Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4.Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Cirebon;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
6.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lain;
7.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Cirebon;
8.Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah dan 4 peraturan pelaksanaannya serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
9.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;
10.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
11.Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon;
12.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
13.Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur;
14.Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
15.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang Untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan