(1)Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.
(2)Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.
(3)Formulasi tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
RPMT = 𝐾𝐽𝑀 +𝐾𝐽𝑇 2 𝑥 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 4 Keterangan : RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KJM = Koefisien Jenis Menara KJT = Koefisien Jarak Tempuh
(4)Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a.Koefisien Jenis Menara No Jenis Menara Nilai Koefisien 1 Menara Rectangular 1.1 2 Menara Triangle 1.0 3 Menara Pole 0.9 Jumlah 3.0
b.Koefisien Jarak Tempuh No Lokasi Kawasan Menara Nilai Koefisien 1 Jauh (Kecamatan Samalanga, Kecamatan Simpang Mamplam, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Makmur) 1.1 2 Sedang (Kecamatan Peudada, Kecamatan Juli, Kecamatan Peusangan, Kecamatan Kuta Blang, Kecamatan Jangka, Kecamatan Plimbang, Kecamatan Gandapura) 1.0 3 Dalam Kota (Kecamatan Kota Juang, Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Kuala) 0.9 Jumlah 3.0
(5)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp, 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) Per menara per tahun.
(6)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(7)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5
(8)Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan formula perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
4.Ketentuan Pasal 36 dihapus.
Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen. Ditetapkan di Bireuen pada tanggal 24 Januari 2018 BUPATI BIREUEN, ttd SAIFANNUR Diundangkan di Bireuen pada tanggal 25 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN, ttd ZULKIFLI LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 76 NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH, (1/8/2018) 6 PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM [[ Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XII/2014 diucapkan pada tanggal 26 Mei 2015 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar pemungutan retribusi. Akibat dari putusan tersebut, Qanun yang mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat dipakai sebagai dasar pemungutan retribusi. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-349/PK/2015 Perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang akan diatur dalam peraturan daerah harus berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penghitungan tarif retribusi harus didasarkan pada biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, biaya perjalanan dinas yang disesuaikan dengan ketinggian menara, jarak menara dan frekuensi pengawasan/ pengendalian. Atas dasar pertimbangan dimaksud, perlu dilakukan perubahan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas