DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Pasal yang diubah dan dihapus yang terdiri dari: Ketentuan Pasal 13, 14, 15 dihapus dan Ketentuan Pasal 36 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf n dan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963); 2
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN dan BUPATI BIREUEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 3

1.Ketentuan Pasal 13 disempurnakan menjadi :

Pasal 13

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2.Ketentuan Pasal 14 disempurnakan menjadi:

Pasal 14

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.

3.Ketentuan Pasal 15 disempurnakan menjadi:

Pasal 15

(1)Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.
(2)Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
(3)Formulasi tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : RPMT = 𝐾𝐽𝑀 +𝐾𝐽𝑇 2 𝑥 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 4 Keterangan : RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KJM = Koefisien Jenis Menara KJT = Koefisien Jarak Tempuh
(4)Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Koefisien Jenis Menara No Jenis Menara Nilai Koefisien 1 Menara Rectangular 1.1 2 Menara Triangle 1.0 3 Menara Pole 0.9 Jumlah 3.0
2. b.Koefisien Jarak Tempuh No Lokasi Kawasan Menara Nilai Koefisien 1 Jauh (Kecamatan Samalanga, Kecamatan Simpang Mamplam, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Makmur) 1.1 2 Sedang (Kecamatan Peudada, Kecamatan Juli, Kecamatan Peusangan, Kecamatan Kuta Blang, Kecamatan Jangka, Kecamatan Plimbang, Kecamatan Gandapura) 1.0 3 Dalam Kota (Kecamatan Kota Juang, Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Kuala) 0.9 Jumlah 3.0
(5)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp, 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) Per menara per tahun.
(6)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(7)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 5
(8)Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan formula perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

4.Ketentuan Pasal 36 dihapus. Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen. Ditetapkan di Bireuen pada tanggal 24 Januari 2018 BUPATI BIREUEN, ttd SAIFANNUR Diundangkan di Bireuen pada tanggal 25 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN, ttd ZULKIFLI LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 76 NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH, (1/8/2018) 6 PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM [[ Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XII/2014 diucapkan pada tanggal 26 Mei 2015 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar pemungutan retribusi. Akibat dari putusan tersebut, Qanun yang mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat dipakai sebagai dasar pemungutan retribusi. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-349/PK/2015 Perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang akan diatur dalam peraturan daerah harus berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penghitungan tarif retribusi harus didasarkan pada biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, biaya perjalanan dinas yang disesuaikan dengan ketinggian menara, jarak menara dan frekuensi pengawasan/ pengendalian. Atas dasar pertimbangan dimaksud, perlu dilakukan perubahan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas 7

Pasal 15

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Jumlah Menara = 166 Frekuensi Kunjungan Menara Per Tahun = 2 kali Jumlah rata-rata kunjungan perhari = 3 menara Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = 166 x 2/3 = 110 hari Tarif yang dibutuhkan dalam pengawasan : Tim terdiri atas 4 orang Biaya yang dibutuhkan untuk 1 tahun Rp. 226.000.000,- Yang terdiri dari - Transportasi Rp. 88.000.000,- - Uang Harian Rp. 132.000.000,- Belanja bahan pakai habis Rp. 6.000.000,- Besarnya tarif : Rp. 226.000.000 : 166 = Rp.1.361.000; Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 112 8 LAMPIRAN :

a.Menara Rectangular
1. 1.Jarak tempuh jauh RPMT = 𝐾𝐽𝑀 +𝐾𝐽𝑇 2 𝑥 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 RPMT = 1,1+1,1 2 𝑥 1.361.000 = 𝑅𝑝. 𝟏. 𝟒𝟗𝟕. 𝟏𝟎𝟎,
2. 2.Jarak tempuh sedang RPMT = 𝐾𝐽𝑀 +𝐾𝐽𝑇 2 𝑥 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 RPMT = 1,1+1,0 2 𝑥 1.361.000 = 𝑅𝑝. 𝟏. 𝟒𝟐𝟗. 𝟎𝟓𝟎
3. 3.Jarak tempuh dekat RPMT = 𝐾𝐽𝑀 +𝐾𝐽𝑇 2 𝑥 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 RPMT = 1,1+0,9 2 𝑥 1.361.000 = 𝑅𝑝. 𝟏. 𝟑𝟔𝟏. 𝟎𝟎𝟎
b.Menara Triangle
1. 1.Jarak tempuh jauh RPMT = 𝐾𝐽𝑀 +𝐾𝐽𝑇 2 𝑥 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 RPMT = 1,0+1,1 2 𝑥 1.361.000 = 𝑅𝑝. 𝟏. 𝟒𝟐𝟗. 𝟎𝟓𝟎,
2. 2.Jarak tempuh sedang RPMT = 𝐾𝐽𝑀 +𝐾𝐽𝑇 2 𝑥 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 RPMT = 1,0+1,0 2 𝑥 1.361.000 = 𝑅𝑝. 𝟏. 𝟑𝟔𝟏. 𝟎𝟎𝟎 9
3. 3.Jarak tempuh dekat RPMT = 𝐾𝐽𝑀 +𝐾𝐽𝑇 2 𝑥 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 RPMT = 1,0+0,9 2 𝑥 1.361.000 = 𝑅𝑝. 𝟏. 𝟐𝟗𝟐. 𝟗𝟓𝟎
c.Menara Pole
1. 1.Jarak tempuh jauh RPMT = 𝐾𝐽𝑀 +𝐾𝐽𝑇 2 𝑥 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 RPMT = 0,9+1,1 2 𝑥 1.361.000 = 𝑅𝑝. 𝟏. 𝟑𝟔𝟏. 𝟎𝟎𝟎,
2. 2.Jarak tempuh sedang RPMT = 𝐾𝐽𝑀 +𝐾𝐽𝑇 2 𝑥 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 RPMT = 0,9+1,0 2 𝑥 1.361.000 = 𝑅𝑝. 𝟏. 𝟐𝟗𝟐. 𝟗𝟓𝟎
3. 3.Jarak tempuh dekat RPMT = 𝐾𝐽𝑀 +𝐾𝐽𝑇 2 𝑥 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 RPMT = 09+0,9 2 𝑥 1.361.000 = 𝑅𝑝. 𝟏. 𝟐𝟐𝟒. 𝟗𝟎𝟎

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011