Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 14 Tahun 2016
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
Dalam Peraturan ini mengubah Pasal 51, Pasal 52, dan menghapus ketentuan pada Lampiran X.
Dalam Peraturan ini mengubah Pasal 51, Pasal 52, dan menghapus ketentuan pada Lampiran X.
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 27) diubah sebagai berikut:
TP x TR = RPMT Keterangan: TP = Tingkat Penggunaan Jasa; TR = Tarif Retribusi; RPMT= Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur. Ditetapkan di Manggar pada tanggal 7 Desember 2016 BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd YUSLIH IHZA Diundangkan di Manggar pada tanggal 8 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN BELITUNG TIMUR, ttd TALAFUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (5.13/TAHUN 2016) Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AMRULLAH, SH Penata Tk.I/(III/d) NIP. 19710602 200604 1 005 URAIAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan Formulasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi dengan rincian sebagai berikut:
No Lokasi/ Kawasan Menara Nilai Indeks 1 Kawasan Pertanian/ Persawahan/ Perkebunan/ Kehutanan/ Pertambangan/ Perikanan 1,0 2 Kawasan Pemukiman Pedesaan 1,5 3 Kawasan Pemukiman Perkotaan 2,0 4 Kawasan Perkantoran/ Perdagangan 2,0 5 Kawasan Bandara/ Pelabuhan/ Industri/ Pariwisata/ Purbakala 2,0
No Penggunaan Nilai Indeks 1 1 Operator Telekomunikasi 2,0 2 2 Operator Telekomunikasi 1,8 3 3 Operator Telekomunikasi 1,5 4 ˃ 3 Operator Telekomunikasi 1,0 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM No Ketinggian Menara Nilai Indeks 1 7-15 Meter 1,0 2 16-30 Meter 1,2 3 31-45 Meter 1,4 4 46-60 Meter 1,6 5 61-75 Meter 1,8 6 76-90 Meter 2,0 7 ˃ 90 Meter 2,5
sehingga besaran Tarif Jasa Pengawasan sebagai berikut: No Honoraium Nilai (Rp) Personil Jumlah (Rupiah) Frekuensi Total Jasa Pengawasan (Rp)
Penarikan Retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi di Kabupaten Belitung Timur selama ini berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Namun dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46-PUU/XII/2014 pada Tanggal 26 Mei 2015, maka besarnya tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak dapat dipakai sebagai dasar pemungutan Retribusi. Hal tersebut terjadi karena penetapan besarannya tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum mengacu pada Penjelasan Pasal 124 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46-PUU/XII/2014 pada Tanggal 26 Mei 2015. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-349/PK/2015 Perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang akan diatur dalam peraturan daerah harus berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penghitungan tarif retribusi harus didasarkan pada biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, antara lain honorarium petugas pengawas, biaya perjalanan dinas, uang makan, alat tulis kantor, serta disesuaikan dengan lokasi menara dan frekuensi pengawasan/ pengendalian. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu segera dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dengan berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, 152, 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 47
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)