DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK TERNAK BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS BAB V WEWENANG PENANGKAPAN BAB VI SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN BAB VII BIAYA PENANGKAPAN, BIAYA PEMELIHARAAN BAB VIII KETENTUAN ATAS TERNAK YANG TERTANGKAP BAB IX KEBERATAN DAN GANTI RUGI BAB X PENGAWASAN BAB XI PENYIDIKAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Ternak Masyarakat di Kabupaten Buton Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Inddonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang0Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA dan BUPATI BUTON UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK MASYARAKAT DI KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Buton Utara yang selanjutnya disebut Bupati.
4.Dinas Terkait adalah Dinas Peternakan Kabupaten Buton Utara.
5.Ternak adalah hewan piaraan, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
6.Ternak besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
7.Ternak kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
8.Pemilik ternak adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan suatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak tertentu.
9.Tempat Pengembalaan adalah sebidang tanah rerumputan yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk digunakan khusus sebagai tempat pemeliharaan/tempat makan ternak.
10.Petugas adalah kepala desa/lurah beserta perangkatnya, Dinas terkait, dan Satuan Polisi Pamong Praja yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/ mengamankan pelaksanaan peraturan daerah ini.
11.Pengawas adalah camat yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini.
12.Penyidik adalah pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup pemerintah Kabupaten Buton Utara yang diserahi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Buton Utara.
13.Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara intensif untuk meningkatkan produksi dengan usaha pokok menekan tingkat kematian;
14.Tanda identitas adalah suatu tanda yang diletakkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh tim.
15.Penertiban adalah upaya yang dilakukan untuk mengawasi dan memelihara ternak secara intensif agar tercipta keamanan dan ketertiban dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penertiban hewan ternak berdasarkan pada asas:

a.Manfaat;
b.Ketertiban dan kepastian hukum;
c.Keseimbangan; dan
d.Tidak diskriminasi.

Pasal 3

Penertiban hewan ternak dimaksudkan untuk menjaga ketenteraman, ketertiban umum, kebersihan dan keindahan daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan penertiban hewan ternak masyarakat bertujuan untuk:

a.Menjaga keamanan dan ketertiban umum akibat gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas; dan
b.Menjaga kelestarian, keindahan serta kebersihan lingkungan dari adanya ternak yang berkeliaran secara bebas dan mengotori lingkungan daerah.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK TERNAK

Pasal 5

(1)Pemelihara atau pemilik ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau di ikat sehingga tidak lepas/berkeliaran.
(2)Lokasi kandang atau penangkaran sebagaimana pada ayat (1) harus jauh dari :
1. a.Pemukiman penduduk;
2. b.Rumah ibadah;
3. c.Tempat pendidikan;
4. d.Sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah Kabupaten Buton Utara;
5. e.Pasar-pasar;
6. f.Terminal; dan
7. g.Tempat-tempat keramaian lainnya.
(3)Dalam hal kandang ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan di ketahui oleh lurah/kepala desa setempat.
(4)Radius jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Setiap peternak wajib mempunyai kandang/pagar untuk tempat hewan ternaknya.

Pasal 7

(1)Setiap peternak yang melakukan kegiatan pengembalaan ternak wajib dijaga oleh pemilik atau pengembalanya.
(2)Bagi peternak yang tidak mengembalakan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkannya dalam kandang atau pagar.
(3)Setiap pemeliharaan hewan ternak wajib melakukan pengawasan dan tidak membiarkan keluar dari lingkungan pemeliharaannya.

Pasal 8

Khusus bagi hewan ternak tunggangan atau hewan ternak pengangkut dapat melintas di jalan raya dengan pengawasan pemilik/penggiring hewan dimaksud.

Pasal 9

(1)Setiap hewan ternak dan hewan peliharaan harus memiliki identitas ternak sebagai bukti kepemilikan.
(2)Ketentuan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018