DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini mengatur 24 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pembentukan, BAB III Susunan Organisasi dan Kedudukan, BAB IV Tugas, Fungsi dan Wewenang, BAB V Kepengurusan, BAB VI Alat Kelengkapan, BAB VII Rapat-Rapat, BAB VIII S ekretariat, BAB IX Tata Kerja, BAB X Pembiayaan, BAB XI Honorarium dan Tunjangan, BAB XII Ketentuan Peralihan , BAB XIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumber daya manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya yang didasarkan pada ketaqwaan kepada Allah SWT;
b.bahwa untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan secara berkesinambungan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan guna membentuk generasi unggul dan berprestasi serta mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berdaya saing, demokratis, dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor ,75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng¬ garaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9.Qanun Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN Dan BUPATI BIREUEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN ACEH KABUPATEN BIREUEN.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut MPA Kabupaten Bireuen adalah badan berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan di bidang pendidikan.
2.Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Sekretariat MPA Kabupaten Bireuen adalah unsur pelaksana Kesekretariatan Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang personalianya terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan.
3.Alat kelengkapan Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen adalah kelengkapan Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang terdiri dari Pimpinan dan Komisi.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
5.Pemerintahan Kabupaten Bireuen adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6.Bupati adalah Bupati Bireuen.
7.Musyawarah adalah Musyawarah Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali untuk penyampaian pertanggungjawaban, pemilihan anggota baru Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen dan penetapan program kerja 5 (lima) tahun kedepan.
8.Pimpinan adalah alat kelengkapan Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.
9.Komisi adalah komisi dalam lingkup Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen.
10.Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan agama, pendidikan, adat istiadat, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan di Kabupaten Bireuen. ll.Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan umat. 12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

Pasal 2

Qanun ini dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Keislaman dan adat Aceh;
b.Demokrasi;
c.Kepentingan umum,
d.Keterbukaan;
e.Akuntabilitas;
f.Profesional;
g.Kepastian hukum; dan
h.Keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 3

MPA Kabupaten Bireuen bertujuan:

a.mewadahi dan menyalurkan aspirasi, ide-ide serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
b.meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
c.menciptakan suasana demokratis, keterbukaan, akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)Susunan organisasi MPA Kabupaten Bireuen terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua; dan
3. c.Komisi-komisi.
(2)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Wakil Ketua I, membidangi Pendidikan Dasar, Menengah, Dayah, Luar Biasa, kurikulum, evaluasi dan supervisi Pendidikan.
2. b.Wakil Ketua II, membidangi peneiitian, penjaminan mutu dan pendidikan luar sekolah.
(3)Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.Komisi Pendidikan Dasar, Menengah, Dayah dan Luar Biasa;
2. b.Komisi Kurikulum, Evaluasi dan Supervisi Pendidikan;
3. c.Komisi Peneiitian dan Penjaminan Mutu; dan
4. d.Komisi Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 6

(1)MPA Kabupaten Bireuen berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
(2)MPA Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
(3)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MPA Kabupaten Bireuen.
(4)Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Ketua Komisi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MPA Kabupaten Bireuen.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 7

MPA Kabupaten Bireuen memiliki tugas :

a.memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan;
b.memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati mengenai:
1. 1.model kurikulum sekolah dan madrasah;
2. 2.peningkatan mutu dan standar mutu pendidikan di Kabupaten;
3. 3.penyusunan konsep pendidikan dan pelatihan guru, rekruitmen pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah/ madrasah berdasarkan kemampuan profesional;
4. 4.kebijakan bidang pendidikan dan program-program pendidikan di sekolah/ madrasah;
5. 5.penyusunan konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan; dan
6. 6.penyusunan konsep pendidikan berkarakter Islami dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah, keluarga dan masyarakat.
c.mengadakan penelitian dan penjaminan mutu pendidikan;
d.mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah/madrasah;
e.meningkatkan motivasi pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah/ madrasah untuk berprestasi, berinovasi dan berkemampuan profesional yang Islami;
f.melakukan evaluasi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
g.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 8

MPA Kabupaten Bireuen menyelenggarakan fungsi:

a.pemikir mengenai pembangunan pendidikan;
b.penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan serta pendorong pendidik dan pengelola pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi;
c.penyelarasan terhadap kebijakan dan program-program pendidikan;
d.mediator antara masyarakat dan Pemerintah Daerah, serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat.

Pasal 9

MPA Kabupaten Bireuen memiliki wewenang:

a.menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang baik negeri maupun swasta;
b.memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan;
c.mengembangkan sistem pendidikan yang berkarakter Islami; dan
d.menampung aspirasi dan hasil kreatifitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016

Qanun Nomor 3 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016

Qanun Nomor 3 Tahun 2006