Mengubah Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berisi Daftar Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. 4 Pasal I Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 16) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 24 Mei 2019 BUPATI BLORA, Cap Ttd. DJOKO NUGROHO Diundangkan di Blora pada tanggal 24 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap Ttd. KOMANG GEDE IRAWADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH : (2-101/2019) Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si. NIP. 19760905 199903 2 004 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Adapun pungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu sumber pendapatan yang potensial adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Pemakaian kekayaan daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain: pemakaian tanah dan/atau bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat milik daerah. Objek retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Blora perlu menambahkan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yaitu penggunaan jasa pelayanan laboratorium lingkungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai sertifikat akreditasi dan mempunyai identitas registrasi. Laboratorium lingkungan laboratorium lingkungan sebagai unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup memiliki peranan penting kegiatan pemantauan kualitas lingkungan di Kabupaten Blora secara berkala baik kualitas air maupun kualitas udara yang dipergunakan sebagai bahan perencanaan, evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Blora. 6 Dengan adanya penambahan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jasa pelayanan diharapkan dapat memberikan pelayanan secara optimal, dengan melakukan uji kualitas lingkungan dan sekaligus dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2 7 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH A. PEMAKAIAN TANAH NO JENIS PENGGUNAAN TARIF RETRIBUSI KET.
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)