 4 ˃ 3 Operator Telekomunikasi 1,0 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM No Ketinggian Menara Nilai Indeks 1 7-15 Meter 1,0 2 16-30 Meter 1,2 3 31-45 Meter 1,4 4 46-60 Meter 1,6 5 61-75 Meter 1,8 6 76-90 Meter 2,0 7 ˃ 90 Meter 2,5
1. 2.Tarif Jasa pengawasan ditentukan berdasarkan:
a.Honorarium, nilainya disesuaikan dengan standar harga belanja Kabupaten Belitung Timur.
b.Frekwensi pengawasan, ditentukan sesuai dengan pengawasan yang dilakukan dalam setahun sebanyak 3 (tiga) kali pengawasan.
c.Personil, ditetapkan menggunakan 4 (empat) orang petugas. sehingga besaran Tarif Jasa Pengawasan sebagai berikut: No Honoraium Nilai (Rp) Personil Jumlah (Rupiah) Frekuensi Total Jasa Pengawasan (Rp)
1. 1.Ketua Tim 300.000,- 1 (satu) orang 300.000 3 (tiga) kali 900.000,-
2. 2.Anggota Tim 250.000,- 3 (tiga) orang 750.000 3 (tiga) kali 2.250.000,- BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd YUSLIH IHZA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AMRULLAH, SH Penata Tk.I/(III/d) NIP. 19710602 200604 1 005 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas keberadaan bangunan menara telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Penarikan Retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi di Kabupaten Belitung Timur selama ini berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Namun dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46-PUU/XII/2014 pada Tanggal 26 Mei 2015, maka besarnya tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak dapat dipakai sebagai dasar pemungutan Retribusi. Hal tersebut terjadi karena penetapan besarannya tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum mengacu pada Penjelasan Pasal 124 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46-PUU/XII/2014 pada Tanggal 26 Mei 2015. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-349/PK/2015 Perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang akan diatur dalam peraturan daerah harus berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penghitungan tarif retribusi harus didasarkan pada biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, antara lain honorarium petugas pengawas, biaya perjalanan dinas, uang makan, alat tulis kantor, serta disesuaikan dengan lokasi menara dan frekuensi pengawasan/ pengendalian. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu segera dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dengan berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, 152, 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 47

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 51

Pasal 52

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 7 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 51

Pasal 52

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 7 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2019