DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Maksud Tujuan Dan Sasaran, Penyelenggaraan, Kelembagaan, Sistem Informasi, Pengharagaan , Parisipasi Masyarakat , Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan , Sanksi , Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan sebagai mitra Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang… SALINAN BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang…
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
11.Undang-Undang…
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
15.Peraturan…
15.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 66); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan…
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar 1945.
6.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
8.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
9.Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan.
11.Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
12.Hak…
12.Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya.
13.Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan wewenangnya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Asas TJSLP, berlandaskan:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.keadilan;
d.kebersamaan;
e.partisipatif;
f.aspiratif;
g.komunikatif;
h.profesional;
i.keterbukaan;
j.akuntabiltas;
k.berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
l.kemandirian; dan
m.manfaat.

Pasal 3

Maksud pengaturan TJSLP untuk:

a.meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah;
b.memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;
c.menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
d.memberikan arahan terlaksananya penyelenggaraan TJSLP yang serasi, seimbang dan bersinergi dengan program pembangunan di Daerah. Pasal 4…

Pasal 4

Tujuan pengaturan TJSLP adalah:

a.terwujudnya kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
b.terarah dan terintegrasinya penyelenggaraan TJSLP antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c.terjalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat;
d.tercapainya peningkatan partisipasi perusahaan terhadap proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
e.meningkatnya kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dengan operasional Perusahaan di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 5

(1)Sasaran TJSLP meliputi masyarakat dan lingkungan sekitar lokasi kegiatan Perusahaan.
(2)Selain masyarakat dan lingkungan sekitar lokasi kegiatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran program TJSLP juga dapat mencakup masyarakat di luar lokasi kegiatan perusahaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan TJSLP di Daerah.
(2)Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
1. a.mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat;
2. b.membantu…
3. b.membantu penanggulangan kemiskinan;
4. c.meningkatkan akses dan kualitas pendidikan;
5. d.memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di daerah;
6. e.meningkatkan kesehatan;
7. f.penanganan tanggap bencana;
8. g.keagamaan; dan
9. h.seni dan budaya.
(3)Tahapan penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.
(4)Setiap Perusahaan selaku subjek hukum melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan perusahaan.
(5)TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 7

(1)Perencanaan pelaksanaan TJSLP merupakan tanggung jawab Perusahaan yang dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.menyusun dan merancang program TJSLP sesuai dengan prinsip TJSLP dan budaya masyarakat dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.menumbuhkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain.
(2)Penyusunan…
(2)Penyusunan perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan program Pemerintah Daerah.
(3)Perencanaan dapat dilakukan melalui pemetaan terhadap:
1. a.kebutuhan dan potensi masyarakat setempat;
2. b.dampak operasi bisnis perusahaan atau kegiatan organisasi kepada masyarakat dan lingkungan hidup;
3. c.risiko usaha/kegiatan organisasi;
4. d.kearifan lokal;
5. e.aspirasi masyarakat penerima manfaat program; dan
6. f.kebutuhan dan arah pembangunan nasional/daerah.
(4)Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan data yang dikumpulkan oleh Perusahaan, berasal dari dalam Perusahaan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau sumber-sumber lainnya.

Pasal 8

Dalam menyusun perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib memperhatikan:

a.visi dan misi Daerah; dan
b.usulan langsung dari masyarakat.

Pasal 9

Penyusunan perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui pendekatan:

a.partisipatif;
b.kemitraan;
c.sesuai kemampuan Perusahaan; dan
d.penentuan kegiatan berdasarkan prioritas.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013