DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 3. Wewenang, Hak dan Kewajiban 4. Susunan Organisasi 5. Eselon 6. Unit Pelaksana Satpol PP 7. Kepegawaian 8. Kelompok Jabatan Fungsional 9. Tata Kerja 10. Kerjasama dan Koordinasi 11. Pembiayaan 12. Ketentuan Lain-Lain 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan pengintegrasian fungsi linmas sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan adanya penyesuaian kelembagaan Daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien dalam penegakan peraturan daerah, perlindungan dan ketenteraman masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 3
13.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3, Seri D.2);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri D.1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4.Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Cirebon;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
6.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lain;
7.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Cirebon;
8.Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah dan 4 peraturan pelaksanaannya serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
9.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;
10.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
11.Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon;
12.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
13.Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur;
14.Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
15.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang Untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
(2)Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 5

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP mempunyai fungsi :
1. a.Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. b.Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta keputusan Bupati;
3. c.Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
4. d.Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. e.Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
6. f.Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi atau mentaati penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati;
7. g.Pelaksanaan tugas lainnya.
(2)Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
1. a.Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
2. b.Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
3. c.Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah dan pemilihan kuwu;
5. e.Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian di daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
6. f.Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Polisi Pamong Praja berwenang :

a.Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati;
b.Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c.Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d.Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran 6 terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati; dan
e.Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

a.Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
b.Mentaati disiplin Pegawai negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
c.Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d.Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
e.Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Setiap Polisi Pamong Praja wajib mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja.
(2)Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat diberi pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional sebagai penunjang tugas yang jenis dan bentuknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, terdiri atas :
1. a.Kepala Satuan;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbag Program;
  2. 2.Subbagian Keuangan;
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian. 7
3. c.Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
  1. 1.Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  2. 2.Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
  1. 1.Seksi Operasi dan Pengendalian;
  2. 2.Seksi Kerjasama.
5. e.Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi:
  1. 1.Seksi Pelatihan Dasar;
  2. 2.Seksi Teknis Fungsional.
6. f.Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
  1. 1.Seksi Satuan Linmas;
  2. 2.Seksi Bina Potensi Masyarakat.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELON

Pasal 9

(1)Kepala Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon IIb.
(2)Sekretaris dan Kepala Bidang Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
(3)Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010