Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1.Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut MPA Kabupaten Bireuen adalah badan berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan di bidang pendidikan.
2.Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Sekretariat MPA Kabupaten Bireuen adalah unsur pelaksana Kesekretariatan Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang personalianya terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan.
3.Alat kelengkapan Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen adalah kelengkapan Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang terdiri dari Pimpinan dan Komisi.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
5.Pemerintahan Kabupaten Bireuen adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6.Bupati adalah Bupati Bireuen.
7.Musyawarah adalah Musyawarah Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali untuk penyampaian pertanggungjawaban, pemilihan anggota baru Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen dan penetapan program kerja 5 (lima) tahun kedepan.
8.Pimpinan adalah alat kelengkapan Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.
9.Komisi adalah komisi dalam lingkup Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen.
10.Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan agama, pendidikan, adat istiadat, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan di Kabupaten Bireuen.
ll.Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan umat. 12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.